imsitumeang

Ancaman Bahaya Kemanusiaan di Papua

In Uncategorized on f 13, 12 at 10:27 am

Bahaya kemanusiaan mengancam Papua karena aksi teror, pembunuhan, dan penembakan yang berangkaian. Keamanan Papua memang tengah rapuh. Korban aksi kekerasan yang tewas dan luka, baik warga maupun aparat, semakin bertambah. Aksi kekerasan yang lebih besar masih mengintai, sementara kita menyangsikan keseriusan Jakarta untuk mengakhiri kekacauan di Bumi Cenderawasih, juga mengungkap otak dan aktornya.

Sampai sekarang otak dan aktor serangkaian aksi teror, pembunuhan, dan penembakan tidak kunjung terungkap. Dan, anehnya tidak ada pihak otoritatif yang mengetahui persis jumlah korban yang berjatuhan di Papua.

Dampaknya, karena otak dan aktornya tidak kunjung terungkap serta tidak ada pihak otoritatif yang mengetahui persis jumlah korban maka bahaya kemanusiaan hanya menjadi bahan spekulasi yang justru menambah kecurigaan dan mendorong krisis kepercayaan. Jangan-jangan kelompok tertentu menginginkan keadaan begini dan mereka bermain di air keruh persoalan Papua.

Tentunya keamanan yang rapuh terjadi karena kelemahan pengawasan. Wibawa aparat keamanan dan ketertiban serta aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merosot menjadi kesempatan merebaknya anarkisme. Pastinya, serangkaian aksi kekerasan terjadi di Papua karena pergolakan di wilayah itu. Pergolakan tersebut antara lain karena kesenjangan pembangunan dan kemajuan.

Sayangnya, penyelesaian kerap salah karena menggunakan pendekatan keamanan, sementara Papua membutuhkan pendekatan kesejahteraan. Kerancuan pendekatan yang kontraproduktif menimbulkan kegalauan, yang melahirkan krisis kepercayaan Papua terhadap pemerintah pusat. Krisis kepercayaan hanya menyuburkan sikap mencurigai bahkan permusuhan, termasuk separatisme.

Persoalan bertambah rumit karena Jakarta membiarkannya, tanpa mengupayakan normalisasi keamanan dan ketertiban. Mata rantai aksi kekerasan bertambah lama bertambah panjang. Kekecewaan pun bertambah karena pemerintah pusat setengah hati melaksanakan otonomi khusus bagi Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sementara program Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) serta rencana dialog mengambang.

Meskipun sudah 11 tahun, tokoh-tokoh Papua merasa otonomi khusus belum melahirkan harapan. Mereka merasakan kekecewaan masyarakat karena sebagian mereka belum tersentuh pembangunan dan pemerintahan. Otonomi khusus yang diberlakukan di Papua (termasuk Papua Barat) sebenarnya program berkelanjutan, sehingga pemerintah kemudian membentuk UP4B. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus serius menanggapi keluhan tokoh-tokoh Papua ini. Pemerintah (pusat, daerah) semestinya segera memulihkan kepercayaan orang asli Papua untuk menyelesaikan masalah berkepanjangan di Papua. Pendekatan keamanan tidak mampu menyelesaikannya.

Selanjutnya, pemerintah memperhatikan kenyataan bahwa belum sepenuhnya orang asli Papua menerima Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) tahun 1969. Sebagian mereka menganggap Perpera tidak adil dan transparan karena penentuannya hanya diwakili oleh tokoh-tokoh suku. Selain itu, masih tertanam di ingatan orang asli Papua betapa kelamnya masa lalu ketika kekerasan oleh aparat keamanan berlangsung bertahun-tahun. Pemerintah harus menghapus memori kelam itu dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Baru saja usai pembahasan Kelompok Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Universal Periodic Review (UPR) yang membahas situasi kondisi HAM di Indonesia selama tahun 2008-2012, bahwa 14 negara mempertanyakan kekerasan yang kerap terjadi di Papua dan budaya impunitas. Aksi penembakan akhir-akhir ini terjadi di Papua berbeda dengan aksi penembakan bermotif ekonomi yang akhir-akhir ini terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Di Papua, dugaan penembakan bermotif politik sangat kuat mengingat pelakunya tidak menyasar korban untuk maksud memperoleh keuntungan (uang/barang). Pelaku penembakan di Papua jelas ingin menciptakan chaos yang menimbulkan ketakutan. Motif politik semakin kuat karena stigma yang selalu dilabelkan pada Papua adalah daerah separatis.

Di tengah bahaya kemanusiaan yang mengancam Papua karena serangkaian aksi kekerasan yang cenderung meningkat dan aksi kekerasan yang lebih besar masih mengintai maka kita menyerukan perdamaian. Papua yang membara hanya mungkin padam jika Jakarta menghentikan pendekatan keamanan, melalui pengerahan personil tentara dan polisi karena hanya memicu perlawanan. Penggunaan kekerasan hanya mereproduksi aksi kekerasan baru yang menambah runyam persoalan Papua.

Penyelesaiannya tanpa campur tangan asing. Apalagi mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Hasyim Muzadi menengarai, Amerika Serikat (AS) menempatkan konsultannya di beberapa posisi strategis pemerintahan, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan, dan Kementerian Luar Negeri. Apa artinya? Tentunya untuk mengendalikan kebijakan tentang Papua.

Rezim Susilo Bambang Yudhoyono tidak mungkin menjaga wilayah Republik seluruh Indonesia ketika menghadapi kekuatan asing karena ketergantungannya yang kelewat besar selama ini. Jika pemerintah mengabaikan persoalan Papua, pemberontakan atau separatisme bisa berhasil memerdekakan Papua. Jangan menggunakan cara aneh menghadapi separatisme Papua. Integrasi wilayah Republik Indonesia di ujung tanduk. Separatisme Papua sebenarnya bukan mainan rakyat Papua, tapi mainan asing yang berkonspirasi sangat rapi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: