imsitumeang

Saatnya Bekerja, Bekerja, dan Bekerja

In Uncategorized on f 16, 12 at 5:25 am

Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, Senin (15/10), resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta periode 2012-2017. Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang dipimpinan Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, menobatkan pasangan ini melalui pengambilan sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi serta serah terima jabatan dan penandatanganan memori jabatan yang diserahkan Gubernur dan Wakil Gubernur terdulu, Fauzi Bowo – Prijanto, kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terkini Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama.

Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta di Hotel Borobudur, Jakarta, memutuskan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Basuki) memperoleh 2.472.130 suara (53,82 persen) dan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli (Foke-Nara) memperoleh 2.120.815 suara (46,18 persen). Partisipasi politik warga Jakarta di putaran kedua meningkat ketimbang di putaran kesatu karena jumlah suara yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput) di putaran kesatu 2.555.207 (39 persen), sedangkan di putaran kedua 2.349.657 (36 persen).

Melalui transisi politik yang aman dan damai, setelah Mendagri menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta karena problem administrasi, kita berharap daerah lain mencontoh proses demokrasi elektoral di Jakarta. Jakarta memang memberikan contoh bagaimana proses demokrasi elektoral. Kita mengapresiasi kematangan berdemokrasi warga Jakarta, terutama penyikapan mereka atas isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk menyerang Jokowi dan Basuki, pendukung Jokowi-Basuki yang tidak arak-arakan merayakan kemenangan, dan kelegowoan Foke-Nara menerima kekalahan tanpa memperkarakannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Fauzi bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto justru mengenalkan Jokowi-Basuki kepada jajaran pemerintah provinsi.

Kita juga mengapiresiasi pemangkasan anggaran pelantikan Jokowi-Basuki yang awalnya Rp 1,05 miliar akhirnya hanya Rp 499.407.000 untuk mengakomodir desakan sejumlah pihak seperti elemen masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat yang menganggapnya terlalu mahal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2012 mengalokasikan anggaran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017 sebesar Rp 1,05 miliar. Nilainya memang terlalu besar sehingga pelantikan terkesan hanya foya-foya. Transisi politik yang baik dan layak menjadi contoh, termasuk contoh bagi elit di panggung nasional.

Namun, demokrasi elektoral yang mulus tersebut belum cukup. Warga Jakarta berharap demokrasi elektoral menjadi demokrasi substansial yang bermakna. Ekspektasi mereka yang begitu tinggi, seperti dukungan media sosial yang begitu besar, seketika bisa berubah menjadi kekecewaan karena slogan Jokowi-Basuki “Jakarta baru” tidak segera terwujud. Mengelola ekspektasi warga Jakarta yang begitu tinggi bukan perkara gampang di tengah kompleksitas persoalan ibukota.

Pasca-pelantikan, Jokowi-Basuki harus bergegas. Saatnya mereka bekerja, bekerja, dan bekerja, bukan berwacana, berwacana, dan berwacana untuk mewujudkan “Jakarta baru”. Membangun komunikasi politik yang harmonis bersama DPRD DKI Jakarta merupakan keniscayaan karena status quo menguasai komposisinya, tapi jauh lebih niscaya jika Jokowi-Basuki membangun komunikasi politik yang harmonis bersama seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Janji mereka masih tercatat dan warga Jakarta, baik kaum urban, marjinal, pedagang, maupun intelektual, pengusaha, dan kaum melek teknologi, senantiasa menagihnya. Di bilik suara, warga Jakarta memutuskan siapa pasangan yang layak dan pantas memimpin ibukota dalam lima tahun ke depan.

Selanjutnya, pasangan mantan Walikota Solo dan mantan Bupati Belitung Timur ini harus berjuang untuk menyelesaikan karut-marut persoalan Jakarta seperti macet, banjir, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kriminalitas, korupsi, dan pelayanan. Hampir semua pemimpin Jakarta pasca-Ali Sadikin tidak sanggup menjawab karena Jakarta merupakan wilayah ibukota negara yang warganya heterogen di tengah kompleksitas persoalan. Jokowi-Basuki tentunya harus memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika mulai mengurai karut-marut persoalan itu.

Hikmahnya ialah salah satu barometer terpilihnya seorang pemimpin ialah kepercayaan (trust) masyarakat. Terhadap incumbent Foke, tingkat kepercayaan masyarakat terbilang kecil, tapi terhadap Jokowi terbilang besar yang menyebabkan Jokowi-Basuki lebih unggul. Jokowi berhasil memimpin Solo, begitupun Basuki yang berhasil memimpin Belitung Timur. Belum tentu mereka mampu memimpin di Jakarta, tapi berkat pengalaman masing-masing maka warga Jakarta menaruh harapan. Semestinya Jokowi-Basuki memelihara dan merawat dukungan warga Jakarta tersebut sebagai perwujudan kekuasaan untuk warga Jakarta, bukan sebaliknya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: