imsitumeang

Penyakit Lama di Pelabuhan Merak

In Uncategorized on f 13, 12 at 9:17 am

Antrean kendaraan roda empat atau lebih di Pelabuhan Merak, Banten (Jawa), untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung (Sumatera), lebih sepekan terakhir, seharusnya tak terulang. Kemacetan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Merak memang kerap terjadi. Sayangnya, Pemerintah (Kementerian Perhubungan) dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (PT ASDP) Indonesia Ferry (Persero), khususnya cabang Merak, enggan belajar.

Arus penyeberangan Pelabuhan Merak tertahan karena peningkatan kendaraan angkutan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) sebagai persiapan memasuki bulan Ramadhan. Selain itu, jumlah kendaraan pribadi meningkat karena liburan sekolah. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendata sejak hari Minggu (1/7) hingga hari Senin (2/7) kendaraan truk yang menyeberang berjumlah 2.797 unit dan kendaraan pribadi berjumlah 3.382 unit.

Meningkatnya jumlah kendaraan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah armada yang beroperasi. Kapal yang beroperasi hanya 21 kapal. Perbandingan supply dan demand yang timpang ini mengakibatkan arus penyeberangan tertahan. Berkurangnya jumlah armada antara lain karena operator menyiapkan kapalnya sebagai angkutan Lebaran bulan Agustus nanti. Bulan Juli 2012, sembilan kapal docking (perawatan).

Kemacetan dan penumpukan belasan kilometer di jalan memasuki Pelabuhan Merak merupakan penyakit lama. Apalagi menjelang hari-hari besar, termasuk Lebaran, penumpukan kendaraan pengangkut sembako menjadi pemandangan yang biasa. Dampaknya sangat besar, yaitu muatan menjadi rusak seperti buah-buahan, sayur-sayuran, di samping pengeluaran pun menjadi membengkak. Antrean juga menimpa kendaraan pribadi.

Tidak ada alasan untuk membenarkan kejadian di Pelabuhan Merak, seperti ungkapan meningkatnya volume kendaraan yang menyeberang karena liburan sekolah. Seharusnya Pemerintah dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengantisipasinya jauh-jauh hari. Kenapa mereka justru menyalahkan penyeberang? Tak layak dan pantas bila keterbatasan operasional kapal feri roll on roll of (roro) menjadi kambing hitam. Kali ini, misalnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengeluhkan berkurangnya jumlah feri.

Antrean kendaraan angkutan bahan kebutuhan pokok dan barang lainnya di Pelabuhan Merak, yang menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, tersebut tidak hanya merugikan pengusaha angkutan. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) memperkirakan kemacetan dan penumpukan berakibat pemborosan Rp 500 juta per hari setelah membengkaknya biaya awak kendaraan dan biaya bahan bakar.

Masyarakat pun sulit memperoleh bahan kebutuhan pokok atau harus membeli mahal karena langka. Ramadhan hanya tinggal hitungan hari, antisipasi harus sedini mungkin. Merangkak naiknya harga bukan perkara biasa karena menyangkut ketersediaan, pasokan, dan transportasi. Agar rakyat tidak makin tertekan, Kementerian Perhubungan (juga Kementerian Perdagangan) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) harus segera menemukan solusinya.

Kementerian Perhubungan dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) jangan berwacana untuk menyikapi penyakit lama di Pelabuhan Merak. Kementerian Perhubungan tak cukup hanya mengimbau PT ASDP Ferry Indonesia (Persero) Cabang Merak agar memperbaiki manajemennya, utamanya menerapakan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) melalui pengembangan, penerapan, dan penguatan tata kelola perusahaan yang baik. Ingat, kemacetan di Pelabuhan Merak mengganggu penyeberangan Jawa–Sumatera.

Pemerintah bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkoordinasi sebagai pihak regulator dan pihak operator, serta berkoordinasi dengan pengelola jalan tol dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) untuk mengurai dan mengantisipasinya. Langkah-langkahnya seperti menambah kapal bantuan yang bertonase besar dan berkapasitas banyak, mengoptimalkan operasionalisasi jumlah kapal dan tripnya per hari untuk mengangkut ± 20.000 orang dan kendaraan ± 4.000 unit, mengoptimalkan port time dan kecermatan pendataan penumpang, kendaraan, dan barang, regrouping kapal di setiap dermaga.

Sembari memperbaiki transportasi penyeberangan di Selat Sunda, Pemerintah harus serius memecahkan kemacetan dan penumpukan yang terus menerus berulang dan berdampak amat luas, yaitu melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang pembangunan Jembatan Selat Sunda. Penundaan rencana pembangunan jembatan berpanjang 27, 4 km dan berbiaya Rp 225 triliun hanya merugikan ekonomi karena terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: