imsitumeang

Kontribusi Indonesia untuk IMF

In Uncategorized on f 23, 12 at 6:35 am

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi atau hukum tertinggi menjamin peran Indonesia untuk bebas aktif di fora internasional demi perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sayangnya, peran itu menjadi latah atau sekadar ikut-ikutan meraih citra global. Salah satunya ialah keikutsertaan Indonesia dalam Group of Twenty (G-20) yang sistematis menghimpun kekuatan ekonomi maju dan berkembang.

Alih-alih memperoleh manfaat ekonomi, Indonesia justru terbebani untuk memantapkan posisinya dalam kelompok 19 negara plus Uni Eropa berperekonomian besar di dunia yang menghimpun hampir 90% Produk Nasional Bruto atau Gross National Product (GNP) dunia, 80% perdagangan dunia, dan 2/3 penduduk dunia. Belakangan G-20 hanya menjadi ajang konsultasi dan kerjasama moneter menuju stabilitas keuangan internasional dan pemecahan masalah negara tertentu saja.

Yang merupakan beban ialah kesepakatan G-20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Los Cabos, Meksiko, 18-19 Juni 2012, untuk berkontribusi kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) untuk memperkuat permodalannya. Jepang menyiapkan US$ 60 miliar, China US$ 43 miliar, Singapura US$ 4 miliar, dan seolah tak mau ketinggalan, Indonesia US$ 1 miliar (sekitar Rp 9,5 triliun).

IMF bertanggungjawab mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Misinya membantu negara yang kesulitan ekonominya serius, dan imbalannya negara bersangkutan wajib melakukan kebijakan tertentu. Indonesia mengalaminya ketika krisis mata uang, krisis moneter, dan krisis ekonomi tahun 1997-1998 era Presiden Soeharto dan Michel Camdessus selaku Managing Director IMF. Peran institusi Bretton Woods ini menjadi kontroversi karena pola bantuannya selalu beserta syarat-syarat, juga structural adjustment programmes.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemkeu) Bambang Brodjonegoro meyakini bahwa kontribusi Indonesia berwujud pembelian surat berharga IMF yang tidak merugikan negara, karena uangnya bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan cadangan devisa (foreign exchange reserves) atau simpanan mata uang asing oleh bank sentral dan otoritas moneter. Jadi, simpanan ini aset bank sentral dalam beberapa mata uang cadangan (reserve currency) seperti dolar, euro, atau yen yang penggunaannya untuk menjamin kewajiban.

Pemerintah meyakini uang untuk pembelian surat berharga IMF menjadi aset negara dan bagian pengelolaan cadangan devisa. Pemerintah mempertimbangkan rencana sumbangan itu dan keputusannya di tangan presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif. Pertimbangan lainnya ekonomi Indonesia relatif bagus sebagai emerging market dan kapasitas ekonominya terbesar di kawasan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Dermawan Wintarto Martowardojo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Hatta Rajasa antusias meyakinkan publik bahwa sumbangan tersebut mengangkat derajat Indonesia. Argumentasi mereka merasionalisasi alasan kontribusi agar posisi Indonesia makin terhormat dan kastanya menaik. Mereka memamerkan kehebatan Indonesia sekaligus mendeklarasikan ekonomi Indonesia yang kokoh dan maju.

Benarkah Indonesia berlimpah uang? Bukankah untuk memenuhi kebutuhan seperti membangun infrastruktur sekolah serta jalan dan jembatan justru pemerintah kekurangan dana dan harus berutang? Kita membutuhkan banyak alokasi anggaran dan belanja kesehatan, pertanian, perikanan, pertahanan, keamanan, atau dana kesejahteraan rakyat lainnya. APBN bahkan defisit agar berbagai kebutuhan alokasi tercukupi. Sesungguhnya sumbangan untuk IMF tak signifikan. Managing Director IMF Christine Lagarde mengakui bahwa IMF membutuhkan US$ 430 miliar.

Sesungguhnya di Indonesia masih timpang antara kesejahteraan rakyat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai ukuran perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. United Nation Development Program (UNDP) tahun 2011 memosisikan IPM Indonesia di peringkat 124 dari 187 negara. Terpaut jauh dari peringkat Singapura (26), Brunei Darussalam (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin per bulan Maret 2012 berjumlah 29,13 juta jiwa atau 11,96 persen yang berkurang 890 ribu. Selama periode Maret 2011 hingga Maret 2012, jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang 399,5 ribu orang dari 11,0 juta orang. Di perdesaan juga berkurang 487 ribu orang dari 18,97 juta orang. Penduduk menganggur berjumlah 8,12 juta dari 119,4 juta angkatan kerja.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemkeu per bulan Mei 2012 mendata pemerintah memiliki total utang Rp 1.944,14 triliun atau bertambah Rp 140,65 triliun dari posisi Rp 1.803,49 triliun akhir tahun 2011. Utang pemerintah tersebut terdiri atas pinjaman Rp 639,88 triliun dan surat berharga Rp 1.304,26 triliun.

Memang rasio jumlah utang terhadap Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP) Gross Domestic Product (GDP) yang bernilai Rp 7.226 triliun di level 26,5% atau lebih rendah ketimbang rata-rata rasio negara berkembang (39%) dan negara maju (109%). Utang yang terus bertambah jelas membahayakan, apalagi pembayaran utang yang masa waktunya habis alias jatuh tempo cukup besar. Pelemahan rupiah yang mempengaruhi rasio tentunya membutuhkan intervensi Bank Indonesia (BI).

Cadangan devisa sesungguhnya lampu kuning. Hingga akhir bulan Mei 2012 cadangan devisa menurun US$ 4,9 miliar menjadi US$ 111,5 miliar dari sebelumnya US$ 116,4 miliar bulan April.

Di tengah kondisi keuangan negara yang tidak aman, kontribusi US$ 1 miliar kepada IMF jelas berlebihan. Pemerintah harus membatalkannya. Jangan demi meraih citra global, pemerintah menutup mata atas kenyataan di dalam negeri. Apalah artinya hebat di mata anggota G-20 tapi faktanya jumlah kemiskinan dan pengangguran masih besar. Dana Rp 9,4 triliun untuk kepentingan rakyat terasa sekali manfaatnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: