imsitumeang

Kerja 100 Hari Jokowi

In Uncategorized on f 25, 13 at 7:45 am

Aneka masalah ibukota menghadang 100 hari pemerintahan Jokowi-Basuki sejak tanggal 15 Oktober 2012 memimpin wilayah DKI Jakarta, di antaranya sibuk mengurus proyek warisan rezim lama: jalan tol dalam kota, mass rapid transit (MRT), dan monorel.

Seharus hari memimpin wilayah DKI Jakarta, Gubernur Joko Widodo alias Jokowi harus lebih banyak menggebrak meja dan bertampang sangar. Ia mungkin terlatih sabar atau menahan diri. Tapi menghadapi birokrasi yang ndablek dan seribu satu akal bulus yang merongrong kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ia harus menggertak dan melabrak.

Dalam penanganan banjir yang menyulitkan warga, jajaran pemerintah provinsi tidak trengginas. Saling lempar tanggung jawab terjadi antara kepala dinas yang satu dan kepala dinas yang lain. Terhadap pejabat bermental tempe begitu, Jokowi harus main sikat. Sindiran halusnya, pejabat yang tidak bisa mengikuti laju pemerintahannya sebaiknya keluar dari barisan, harus berlanjut ke aksi lugas: pemecatan dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan kekayaan pejabat.

Pembenahan birokrasi yang dipercayakannya kepada Basuki Tjahaja Purnama, wakilnya, harus terus. Menggebrak mungkin beresiko, tapi satu-satunya pilihan jika mesin birokrasi “berkarat”. Rencana open recruitment pejabat eselon II, III, dan IV pemerintah provinsi patut disokong. Pejabat jangan hanya ongkang-ongkang kaki di belakang meja, menerima laporan tanpa cek lapangan; dan rekanan tidak tuntas merampungkan proyek, kalaupun selesai hasilnya acakadut alias berantakan.

Menghadapi kepala daerah tetangga, tindakannya memang berbeda. Gubernur tak sungkan membungkukkan punggung. Penanganan banjir bersama provinsi sekitarnya, bagaimanapun, membutuhkan kerjasama yang harmonis. Tata ruang wilayah DKI Jakarta melewati batas-batas wilayah Jawa Barat dan Banten. Misalnya, 13 sungai yang mengalir ke wilayah DKI Jakarta juga melalui hulu dan hilir di wilayah Jawa Barat dan Banten.

Terhadap rencana proyek enam ruas jalan tol di ibukota, Gubernur harus memastikan keberpihakannya. Jangan-jangan pembangunan jalan tol lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat. Tanpa kebijakan pembatasan kendaraan, pembangunan itu hanya menguntungkan produsen otomotif. Mereka menanti-nanti persetujuan Gubernur. Jalan bertambah, jualan mobil pun laris, akhirnya Jakarta kian macet saja. Kendati urusan Kementerian Pekerjaan Umum (pemerintah pusat), Gubernur berhak untuk menolaknya atas nama pemerintah daerah.

Menolak rencana proyek enam ruas jalan tol bukan perkara gampang. Selain sudah tertera dalam rencana tata ruang wilayah, gubernur pendahulunya, Fauzi Bowo alias Foke, telah meneken peraturan, serta presiden dan menteri telah memutuskan. Patut disayangkan, aturan itu dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2012 atau beberapa hari sebelum putaran kedua pemilihan kepala-wakil kepala daerah DKI Jakarta. Ketergesa-gesaan pengambilan keputusan strategis semasa pemilu yang semestinya terlarang, bagaimanapun bisa memancing syakwasangka: Foke terlanjur menerima atau menikmati panjarnya, langsung atau tak langsung.

Jokowi, syukurnya, tidak menyerah karena ia menawar proyek enam ruas jalan tol. Ia mengajukan syarat, seperti jalur dilewati angkutan Transjakarta dan jumlah pintu dikurangi, yang jelas-jelas bakal mengurangi perolehan laba pengelola jalan tol, atau dampak lingkungannya dianalisa. Aksinya menggelar public hearing bersama warga dan para pemangku kepentingan dipuji sebagai upayanya menyertakan khalayak urun rembug dalam pengambilan keputusan pemerintah, selain menarik dukungan kelompok penentang.

Tapi Jokowi jangan terlibat “negosiasi” yang berlarut-larut. Terhambat banjir, Gubernur harus menunda keputusan tentang proyek Rp 42 triliun itu. Tiba masanya ia bertegas-tegas segera mengambil keputusan. Komitmennya diuji. Jika sikapnya menolak proyek enam ruas jalan tol, ia harus berani menyatakannya.

Ia tak boleh memusingkan rencana tata ruang wilayah yang diputuskan gubernur pendahulunya. Sebagai gubernur, Jokowi berwewenang untuk meninjau ulang tanpa takut dituduh melanggar sopan santun pemerintahan. Mengambil keputusan demi kemaslahatan publik, termasuk membatalkan atau mencabut keputusan gubernur pendahulunya, bukan wujud penghormatan kebijakan. Moral dan etika pejabat justru harus berani menentang kebijakan yang salah.

Saat bersamaan, Jokowi harus segera memutuskan proyek MRT. Pekan lalu, ia menyetujui pembagian beban pembiayaan: 49 persen pemerintah pusat dan 51 persen pemerintah provinsi. Ia berencana untuk mengujinya dalam public hearing pekan lalu itu juga, yang batal lantaran banjir. Persoalan lain ialah proyek monorel, yang mangkrak di era pemerintahan Foke. Ia pun harus segera memutuskan karena tiang-tiangnya telah menjadi “monumen”.

Jokowi tak harus khawatir. Berbekal 53,82 persen dukugan pemilih, posisi pasangan Jokowi-Basuki sangat kuat. Jangan cemas, asalkan ia bisa membuktikan bekerja untuk kemaslahatan publik. Warga pendukung kompak memperkuat barisan di belakangnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: