imsitumeang

Ancaman Kalimanan atas Tata Kelola BBM Bersubsidi

In Uncategorized on f 31, 12 at 11:16 am

Krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yaitu premium dan solar, di wilayah Kalimantan bukan perkara enteng. Jika tak segera dicari solusi yang memuaskan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, masalah itu bisa menjadi bom. Jika meledak, bom tersebut tidak sekadar merepotkan ekonomi nasional dan lokal. Boleh jadi, ledakan itu menumbuhkan ketidakpuasan politik dan sosial di Kalimantan yang berbahaya karena menjadi bibit disintegrasi.

Gejala ke arah itu mulai terkira. Gejalanya berbentuk ancaman empat gubernur se-Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat) yang ingin menghentikan produksi hasil pertambangan di daerah masing-masing jika hingga akhir bulan Mei tahun ini Jakarta tidak segera mengatasi krisis BBM bersubsidi di empat wilayah itu. Mereka menuntut penambahan pasokan BBM bersubsidi karena catu BBM bersubsidi tidak cukup. Maklum, konsumsi terus bertambah signifikan.

Nah, kesepakatan empat gubernur se-Kalimantan merupakan “perlawanan” terhadap Jakarta. Konflik pusat-daerah. Dengan menghentikan produksi hasil pertambangan, mereka niscaya bisa merepotkan pemerintah pusat. Repot, karena ekonomi nasional niscaya terganggu karena gejolak ekonomi lokal. Bahkan, jika terus berlarut-larut, kekacauan ekonomi itu bisa berimbas terhadap kehidupan sosial politik.

Sebagai penghasil utama komoditas pertambangan (batu bara, minyak bumi, gas alam), kontribusi Kalimantan dalam menopang ekonomi nasional memang tak bisa dianggap sepele. Kok konsumsi BBM bersubsidi di sentra minyak bumi Nusantara bisa melebihi kuota, kan aneh sekali! Karena itu, sedikit saja “bandel”, Kalimantan niscaya tak sulit mengacaukan ekonomi nasional.

Kuota yang terlewati menyebabkan antrean kendaraan yang panjang dan lama di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) sejumlah daerah di empat wilayah provinsi di Kalimantan. Antrean itu terjadi akibat pasokan BBM bersubsidi untuk Kalimantan tidak bertambah, bahkan berkurang. Tahun 2011, kuota BBM bersubsidi di Kalimantan 7,19 persen pasokan BBM bersubsidi di Indonesia. Tahun ini kuota BBM bersubsidi hanya 7 persen.

Empat gubernur se-Kalimantan (Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis) memprotesnya. Pemerintah daerah di luar Kalimantan mendukung aksi empat pemerintah provinsi di Kalimantan ini.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Syahrul Yasin Limpo turut mendesak pemerintah pusat untuk menggelar forum tentang pembatasan kuota BBM bersubsidi, terutama di Kalimantan. Apalagi kelangkaan BBM bersubsidi menyebar ke Sulawesi dan Sumatera. Di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo, misalnya, dalam sepekan terakhir antrean kendaraan mencapai 500 meter. Ironisnya, bensin yang dijual eceran mudah ditemui di pinggir jalan.

Oleh sebab itu, Jakarta harus bisa memelihara suasana kondusif sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat di Kalimantan tidak “berulah”. Dalam konteks ini, mereka jangan merasa diperlakukan tidak adil. Sejarah masa-masa awal kemerdekaan serta kasus Aceh dan Papua, perasaan seperti itu berbahaya karena bisa menumbuhkan perlawanan yang mengarah ke disintegrasi.

Rakyat Kalimantan sekarang ini sedikit banyak mulai disusupi perasaan diperlakukan tidak adil. Ya, bagi mereka, krisis pasokan BBM bersubsidi yang berlarut-larut adalah ironi yang menumbuhkan perasaan itu. Sebagai daerah penghasil minyak bumi, mereka merasa tak seharusnya mengalami krisis pasokan BBM bersubsidi. Terlebih jika mengingat kontribusi wilayah mereka terhadap ekonomi nasional selama ini.

Untuk itu, tuntutan Kalimantan sebagaimana direpresentasikan empat gubernur di wilayah itu patut menjadi perhatian yang serius. Pemerintah jangan kaku. Tuntutan penambahan kuota BBM bersubsidi jangan diperlakukan semata sebagai urusan teknis tata kelola BBM karena niscaya tak bakal terlahir solusi yang mengakhiri krisis. Tuntutan itu juga harus dipandang melalui perspektif sosial politik: keutuhan wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, cepat atau lambat pemerintah pusat melakukan gerakan hemat energi sekaligus diversifikasi energi, bukan sekadar pembatasan kuota BBM bersubsidi setelah pembatalan opsi penaikan harga BBM bersubsidi karena protes berbagai kalangan.Yang jelas, apakah itu penaikan harga atau pembatasan kuota BBM bersubsidi, dampaknya tentu juga serius. Khususnya, keseluruhan beban ekonomi kian memberatkan masyarakat setempat.

Dhus, kalau pembatasan kuota BBM bersubsidi terjadi, pasti diikuti kenaikan harga barang-barang, khususnya sembilan bahan pokok (sembako) dan aneka kebutuhan lainnya. Merujuk Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tertanggal 27 Januari 1998, daftar komoditi berkategori sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat ialah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, minyak tanah, garam yodium, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, dan jagung.

Karena saluran distribusi (produsen–pedagang besar–pengecer–konsumen) rawan permainan, pemerintah harus mengantisipasi dampak anjloknya ekonomi masyarakat pasca pembatasan kuota BBM bersubsidi dan tidak menyerahkan fluktuasi harga ke pasar. Daya beli masyarakat pastilah makin melemah, yang tentunya mempengaruhi tersendatnya pertumbuhan ekonomi. Terlebih pertumbuhan ekonomi kita karena konsumsi bukan investasi (investment) yang menciptakan lapangan pekerjaan. Jika satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi, lemah, entah bagaimana masa depan Indonesia ke depan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: