imsitumeang

Etika Pejabat Publik

In Uncategorized on f 11, 12 at 5:31 am

Ketika korupsi pejabat publik terus-terusan dan kian massif, kasus kawin kilat Bupati Garut, Jawa Barat, Aceng HM Fikri, membetot keprihatinan publik. Skandal dan kekuasaan memang berhubungan erat. Kekuasaan cenderung korup, Lord Acton mewanti-wanti. Dalam adagium itu, tata krama tertabrak demi pemenuhan syahwat atau hasrat menggebu-gebu sang penguasa.

Saat krisis kepemimpinan dan keabsenan pemerintahan, kemerosotan etika pejabat publik menjadi perhatian. Tak cuma pemahaman, juga pemicu kesadaran bahwa mendesak untuk memulihkan wibawa jabatan publik. David Petraeus melepas jabatan Direktur Badan Intelijen Pusat atau Central Intelligence Agency (CIA). Dominique Strauss-Kahn kehilangan kursi Direktur Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Dua contoh kasus di luar negeri, belum di Indonesia.

Banyak tokoh dunia terperangkap skandal seks. Nigel Cawthorne, penulis Inggris mengupas tuntas skandal seks mereka. Ia menulis bahwa dunia sesungguhnya bergelimang godaan, termasuk skandal seks. Ringkasnya, kekuasaan intim dengan kekerasan, kemunafikan, dan seks. Di Indonesia pun begitu.

Kekuasaan sungguh memesona, menjadikan pemangkunya gampang gelap mata. Terus meruyak ketika peradilan serba nisbi. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau negara turut memperuyak. Rakyat Amerika Serikat agak longgar jika pejabat publiknya tergoda skandal seks tetapi keras-ketat dalam skandal korupsi. Di Jepang, budaya malu adalah solusi. Sanksi sosial menghukum yang bersangkutan.

Namun jika keadaannya serba boleh dan sanksi sosial mandul seperti di Indonesia, tindakan lembaga publik merupakan kebutuhan. Lembaga publik, entah bentukan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), entah bentukan warga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), bagian civil society yang mesti berdaya. Mereka bersama publik berjuang menegakkan etika.

Etika berarti tingkah laku manusia yang baik atau tindakan yang sesuai moral. Tolak ukur moral untuk mengukur ialah adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat atau negara. Kalau etika pejabat publik semakin tergerus, bobot kompetensi dan kepemimpinan juga hilang. Hilanglah otoritas etis, hukum dan moral, pejabat publik. Figur cacat atau tercela yang tetap bercokol di posisinya tak memiliki otoritas hukum dan moral. Tidak pantas, tidak patut.

Sanksi sosial harus menyertai skandal seks Bupati Garut. Penegakan hukum dan keprihatinan publik menjadi bagian gerakan civil society. Perilaku Aceng yang menabrak Undang-Undang Perkawinan serta merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan bukan marwah selaku pemimpin. Betapa elok jika kelincahannya berguna untuk merealisasikan program terpuji di masa baktinya di Kabupaten Garut.

Sayang sungguh sayang, Aceng justru trengginas untuk urusan aib. Menikahi gadis yang belum berumur 18 tahun tanggal 14 Juli 2012, empat hari kemudian ia mencerainya. Ia berasalan, si remaja tak perawan dan ia kehabisan banyak uang untuk pernikahan sekejap itu.

Kelakuannya jelas-jelas membikin heboh, menaikkan tensi amarah kaum perempuan, dan meresahkan masyarakat Garut. Bekas istrinya mengadu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), tetapi mencabutnya tanpa alasan jelas. Aceng terjerat empat tuduhan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): penipuan, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan menikah tanpa izin istri sah.

Nikah siri sah dalam Islam. Tapi negara tak mencatatnya karena merugikan istri dan anak. Undang-Undang Perkawinan tak menjamin hak mereka. Khusus pegawai negara, izin atasan harus ada. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkali-kali berseru untuk mengakhiri nikah siri. Pasangan yang terlanjur nikah siri harus segera mencatatnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) serta Pengadilan Agama agar status pernikahan mereka “naik kelas” menjadi isbat alias hukum menjamin.

Aceng malah cuek, ia gagah berkoar, “Perkawinan kan urusan privat”. Ia lupa posisinya pejabat publik. Setiap kelakuan pejabat publik yang buruk, karena melanggar undang-undang, menjadi urusan publik, menyangkut etika, hukum dan norma. Kalau ia masih ingin disebut pemimpin, dia harus menjadi teladan.

Kesempatan belum tertutup. Aceng masih bisa mencari jalan keluar yang pantas, patut. Mundurlah. Ia tidak mesti menunggu kesimpulan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, yang bertugas menelusuri kasus ini. Juga tidak mesti menanti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), atasannya yang menerima laporan klarifikasi Gubernur Jawa Barat. Mengapa? Prosesnya lama!

Pemecatan bupati mesti keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Garut, yang dihadiri tiga perempat anggotanya. Dua pertiga mereka harus menyepakati usulan itu sebelum tahap berikutnya: Mahkamah Agung (MA) memeriksa dan memutus. Bila keputusan unfavorable, bupati bisa menempuh jalur hukum.

Betapa penduduk Garut bakal keteteran tanpa pemimpin, karena energi dan waktu bupati tersita untuk mengurus kasusnya. Mendagri Gamawan Fauzi harus menanti seluruh proses di DPRD Kabupaten Garut dan MA sebelum mengambil keputusan final atas nama presiden. Betul bahwa Aceng mendatangi keluarga bekas istri mudanya itu untuk islah. Toh islah tak menghapus proses hukum.

Aceng memiliki cara untuk mengakhiri kusut mawut: segera mundur. Pasti bukan pilihan yang mudah, tapi ia harus menempuhnya untuk merespon tuntutan publik sebagai wujud tanggung jawabnya selaku pemimpin. Mundur sukarela atau rakyat memaksanya mundur?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: