imsitumeang

Gubernur Baru di Jakarta

In Uncategorized on f 28, 12 at 9:33 am

Terkesan klise jika kesimpulannya hasil Pemilihan Umum Gubernur – Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai kemenangan demokrasi. Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Basuki) membalikkan peta kekuasaan dan prediksi lembaga survei yang biasanya didominasi kalangan elite berikut kekuatan dananya. Mereka sukses meredam isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang membahayakan demokrasi, khususnya menghargai pluralitas.

Pemilihan umum tanggal 20 September 2012 menjadi model: gubernur terpilih adalah bupati atau walikota berprestasi – Jokowi dan Basuki alias Ahok memperoleh pelbagai penghargaan, termasuk dinobatkan sebagai Tokoh Majalah Tempo. Pola perekrutan begini jauh lebih baik. Sebab, selama ini, banyak calon kepala daerah – wakil kepala daerah memiliki rapor yang biasa-biasa saja, baik selaku incumbent, kepala dinas/kantor/badan, ketua partai level daerah, maupun selaku anggota Dewan (pusat, daerah). Mereka “membeli” partai politik agar bisa nyalon.

Para pemilih atau pemilik suara pun patut mendapat pujian. Mengacu ke hasil exit poll, sebagian besar mereka bersikap sangat rasional. Mayoritas mereka mencoblos pasangan kandidat berdasarkan program/kegiatan. Sisanya, pilihan mereka karena pasangan kandidat memperjuangkan kepentingan mereka. Hanya 12,6% – hampir semuanya pemilih Fauzi Bowo (Foke) dan Nachrowi Ramli (Nara) – mencoblos karena alasan mewakili agama mereka.

Kegagalan serangan isu SARA di Jakarta merupakan kabar baik untuk daerah lain. Propaganda “memilih kandidat seiman” yang digencarkan kubu Foke dan Nara saat masa kampanye dan jeda antara putaran kesatu dan putaran kedua, berusaha menghancurkan meritokrasi. Padahal, kita bercita-cita menuju meritokrasi, yaitu sistem politik yang menghargai figur berprestasi atau berkemampuan untuk menjadi pemimpin di level nasional dan lokal.

Isu SARA juga menggerus toleransi beragama, persoalan yang menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan pasangan gubernur – wakil gubernur yang baru, selain mengubah tata kelola pemerintahan dan pembangunan Jakarta yang transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip meritokrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Meritokrasi juga menentang birokrasi yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), utamanya aspek nepotisme, yang menghinggapi birokrasi.

Keterpilihan Jokowi – Basuki untuk memimpin Jakarta memunculkan harapan: program/kegiatan yang manusiawi. Ketika memimpin Solo, Jokowi dikenal warganya sangat humanis. Ia, misalnya, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyimpan pentungan dan pistol mereka. Jokowi memindahkan pedagang pasar tanpa gejolak. Kala menjadi Bupati Belitung Timur, gaya kepemimpinan Basuki juga merakyat.

Di tengah euforia para pendukungnya, kita wajib mengingatkan Jokowi agar segera merealisasikan program/kegiatan yang dijanjikannya selama masa kampanye. Ia menyatakan bersikap independen terhadap pengaruh Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, dua figur sentral partai-partai yang mengusungnya, yaitu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Ketua Umum Partai Gerindra.

Megawati dan Prabowo kemungkinan mencalonkan diri menjadi presiden tahun 2014. Bukan mustahil jika kedua tokoh ini, utamanya Prabowo, memosisikan Jokowi dan Basuki sebagai kuda troya atau trojan, yaitu “kendaraan” untuk maksud tertentu dan tujuan tertentu, namun berkonotasi negatif. Jokowi harus memutus ikatan dan tidak membalas budi kedua patronnya itu.

Janji lain Jokowi dan Basuki ialah distribusi pembangunan akibat ketidakmerataan antarwilayah Jakarta. Keduanya menyatakan bahwa pembangunan DKI Jakarta berorientasi pengembangan kampung dan kawasan kumuh. Mereka tidak terkonsentrasi di Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said  – kawasan yang ditasbihkan sebagai Segitiga Emas. Jika berhasil, distribusi pembangunan ala Jokowi mengurangi sejumlah persoalan, seperti perumahan, ruang publik, sanitasi, dan transportasi.

Banyak janji lain pasangan ini yang tercatat dan warga Jakarta layak menagihnya. Sebab, janji itulah kontrak politik mereka sebagai pelayan tuannya, warga Jakarta. Jokowi tentu sadar, karakter penduduk ibukota yang rasional bisa cepat mengubah sikap, juga tindak  dan laku, jika Jokowi dan Basuki gagal mengubah Jakarta ke arah kebaikan, sebagaimana ekspektasi pendukungnya yang tinggi.

Meski memiliki gubernur dan wakil gubernur baru, Jakarta masih kota yang sama. Berpenduduk lebih 10 juta, Jakarta juga tujuan satu-dua juta pekerja kota-kota sekitarnya. Ibukota ini mengidap masalah lalu lintas yang akut: kecepatan rata-rata kendaraan di jalanan hanya 20 kilometer per jam. Rasio kendaraan pribadi dan angkutan umum pun sangat timpang: 98% berbanding 2% tahun 2010. Kemacetan lalu lintas, tentu saja, hanya satu dari banyak masalah yang harus segera dibereskan pemimpin baru.

Jokowi dan Basuki jelas harus bekerja ekstrakeras, setidaknya untuk memperoleh dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, agar program/kegiatannya sukses. Gabungan jumlah wakil rakyat asal PDI-P dan Partai Gerindra hanya minoritas di Dewan, yaitu 17 dari total 94 kursi. Mereka bisa terjebak kompromi politik yang seharusnya terhindari.

Sembari menanti realisasi program/kegiatan Jokowi dan Basuki, marilah kita merayakan kemenangan demokrasi Pemilukada DKI Jakarta. Salut untuk Foke – Nara yang sportif mengakui kekalahannya. Saat yang sama, kepada penduduk Jakarta mereka seyogianya mengakui kesalahan karena memanfaatkan isu SARA untuk menyerang Jokowi dan Basuki saat masa kampanye dan jeda antara putaran kesatu dan putaran kedua.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: