imsitumeang

Praktik Korupsi Semakin Membahayakan

In Uncategorized on f 6, 12 at 5:42 am

Selang waktu tahun 2004-2011, penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan bahwa pejabat menilep Rp 39,3 triliun uang rakyat. Jumlah yang luar biasa! Jumlah sesungguhnya jangan-jangan jauh lebih banyak. Bisa saja angka itu hanya fenomena puncak gunung es atau fakta permukaan realitas korupsi yang berjamaah dan bershaf-shaf di negeri ini. Kendati belum terungkap tuntas berbagai praktik korupsi, penyingkapan 1.408 kasus selama delapan tahun itu membuat kita terperangah betapa korupnya sistem birokrasi Indonesia.

Penyingkapan kasus korupsi semakin sulit karena caranya semakin lihai. Jika koruptor tertangkap, sebagian kalangan awam menganggapnya sedang sial atau lagi apes. Jika tertangkap pun, jumlah uang rakyat yang tertilep jauh lebih banyak ketimbang masa hukumannya. Rasa keadilan kita terusik ketika mengetahui lama vonis hukuman koruptor tidak setimpal jumlah uang rakyat terkorupsi. Mungkin itulah penyebab mengapa tidak terbentuk efek jera. Koruptor berhitung-hitung “untung rugi” vonis hukuman dan jumlah uang rakyat terkorupsi.

Banyak pula tindakan korupsi yang bisa bersembunyi karena pendekatan formal, bukan material. Jumlah orang atau hari bisa berubah-ubah dalam kegiatan kedinasan. Korupsi mewabah di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Praktiknya merebak ke seluruh lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lain.

Upaya melawan korupsi termasuk absurd. Para pejabat berkoar-koar lantang bahaya korupsi. Namun tidak sedikit di antara mereka yang berseru ibarat maling teriak maling. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah tindak korupsi, tetapi ancamannya cuma di atas kertas. Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai moral dan etika yang menentang korupsi tetapi praktiknya justru berkembang biak.

Perlawanan terhadap korupsi pun cenderung buntu. Semua pihak menjadi bingung memilih cara untuk mengurai benang kusut korupsi yang berkelindan. Proses penyidikan dan penyelidikan serta peradilannya pun terancam permainan mafia. Benteng hukum, kurtural, dan spiritual tidak sanggup menahan keganasan korupsi.

Ketika faktor kredibilitas dan integritas menjadi acuan negara-negara di dunia, di Indonesia justru sebaliknya. Menjadi amat fundamental dan urgen jika kita membutuhkan kredibilitas dan integritas untuk maju dalam dunia bersama kompleksitas masalah negara-negaranya. Tren zaman menuntut tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang sistem birokrasinya tidak korup.

Sebaliknya, Indonesia masih menoleransi individu yang cacat kredibilitas dan integritas. Buktinya, individu yang terjerap kasus korupsi nyalon sebagai bupati atau walikota. Memang tidak terlambat dalam membentuk kredibilitas dan integritas tetapi jika kita tidak menjadi kesadaran dan kemauan kolektif maka Indonesia semakin ketinggalan.

Evolusi kasus-kasus korupsi semakin menyedihkan karena menyebabkan pemiskinan struktural, konflik vertikal dan horizontal, serta krisis peran negara. Misalnya, nilai kerugian negara yang Rp 39,3 triliun bisa membangun 393.000 rumah sederhana atau memodali 3,9 juta sarjana yang baru wisuda. Evolusi kasus-kasusnya bergenerasi massif karena pelakunya semakin banyak yang berusia kurang 40 tahun, keterlibatan perempuan juga bertambah. Bentuknya sistematis karena banyak desain kebijakan melegalkan korupsi.

Korupsi di daerah juga semakin jamak. Penelitian KPK menyimpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sasaran pejabat yang melibatkan cukong. Selang waktu tahun 2004-2011, 332 tersangka pejabat, 106 di antaranya eselon I, II, dan III. Sisanya, 69 tersangka swastawan, 65 tersangka anggota Dewan (pusat dan daerah), serta 31 tersangka bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Targetnya mulai dari sektor penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, belanja barang dan jasa, bantuan sosial, pungutan daerah, hingga ke dana transfer.

Persoalan macam ini tentu saja bukan khas Indonesia. Catatan sejarah, banyak negara yang gagal, failed state, atau ambruk karena sendi-sendi kehidupannya keropos akibat korupsi.. Namun tidak sedikit pula negara yang bertahan, berhasil, dan maju pesat karena mampu melawan korupsi. Jika benteng hukum, kultural, dan spiritual tidak sanggup menahan keganasan korupsi maka terobosan seorang pemimpin menjadi harapannya.

Indonesia membutuhkan pemimpin yang tipe personalitasnya cerdas, tegas, dan tuntas berpikir dan bekerja, kredibilitas dan integritasnya bersih, serta memiliki komitmen melakukan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, good governance. Pemimpin yang menjadi suri teladan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: