imsitumeang

Hasil Seleksi Partai Politik

In Uncategorized on f 10, 13 at 8:36 am

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sepuluh partai–hanya satu yang baru–peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014.  Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 menetapkan sembilan partai yang memiliki wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 serta Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) yang berdiri belakangan.

Kesepuluh partai ialah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai NasDem.

Dalam rapat pleno di Gedung KPU Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2013), 10 partai lolos verifikasi faktual dan berhak untuk mengikuti pesta demokrasi tanggal 9 April 2014. Verifikasi faktual terhadap 34 partai politik calon peserta pemilu. Sebab, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus KPU wajib mengikutsertakan 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti verifikasi faktual.

Ada sejumlah penyebab partai-partai tidak lolos. Di antaranya syarat kepengurusan dan syarat keanggotaan yang tidak terpenuhi di tingkat kabupaten/kota, juga partai tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam organisasi. Meskipun begitu, KPU wajib menyiapkan argumen dan bukti-bukti yang lengkap. Mereka harus meyakinkan bahwa seleksi 34 partai sesuai aturan. Haruslah jelas dan pasti bahwa partai yang lolos itu benar-benar memenuhi ketentuan.

Argumen yang jelas itu penting karena verifikasi faktual partai tidak gampang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota lembaga legislatif mensyaratkan, agar bisa mengikuti pemilu, partai harus memiliki pengurus daerah di semua provinsi, pengurus cabang di sedikitnya 75 persen kabupaten/kota di sebuah provinsi, pengurus wanita setidaknya 30 persen, dan anggota minimal 1.000 orang di setiap cabang. Syarat ini bertujuan agar partai-partai peserta pemilu terbukti layak dan memiliki konstituen.

Masalahnya, proses verifikasi (administratif dan faktual) tak mulus. Dari 34 partai yang mengikuti verifikasi administrasi, 18 partai lolos. Namun, lantaran KPU melakukan kesalahan, DKPP memutuskan semua partai mengikuti verifikasi faktual. Pemecatan Sekretaris Jenderal KPU menjadi noda bersama ancaman boikot verifikasi oleh staf sekretariat jenderal. Tak kalah penting ialah temuan pelanggaran verifikasi di pusat dan daerah. Runyamnya lagi, santer tersiar, terjadi aksi peras-memeras oleh petugas verifikasi KPU terhadap pengurus partai, khususnya di daerah.

Meski banyak partai tak sanggup memenuhi persyaratan—yang kali ini lebih berat—sebagian besar mereka menuding KPU tidak independen karena partai-partai besar menyetirnya. Mereka menuduh KPU mendapat ”tugas” tambahan memangkas jumlah peserta pemilu. Tuduhan belum terbukti, tapi jumlah peserta pemilu tahun depan memang menurun drastis. Jika Pemilu 2009 38 partai, pemilu tahun depan hanya sepuluh partai peserta pemilu.

Akibatnya, bergantian protes dan gugatan partai yang tereliminasi. KPU mesti membuktikan bahwa semua informasi itu kabar burung belaka, bahwa verifikasi faktual tanpa ”pesan sponsor”. Semua data dan dokumen yang menjadi landasan untuk memutuskan lolos dan tidaknya sebuah partai mesti terbuka setiap saat. Keputusan jangan tersembunyi, berdalih apa pun, KPU mesti membeberkannya. Walhasil, KPU wajib memastikan tak ada main mata untuk mengganjal partai tertentu.

Keputusan mengeliminasi 24 partai bisa berbuntut panjang. Setelah mengajukan nota keberatan, yang diteruskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai yang tidak lolos tidak menutup kemungkinan bakal menempuh langkah hukum. Salah satunya menggugat ke pengadilan tata usaha negara.

Kesiapan menghadapi gugatan menjadi pekerjaan tambahan KPU. Jika bergulir di pengadilan, proses hukum ini bisa mengganggu tahapan-tahapan pemilu legislatif, dan tentunya juga pemilu presiden. Proses gugat-menggugat ini bisa bumerang bagi KPU, yang berujung kurang absahnya hasil pemilu. Gejala yang teramati ketika Pemilu 2009. Kelompok yang tak menggunakan hak pilih mencapai 29 persen, padahal Partai Demokrat sebagai pemenang hanya mengumpulkan 20,4 persen suara.

Pengurangan jumlah partai bukan gagasan buruk. Tapi tak ada rumus baku jumlah ini. Banyak atau sedikitnya partai belum tentu berhubungan dengan kualitas demokrasi. Hanya, persyaratan yang kelewat ketat—apalagi KPU ”sangat kaku” menerapkan ketentuan limitatif undang-undang tersebut, terutama terhadap partai yang baru—bisa mendorong oligopoli partai-partai berkuasa. Ketentuan ketat jangan justru membunuh hak setiap warga untuk dipilih sebagai wakil rakyat.

Menimbang pelbagai catatan itu, KPU jangan bertindak ragu dan harus mengoreksi keputusannya jika kelak terjadi pelanggaran verifikasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 membuka pintu jika ada keputusan Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau Mahkamah Agung (MA). Bukan langkah mundur, melainkan upaya agar setiap tahapan pemilu taat asas menuju pemilu yang berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: