imsitumeang

Banjir dan Lemahnya Antisipasi

In Uncategorized on f 18, 13 at 5:14 am

DKI Jakarta benar-benar lumpuh. Banjir membenamkan sebagian besar wilayah Jakarta. Rumah, gedung, jalan, taman, Balaikota, bahkan Istana Negara seluruhnya terendam banjir. Di berbagai ruas jalan, genangan air lebih selutut. Jalanan di Jakarta terputus akibat banjir. Bahkan, Bundaran Hotel Indonesia (HI) bak kolam raksasa.

Kapasitas semua sistem saluran air, baik sungai dan drainase, daya tampungnya terlampui. Selain itu, status siaga 1 di Bendung Katulampa mengakibatkan Jakarta dilanda banjir yang merata. Hujan deras sejak hari Kamis (17/1) dini benar-benar mengubah wajah Jakarta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan status Jakarta siaga 1. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) R Agung Laksono juga mengumumkannya seusai rapat koordinasi penanganan banjir di Balaikota, Kamis (17/1).

Gubernur DKI Jakarta memberlakukan darurat bencana banjir di Jakarta yang berlaku tanggal 17-27 Januari 2013. Dengan pernyataan darurat maka seluruh potensi sumber daya nasional dikerahkan untuk membantu penanganan bencana banjir Jakarta.

Banjir pernah menghantam DKI Jakarta tahun 2007. Tanggal 1 Februari 2007, hujan berintensitas tinggi mengguyur ibukota sejak pagi hingga malam. Sistem drainase yang buruk, plus volume air 13 sungai Bogor-Puncak-Cianjur yang melintasi Jakarta, dan air laut pasang mengakibatkan 60 persen wilayah DKI Jakarta terendam air. Banjir berkedalaman 5 meter menggenangi beberapa titik lokasi.

Pantauan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) di 11 pos menunjukkan, hujan yang terjadi tanggal 2 Februari 2007 mencapai rata-rata 235 mm, bahkan angka tertinggi di stasiun pengamatan Pondok Betung yang mencapai 340 mm. Hujan rata-rata 235 mm sebanding dengan periode ulang hujan 100 tahun dengan probabilitas kejadiannya 20 persen.

Sedikitnya 80 orang tewas selama 10 hari karena terseret arus, tersengat listrik, atau sakit. Kerugian material akibat matinya perputaran bisnis mencapai 4,3 triliun rupiah. Warga yang mengungsi 320.000 orang hingga tanggal 7 Februari 2007.

Namun pemerintah berkilah, bahwa banjir awal tahun ini berbeda dengan kondisi awal tahun 2007. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghitung, terdapat 78 titik lokasi banjir awal tahun 2007, sementara awal tahun 2013 ini hanya 50 dari 62 titik lokasi yang belum tertangani. Titik-titik lokasi banjir berkurang berkat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, sejak pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) hingga saat ini melakukan program normalisasi sungai PAS (Pesanggrahan, Angke, dan Sunter).

Ketinggian air di pintu air Manggarai sebesar 10030 cm atau di bawah tahun 2007 sebesar 10080-10090 cm. Sedangkan ketinggian air di permukaan sungai hanya 960 cm atau 70 cm lebih rendah dibanding tahun 2007.

Sebelumnya, Menteri PU Djoko Kirmanto menyatakan, pemerintah tidak menjamin Jakarta bebas banjir hingga beberapa tahun mendatang karena program penggendalian banjir tuntas tahun anggaran 2017/2018. Total anggarannya hingga tahun 2016 sekitar Rp 6,9 triliun dan sasarannya mengurangi 67 titik dari total 78 titik genangan. Kendati program ini selesai tahun anggaran 2017/2018, Jakarta tak dijamin bebas banjir.

Bersama pemerintah daerah, Kementerian PU melakukan berbagai penggendalian banjir. Di hilir, pembangunan waduk, rehabilitasi situ dan embung, dan penghutanan. Sedangkan di hilir, pembangunan banjir kanal dan normalisasi kali/sungai serta pemeliharaannya, pembangunan polder serta pemeliharaannya, mengantisipasi air pasang, dan pencegahan land subsidence.

Contohnya, normalisasi sungai yang menjadi tanggung jawab pusat adalah Kali Angke, Kali Pasangrahan, Kali Krukut, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Sedangkan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain Kali Sekretaris, Kali Grogol, Kali Cideng, dan Kali Baru Timur.

Betapa warga Jakarta tetap saja frustasi karena progam pengendalian banjir di DKI Jakarta baru tuntas tahun 2018. Tahun ini saja banjir menimpa berbagai lokasi. Ribuan orang mengungsi, kerugian harta dan nyawa tidak kecil. Banjir juga merusak perputaran bisnis di ibukota negara Republik Indonesia.

Ketidakberdayaan semakin mendalam karena mereka senantiasa menghadapi situasi buntu setiap kali menghadapi bencana tahunan ini. Tanpa solusi yang terarah. Sama sekali tidak ada jaminan bahwa keadaan bakal membaik. Mengapa tiada terobosan mengatasi banjir yang berkali-kali itu? Mengapa pemerintah tidak tergerak dan tidak tergugah?

Sebagai bencana tahunan, banjir di Jakarta tergolong gampang teramalkan. Namun antisipasi yang lemah menyebabkan musibah itu tidak berkurang-kurang, malah cenderung memburuk. Kemampuan antisipasi merupakan salah satu kualifikasi manajemen pemerintahan. Sebagaimana ungkapan Perancis, gouverner c’est prevoir, pemerintah harus bisa melihat jauh ke depan berdasarkan ketajaman visi dan kemampuan menemukan solusi.

Dalam kasus banjir Jakarta, persoalannya relatif konkret. Tidak terlalu membutuhkan imajinasi yang tajam karena tertentu titik-titik lokasi rawan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Upaya penyelesaian banjir di Jakarta bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga tanggung jawab pemerintah pusat dan, tentu saja, bersama warga.

Tidak habis-habisnya kita berpikir, mengapa tiada terobosan mengatasi banjir di ibukota negara. Apakah pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serius? Jika banjir, wacana ramai. Begitu bencana berlalu, perhatian juga surut. Persoalan banjir berputar-putar di tempat.

Hampir tak terhindarkan, keadaan pun cenderung memburuk dari tahun ke tahun. Tingkat curah hujan sebenarnya tidak terlalu ekstreim, bahkan relatif mirip awal tahun sebelumnya. Namun daya dukung alam merosot tajam. Bukan hanya mengabaikan tata ruang ketika perizinan bangunan yang menghilangkan area resapan air, juga perilaku warga yang membuang sampah berton-ton setiap hari ke selokan, sungai, atau saluran air lainnya.

Sungguh konyol jika banjir yang menerjang ibukota tidak menggerakkan dan menggugah para pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, untuk mengatasinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: