imsitumeang

Cicak Versus Buaya Jilid II

In Uncategorized on f 10, 12 at 11:19 am

Tahun 2012 ini kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi ujian terberat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Entah berapa kali serangan balik koruptor ke KPK. Sejak tahun 2009 melalui kriminalisasi pimpinannya Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah, kemudian revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang materinya serba menumpulkan tugas dan wewenang KPK.

Terakhir, kasus simulator Korps Lalu Lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) yang ternyata menjadikan sesama aparat penegak hukum melakukan tindakan yang merugikan pemberantasan korupsi. Kendati Mabes Polri tidak mengakuinya, penarikan 20 orang penyidik mereka yang bekerja di KPK justru menimbulkan pertanyaan; mengapa Mabes Polri menariknya ketika KPK mengusut kasus di kepolisian? Persoalan KPK versus Polri mengulangi kasus cicak versus buaya tahun 2009. Cicak dimaksud ialah warga CiCaK = Cinta Indonesia Cinta KPK.

Dari rangkaian peristiwa, yang menyebabkan kemarahan masyarakat, selain karena kepongahan dan kengototan Polri melalui pernyataan pejabat-pejabatnya, ialah sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama gonjang-ganjing kasus simulator. Masyarakat menunggu kepemimpinan dan ketegasannya perihal arah pemberantasan korupsi di Indonesia. Sikapnya membatasi kekuasaannya dan mengesankan dirinya merestui pembangkangan hukum aparat Polri.

Kehendak mayoritas warga ialah KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa hambatan merujuk visi dan misinya. Visi KPK ialah menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien. Guna mewujudkan visinya maka misi KPK ialah melakukan koordinasi terhadap instansi berwewenang, melakukan supervisi terhadap instansi berwewenang; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; melakukan pencegahan; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kita menuntut komitmen penyelenggaraan negara yang bersih dan seluruh aparatnya, terutama aparat penegak hukum, memegang teguh dan bertindak jujur. Karenanya, kita menuntut Yudhoyono agar menunjukkan sikap kepemimpinan dan ketegasannya sebagai wujud komitmen memberantas korupsi di Indonesia antara lain memerintahkan Polri untuk menyerahkan penanganan kasus simulator kepada KPK, menghentikan intimidasi dan kriminalisasi penyidik KPK beserta keluarganya serta menindak pelakunya, dan mencopot Kepala Polri Timur Pradopo beserta jajarannya yang terlibat.

Kita juga menuntut Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR menghentikan (persiapan) penyusunan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). Mirip tuntutan sejumlah non-governmental organization (NGO) yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra Parlemen tanggal 30 September 2012, kita mendesak DPR untuk tidak melanjutkan (persiapan) penyusunan RUU KPK dan (bersama Pemerintah) mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014.

UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR, dan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penarikan Undang-Undang memang tidak mengatur eksplisit kemungkinan menarik rancangan undang-undang dari Prolegnas. Namun, tidak berarti satu rancangan undang-undang atau lebih tidak bisa dikeluarkan dari perencanaan legislasi nasional.

Desain perencanaan legislasi nasional melalui Prolegnas sesungguhnya fleksibel sebagaimana praktik selama ini. Mulai dari bongkar-pasang atau pertukaran antara satu rancangan undang-undang dan RUU lainnya untuk dijadikan prioritas atau tidak hingga ke tuntas tidak tuntas pembahasan suatu rancangan undang-undang meskipun termasuk daftar Prolegnas prioritas tahunan atau Prolegnas lima tahunan. Kejadian demi kejadian tersebut menjadi preseden yang berulang-ulang dan baik Pemerintah maupun DPR saling memakluminya.

Konkritnya, jika memang Yudhoyono tidak menyetujui pengusulan RUU KPK, tindak lanjutnya ialah apabila DPR tetap mengusulkan RUU KPK dan mengajukannya kepada Presiden, maka Presiden seharusnya tidak mengeluarkan atau menerbitkan surat presiden (surpres) yang dulu bernama amanat presiden (ampres) sebagai syarat formal mulai pembahasan suatu RUU bersama DPR (dan DPD). Jadi, Presiden sebenarnya memiliki “hak veto” terhadap RUU yang diusulkan dan diajukan DPR.

Argumentasi lainnya, Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa jika suatu RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama (oleh DPR dan Pemerintah), maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan DPR masa itu. Maknanya, level “persetujuan bersama” sangat memungkinkan fleksibilitas yang berarti bisa saja ada satu pihak tidak setuju, apalagi di level perencanaan legislasi nasional. Bagi DPR, sangat beralasan untuk menghentikan penyusunan RUU KPK dan bersama Pemerintah mengeluarkannya dari Prolegnas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: