imsitumeang

Tiga Tahun Pemerintahan Yudhoyono-Boediono

In Uncategorized on f 25, 12 at 1:32 am

Tanggal 20 Oktober 2012 adalah tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Berarti masa pengabdian mereka tersisa dua tahun. Unjuk rasa sporadis terjadi di sejumlah lokasi.

Pasangan Yudhoyono-Boediono terpilih untuk periode kedua setelah perolehan suara mereka mayoritas atau 60,80 persen, mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Gencar mengampanyekan antikorupsi turut mendongkrak perolehan suara Yudhoyono-Boediono meraih mandat rakyat. Seiring waktu, popularitas mereka pun naik dan turun.

Jajak pendapat Kompas (15/10) terhadap kinerja 36 bulan pemerintahan Yudhoyono-Boediono ternyata menghasilkan 51,6 persen responden menilai baik citra Yudhoyono dan 41,4 persen responden menilai buruk.

Sebaliknya, elektabilitas Partai Demokrat di posisi 10,3 persen. Kecenderungannya turun. Citra Yudhoyono di posisi terendah (40 persen) selama 24 bulan masa pemerintahannya. Masyarakat menyoroti dua kementerian Yudhoyono karena kasus korupsi. Saat yang sama (24 bulan), elektabilitas Partai Demokrat di posisi 9,9 persen.

Peningkatan citra Yudhoyono selama 36 bulan pemerintahannya terkait pidato mengenai kontroversi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pidato yang tegas atau di luar ekspektasi publik yang menduga pidato Yudhoyono bakal normatif, seperti biasanya, terbukti mampu mendongkrak citra Yudhoyono. Apakah pidatonya terlaksana atau tidak, kita harus sabar menunggunya.

Publik berharap sisa dua tahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono meninggalkan makna mirip masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie yang singkat tetapi mewariskan fondasi liberalisasi politik dan kemerdekaan pers atau Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri yang mengakui Konghucu sebagai agama dan Imlek sebagai hari libur nasional.

Pemberantasan korupsi bisa menjadi warisan Yudhoyono jika Presiden memberikan dukungan penuh dan nyata mengungkap kasus-kasusnya, termasuk di lingkaran pemerintahannya atau di internal partainya. Publik berharap sisa dua tahun pemerintahannya, pemerintah harus lebih hadir.

Kita mendukung instruksi Yudhoyono agar menteri bekerja giat melayani masyarakat. Kinerja mereka biasa-biasa saja dan tidak selalu hadir ketika publik membutuhkannya. Padahal, masyarakat membutuhkan pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang asyik menikmati kekuasaan.

Apalagi, degradasi terus menggerus wibawa pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Dari hari ke hari rakyat semakin menganggap bahwa berurusan dengan aparat pemerintah bukan cara terbaik untuk menemukan solusi persoalan mereka. Masyarakat pun bertindak sendiri dan itu memperburuk keadaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus membenahi wibawanya. Kewibawaan meniscayakan satunya kata dan laku. Bila komitmen pemberantasan korupsi terucap, pemerintah harus melaksanakannya. Bila komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat terikrar, pemerintah pun harus menunaikannya. Celakanya, rezim ini tak jua melakukannya.

Buta dan tuli yang dialami pemerintahan Yudhoyono-Boediono bisa terobati andaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) betul-betul berperan. Jika DPR dan DPD ikutan buta dan tuli, lengkaplah penderitaan rakyat. Siapa pun, jika menuntut pemerintah memperbaiki kinerjanya, juga menuntut optimalisasi peran DPR dan DPD. Perubahan urung terjadi jika pemerintah, DPR, serta DPD, malah kongkalikong.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: