imsitumeang

Politik Dinasti dan Pesta Keluarga dalam Pemilukada

In Uncategorized on f 21, 12 at 9:00 am

Banyak orang resah mengapa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) melegitimasi dinasti politik dan pesta keluarga. Anak, istri, suami, kakak, adik, sepupu, dan ipar pejabat daerah, baik kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terpilih menjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Bagaimana mengakhiri politik dinasti dan pesta keluarga dalam pemilukada?

Makmun Ibnu Fuad segera menjadi Bupati Bangkalan, Jawa Timur, menggantikan ayahnya, Fuad Amin. Pasangannya Mondir Rofii. Mereka terpilih lewat pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada), yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi. Makmun adalah anak Bupati Bangkalan, sedangkan Mondir adalah adik kandung Syafik Rofii, Wakil Bupati Bangkalan.

Makmun-Mondir dipilih rakyat Kabupaten Bangkalan. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) tidak melarang anak menjadi calon dalam pemilukada untuk menggantikan ayah atau ibunya, istri menggantikan suaminya dan suami menggantikan istrinya, serta adik menggantikan kakaknya atau kakak menggantikan adiknya. Mereka tidak melanggar aturan hukum karena rakyat yang menjadi penentu.

Makmun tak sendirian. Ahmed Zaki Iskandar terpilih sebagai Bupati Tangerang, Banten, menggantikan ayahnya, Ismet Iskandar, yang tak mungkin menjadi calon kembali. UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah membatasi masa jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, juga kepala negara dan/atau wakil kepala negara, hanya dua periode.

Bukan hanya Makmun dan Ahmed yang terpilih untuk menggantikan ayah mereka memimpin daerah. Ni Putu Eka Wiryastuti sejak tahun 2010 menjadi Bupati Tabanan, Bali, menggantikan ayahnya, N Adi Wiryatama, yang dua periode memimpin daerah.

Tubagus Iman Aryadi yang menjadi Walikota Cilegon, Banten, sejak tahun 2010 menggantikan ayahnya, Tubagus Aat Syafaat, yang tak lagi bisa menjadi calon. Di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari menjadi bupati sejak tahun 2010. Rita memang tak langsung menggantikan Syaukani Hasan Rais, ayahnya, yang terbelit kasus korupsi tahun 2006.

Tak hanya anak yang meneruskan kepemimpinan keluarga di suatu daerah. Fenomena istri yang terpilih sebagai kepala daerah menggantikan suaminya yang tak mungkin lagi menjadi calon juga terjadi. Anna Sophanah menjadi Bupati Indramayu, Jawa Barat, menggantikan suaminya, Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin—nama populernya: Kang Yance, atau Sri Surya Widati sebagai Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggantikan suaminya, Idham Samawi.

Di Kediri, Jawa Timur, Haryanti Sutrisno menggantikan suaminya, Sutrisno, sebagai bupati. Rakyat Probolinggo, Jawa Timur, memilih Puput Tantriana Sari sebagai bupati menggantikan suaminya, Hasan Aminudin. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, Atty Suharti Masturi terpilih sebagai walikota. Ia menggantikan Itoch Tochija, suaminya.

Syukurnya hanya pejabat daerah level bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang “bisa” diwariskan kepada suami, istri, atau anak kendati keterpilihannya dalam pemilihan umum. Belum terjadi suami, istri, atau anak menggantikan istri, suami, atau ayah ibunya menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tentunya pemilukada DI Yogyakarta kasus pengecualian.

Putra Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajan, Ivan Sarundajang, terpilih sebagai Wakil Bupati Minahasa. Sebelumnya, Rycko Mendoza, anak Gubernur Lampung Sjachroedin Zainal Pagaralam, terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Airin Rachmi Diany, adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, menjadi Walikota Tangerang Selatan.

Selain kemunculan anak atau istri yang mengambil alih “kursi” ayah atau suami, tak sedikit pula anak atau istri, bahkan suami, yang “dimagangkan” di sejumlah jabatan politis di daerah dan pusat. Pemilu menjadi jalan mereka untuk terpilih. Kerabat Ratu Atut, termasuk suami, anak, dan menantunya, menduduki sejumlah jabatan politis. Juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo; Bupati Lebak, Banten, Mulyadi Jayabaya; Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang; dan Ketua DPRD Jawa Tengah (nonaktif) Murdoko yang kerabatnya menyebar di sejumlah jabatan politis di daerah dan pusat.

Pesta Keluarga

Politik kekeluargaan yang marak terjadi di daerah sesungguhnya berpotensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, pemimpin yang baru masih sekerabat pemimpin yang lama dan ia bisa hanya menjadi boneka dan dikendalikan oleh pemimpin yang lama. Kejadian begini adalah bentuk nepotisme dan kolusi yang mengatasnamakan demokrasi.

Bupati Bantul Sri Surya Widati tak menampik kenyataan bahwa ia beberapa kali meminta pendapat suaminya. Idham tentunya memiliki banyak pengalaman yang bisa dibagikannya kepada sang istri. Namun, ia membantah jika ia hanya boneka.

Aturan perundang-undangan memang tidak melarang pergantian kepemimpinan nasional atau daerah oleh keluarga. Namun, perilaku ini jelas-jelas merugikan rakyat. Calon berkualitas terhalang. Kelanjutan sistem pemerintahan yang baik pun terganggu.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menanggapi fenomena dinasti politik ini. Revisi UU 32/2004 mengatur bahwa keluarga kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana terlarang untuk mencalonkan diri dalam pemilukada berikutnya. Minimal satu periode terlewati. Larangan ini berlaku bagi ayah/ibu, anak/menantu, suami/istri, atau kakak/adik kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana.

Larangan ini termasuk ketentuan draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (RUU Pemilukada), yang merupakan bagian revisi UU Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus menyepakati aturan versi pemerintah ini karena bertujuan baik. Tidak bisa ditafsirkan melanggar hak politik warga negara, yang berarti melanggar konstitusi.

Tahun 2012 segera berakhir dan tahun 2013 segera berawal. Entah berapa jumlah pemilukada gubernur-wakil gubernur serta pemilukada bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota yang berlangsung sejak dulu hingga kini dalam era reformasi ini. Jika pemerintah bersama DPR dan DPD mengesahkan RUU Pemilukada, termasuk larangan tersebut, maka politik dinasti dan pesta keluarga dalam pemilukada bisa berakhir.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: