imsitumeang

Gaya Kepemimpinan yang Ideal

In Uncategorized on f 1, 13 at 4:54 am

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengganti pejabat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Kusnindar. Bersama Ahok, panggilan akrab wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mereka mengancam pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang menggunakan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur, agar melaksanakan amanah sebaik-baiknya.

Beginilah contoh gaya kepemimpinan yang ideal. Rakyat, tanpa kecuali, pasti mencita-citakannya. Alasan Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, sangat lugas. Pejabat yang tidak bisa mengikuti irama kerja Jokowi-Ahok, akan menerima konsekuensi pencopotan jabatan. Biasanya, setiap pergantian pejabat pemerintahan selalu berbasa-basi “acara rutin”.

Kepemimpinan Jokowi-Ahok membawa harapan baru bagi warga Jakarta. Tak hanya gaya birokrasi yang merakyat, sebutlah blusukan, tanpa pamrih pencitraan, tapi juga blusukan sebagai bagian utuh gaya komunikasi yang merakyat. Serapan aspirasi bisa menjadi bahan keputusan publik. Mereka memangkas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Tidak tanggung-tanggung, pemangkasannya seperempat mata anggaran yang tercantum dalam RAPBD.

Mereka meninggalkan tipe kepemimpinan yang hanya memerintah di belakang meja dan duduk santai di atas kursi dalam ruangan nyaman. Tugas lurah dan camat, bukan gubernur; tetapi Jokowi tak sungkan melakukannya. Semula blusukan sempat melahirkan sindiran atau penilaian sinis. Jokowi-Ahok membalikkan semuanya.

Mereka berbagi bidang kerja dan tak saling menjegal. Jajaran camat dan lurah di DKI Jakarta harus bekerja cepat dan sigap. Jika tak mampu atau ogah-ogahan, Jokowi-Ahok mengganti mereka dan mencari calon penggantinya melalui lelang jabatan.

Perubahan yang mereka gadang-gadang tidak hanya slogan kampanye, tetapi kinerja yang sehari-hari terlihat dan terdengar.  Tidak populer berkat liputan media massa, tetapi juga keberanian mereka mengambil keputusan. Kepemimpinan Jokowi-Ahok memang berkarakter. Tidak obral janji, omdo—omong doang, NATO—no action talk only, tetapi cekat-ceket, get things done.

Tak berniat mengultusindividukan Jokowi-Ahok. Mereka membutuhkan kritikan tanpa lupa mengapresiasi keberhasilan. Kecepatan dan kesigapan menangani banjir serta kebijakan kartu sehat dan kartu pintar, sekadar contoh keberhasilan. Penanganan banjir Jakarta belum optimal, kemacetan belum selesai, sekadar contoh kritikan.

Namun, anggaran pendidikan Rp 12,6 triliun yang jumlah alokasinya terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013, langkah strategisnya untuk membenahi Jakarta, selain program unggulan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung. Hari ke-105 Jokowi-Ahok, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan APBD 2013 bernilai Rp 49.98 triliun (Rp 49.979.889.632.000), yang realisasinya harus transparan dan akuntabel.

APBD 2013 bertambah, tahun sebelumnya Rp 41,3 triliun. APBD 2013 terdiri atas Rp 41,525 triliun pendapatan daerah, Rp 45,576 triliun belanja daerah, Rp 4,050 triliun pembiayaan daerah, Rp 8,454 triliun penerimaan pembiayaan, sisa lebih penghitungan anggaran tahun 2012 Rp 8,344 triliun, pinjaman Bank Dunia Rp 110 miliar, dan pengeluaran pembiayaan Rp 4,403 triliun. Pikiran dan tindakan fokus untuk masa bakti lima tahun.

Gaya kepemimpinan ideal yang responsif, selain menuntut pelayanan juga keberanian. Tipe yang mensyaratkan terobosan inovasi berbasis pengetahuan dan pengalaman. Tidak hanya dukungan rakyat tetapi oleh keyakinan serta kredibilitas dan integritas yang membentuk kompetensi kepemimpinan kepala daerah-wakil kepala daerah. Anutan yang semestinya acuan partai politik berburu calon anggota lembaga legislatif dan calon kepala daerah-wakil kepala daerah.

Partai politik tidak hanya mengandalkan figur yang memiliki popularitas (pengenalan masyarakat terhadap figur), elektabilitas (dorongan masyarakat untuk memilih), juga moralitas serta kredibilitas dan integritas (perilaku yang jujur dan bersih). Tidak cuma modal dana (keuangan) sang calon memobilisasi massa serta dukungan ideologi dan tim.

Bobot dan batas persoalan kepemimpinan daerah memang tidak seberat kepemimpinan nasional. Namun, kriteria kepemimpinan daerah merupakan miniatur kriteria kepemimpinan nasional. Pemberantasan korupsi, misalnya. Niscaya tidak cukup memperkuat dan membersihkan perangkat dan aparatur penegak hukum, tetapi menegakkan prinsip fiat justitia ne pereat mundus (keadilan harus tegak agar dunia tidak hancur) tanpa diskriminasi alias pandang bulu.

Tidak gampang menegakkan prinsip bijak tersebut, apalagi di tengah kepentingan politis-pragmatis dan kehancuran moralitas serta kredibilitas dan integritas pemimpin karena kasus hukum. Keberhasilan gaya kepemimpinan ideal yang responsif di tingkat lokal semestinya membuka lebar-lebar kesempatan ke jenjang tingkat nasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: