imsitumeang

Tidak Ada Penjualan Pulau

In Uncategorized on f 13, 12 at 7:38 am

Tidak ada praktik jual-beli pulau di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak memuat istilah penjualan pulau. Dalam beberapa kasus, meskipun pulau-pulau dan perairan sekitarnya hanya dikelola atau hak guna usaha (HGU) dimiliki oleh pihak asing, karena lemahnya penerapan hukum di Indonesia, seringkali berubah wujudnya seperti hak milik.

Situs penjualan pulau pribadi, http://www.privateislandsonline.com, kembali membuat kita kalang kabut. Mereka menawarkan Pulau Gambar dan Gili Nanggu masing-masing US$ 725 ribu dan US$ 1,1 juta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan verifikasi dan klarifikasi atas proses sewa-menyewa dua pulau. Hasilnya, tidak benar bahwa dua pulau dijual oleh pihak asing.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Tjitjip Sutardjo ketika rapat kerja (raker) antara KKP dan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9), mengakui bahwa dua pulau itu dimiliki perorangan. Mereka mengembangkan dan menawarkannya melalui promosi pariwisata, bukan jual-beli. Investor pun, jika itu asing dan ingin menanam modal di sebuah pulau di Indonesia, harus beroleh izin pemanfaatan dan hak pengusahaan.

Gili Nanggu adalah sebuah pulau kecil di Selat Lombok. Persisnya di pesisir timur Pulau Lombok, bersebelahan dengan Gili Tangkong. Termasuk wilayah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Luasnya 4,99 hektar (ha) dan telah dikelola menjadi resor. Pulau Gambar di kawasan Laut Jawa. Terlihat pulau itu di sebelah barat daya Pulau Kalimantan. Termasuk wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Luasnya 2,2 ha. Berbeda dengan Gili Nanggu, Pulau Gambar masih perawan.

Sebelumnya, tahun 2007, Pulau Panjang dan Pulau Meriam di Nusa Tenggara Barat dikabarkan dijual ke investor asing dan dikembangkan sebagai resor eksklusif. Tahun 2009, berita “Islands for Sale in Indonesia” di situs yang sama menyebut tiga pulau di Indonesia dijual, yakni Pulau Makaroni, Pulau Siloinak, dan Pulau Kandui. Tiga pulau di gugusan Kepulauan Mentawai, termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pulau Makaroni (14 ha) dibanderol US$ 4 juta, Pulau Siloinak (24 ha) ditawar US$ 1,6 juta, dan Pulau Kandui (26 ha) dihargai US$ 8 juta.

UU 27/2007 menyatakan pemberian izin pemanfaatan dan hak pengusahaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dapat diberikan negara kepada perorangan warga Indonesia, badan hukum yang pendiriannya berdasarkan hukum Indonesia, atau masyarakat adat. Tentunya izin tersebut wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak melintas kapal asing.

Pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. Maksudnya, agar pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tetap dikelola terintegrasi dan tersinergi sehingga terhindar pengelolaan sektoral yang tumpang tindih dan konflik pemanfaatan dan pengusahaan.

Pemanfaatan dan pengusahaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya harus dikelola berkelanjutan yang melibatkan masyarakat setempat. Pengelolaan berkelanjutan tersebut memperhatikan keterkaitan ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, memelihara kekhasan dan keaslian budaya, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pemanfaatan dan pengusahaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya memiliki nilai strategis sebagai sabuk ekonomi (economic belt) dan sabuk pengaman (security belt). Oleh karena itu, pengelolaannya harus diprioritaskan untuk kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, budidaya, pariwisata, serta usaha perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Kasus “penjualan pulau” ini tidak terlepas dari keterlibatan oknum pemerintah daerah yang memberikan izin kepada pihak tertentu untuk melakukan jual-beli pulau dengan warga asing. Keterlibatan oknum itu harus diusut tuntas dan jika terlibat harus dipecat. Otonomi daerah memang mengatur wewenang pemerintah daerah untuk mengelola pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, tetapi investasi atau menanam modal harus mengacu ke peraturan perudang-undangan. Tidak asal memberi izin.

Pencantuman Pulau Gambar dan Gili Nanggu sebagai dua pulau di Indonesia yang diiklankan untuk dijual, menghenyakkan banyak orang. Kita kembali kalang kabut karenanya. Namun berkat itu, sekali lagi, kita berkesempatan untuk lebih mengenal wilayah Indonesia. Selama ini tidak sedikit warga Indonesia yang belum mengenal Gili Nanggu. Bahkan sebagian besar masyarakat kita baru mengetahui Pulau Gambar lewat berita situs penjualan pulau pribadi itu.

Ke depan kita harus sungguh-sungguh mengelola pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, terutama pulau-pulau terluar yang belum terperhatikan. Bahkan ribuan pulau belum bernama serta belum terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). KKP mendata 13.466 pulau yang bernama dan terdaftar di PBB tahun 2010. Pendataan terakhir tahun 2011, jumlah pulau berkurang 24 pulau, sehingga total jumlahnya 17.480 pulau.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: