Sektor energi Indonesia bermasalah serius. Penyediaan energi yang didominasi sumber energi fosil, khususnya bahan bakar minyak (BBM), semakin terancam. Pertumbuhan penduduk yang pesat ternyata berimplikasi terhadap ketahanan energi (energy security). Negara juga berkutat dengan subsidi BBM yang terus membengkak dari waktu ke waktu. Pemerintah tengah mencari skema terbaik dalam mengurangi beban subsidi. Upayanya sebatas utak-atik pos anggaran dan mengimbau rakyat berhemat energi.
Masalah minyak bumi yang kembali terulang ini harus diantisipasi. Apalagi, suplai energi terancam karena produksi minyak bumi yang rendah tetapi konsumsi cenderung meningkat. Cadangan minyak bumi hanya 13 tahun ke depan, tetapi volume produksinya semakin berkurang saja. Konsumsi bahan bakar tahun 2010 hampir 1,293 juta barrel per hari atau melampaui kapasitas produksi yang sekitar 930 ribu barrel per hari. Minyak mentah diimpor guna mengatasi lojakan permintaan sehingga ketahanan energi rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan/permintaan minyak mentah dunia.
Gas bumi yang cadangannya besar ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik karena sebagian produksinya committed dijual ke luar negeri alias terikat kontrak. Produksi gas mencapai 7,9 billion cubic feet per hari, sementara konsumsi di dalam negeri hanya 3,9 billion cubic feet per hari. Gas seharusnya menjadi energi alternatif yang bersih dan murah pengganti minyak bumi. Ketika harga minyak bumi melonjak, kita baru menyadari bahwa gas sangat dibutuhkan.
Batubara pun begitu nasibnya. Konsumsi batubara di dalam negeri hanya sekitar 40 juta ton per tahun tetapi produksinya bisa mencapai 300 juta ton per tahun. Sebagian besar dijual ke luar negeri. Ekspor itu memenuhi 25% permintaan pasar dunia. Kalau ekspor batubara tidak dibatasi, masalah minyak bumi dan gas bumi kembali terulang. Ketika kita sangat membutuhkannya, sumber energi cadangan terkuras habis.
Semakin terasa kebutuhan penggunaan energi baru terbarukan. Tentunya dibutuhkan penemuan teknologi yang mendukung terwujudnya ketahanan energi guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil sekaligus meminimalkan dampak lingkungannya. Indonesia memiliki sumberdaya alam melimpah sebagai energi alternatif menuju ketahanan energi yang mandiri. Pemerintah semestinya mengarahkan pengembangan potensi energi alternatif seperti geothermal, biomassa (bahan bakar nabati, bioetanol, biogas), hidro, gas, batubara, surya, angin, gelombang laut, arus laut (pasang surut), dan energi baru terbarukan lainnya.
Keragaman sumber energi baru terbarukan meliputi air seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala besar, menengah, dan kecil; laut seperti gelombang laut, arus laut, dan panas laut (ocean thermal); gas hidrat, panas bumi, biomassa (residu pertanian, perkebunan, kehutanan, limbah padat atau sampah) yang dihasilkan kelapa sawit, pelet kayu (limbah kayu), limbah jagung, jerami dan sekam padi, gas tempat pembuangan sampah, biogas (gas methan) yang dihasilkan limbah ternak/manusia, buah dan sayur mayur busuk, ampas tahu, limbah sawit; rumput laut (ulva, laminaria); bahan bakar nabati yang dihasilkan kelapa, kelapa sawit, jarak pagar, ubi/singkong, sorghum, tetes tebu, tebu, aren, nipah, alga, dan rumput laut; biodiesel yang dihasilkan minyak kelapa (jelantah, cocodiesel), minyak sawit, minyak jelantah, jarak pagar (Jatropha curcas), nyamplung (Calophyllum inophyllum), kemiri sunan, alga; bio-oil; bioethanol yang dihasilkan singkong/ubi/ketela, sorghum/canthel, tebu, aren, nipah, rumput laut (macroalgae), sagu; biobutanol; surya; angin; dan nuklir.
Budidaya tanaman jarak pagar di Nusa Tenggara Timur, yang bermaksud menghasilkan biofuel, gagal. Petani disuruh menanam pohonnya, tetapi pemerintah tidak membeli biji jarak pagarnya. Sejak tahun 2006, luas area budidaya tanaman jarak pagar di 16 kabupaten di Nusa Tenggara Timur mencapai 625.246 hektare (ha). Dana yang dihabiskan Rp300 miliar untuk penyiapan 2,1 juta ha luas total lahan. Di Jawa Timur yang tragis. PT Perkebunan Nusantara XII membabat 10 juta pohon jarak pagar yang dibudidayakan sejak tahun 2006. Mereka menggantinya dengan tanaman tebu sejak tahun 2009. Proyek energi alternatif pun terhenti.
Pemanfaatan biofuel sangat rendah. Padahal, pemerintah membentuk Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 24 Juli 2006. Aturan teknisnya berbentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati.
Energi baru terbarukan bukan sekadar energi altenatif pengganti bahan bakar fosil tetapi penyangga pasokan energi. Porsinya energi baru terbarukan >17% tahun 2025 (Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional), yaitu biofuel >5%, panas bumi >5%, energi baru terbarukan lainnya >5%, dan batubara cair >2%. Sementara minyak bumi <20%, gas bumi >30%, dan batubara >33%. Pemerintah bervisi 25/25, yaitu pemanfaatan energi baru terbarukan 25% tahun 2025.
Persoalannya, hingga kini belum tergarap seluruh potensi energi alternatif sebagaimana di Brazil, Rusia, China, India, dan Korea. Ketimbang negara tetangga, Indonesia jauh ketinggalan. Malaysia dan Thailand bahkan merealisasikan dan meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga suryanya berlipat-lipat. Pengembangan bahan bakar nabati justru terhenti ketika Indonesia mendekati masa krisis energi. Teknologi yang siap hanya gelombang laut dan arus laut.
Banyak kendala pengembangan energi alternatif. Harga BBM bersubsidi yang murah menyebabkan harga energi terbarukan menjadi sulit bersaing. Tumpang tindih lahan, tanpa peraturan perundang-undangan, regulasi cukai yang tidak jelas, harga jual yang rendah, serta ketiadaan dukungan industri hulu juga kendala yang menghambat pengembangan energi alternatif. Tetapi, untuk mewujudkan kemandirian energi maka Indonesia harus mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan mengembangkan penggunaan energi baru terbarukan saat kenaikan harga minyak bumi dunia.
Situmeang's Weblog 