imsitumeang

Mari Membenahi Jakarta!

In Uncategorized on f 4, 12 at 7:55 am

Menghentikan pembangunan di Jakarta bukan anjuran olok-olok. Daya dukungnya kritis. Masalah ibukota Jakarta ibarat labirin, makin mencari akar masalahnya makin melingkar-lingkar tak tertemukan solusinya. Banjir, macet, kumuh, dan semrawut tidak gampang teratasi. Urusannya kompleks!

Di satu sisi, pemerintah daerah tidak kunjung bisa membereskan masalah; di lain sisi, pemerintah pusat hanya bisa menghardik sambil menyemprot gubernur Jakarta yang mengumbar janji-janji, hanya pepesan kosong.

Padahal, pemerintah pusat berperan menambah keburukan Jakarta karena terus menerus menambah bangunan jangkung sebagai kantor negara. Pemerintah pusat merusak peruntukan kawasan. Senayan, contohnya, awalnya dulu untuk areal olahraga setelah menggusur pemukiman warga, akhirnya kini untuk areal perbelanjaan setelah menghabiskan ruang terbuka hijau.

Tak hanya itu, sebagian anggaran pembenahan Jakarta bersumber dari pemerintah pusat, yang pencairan dananya sering terlambat. Amat tidak elok menyalahkan pembenahan Jakarta hanya kepada pemerintah daerah.

Jakarta semestinya segera membenahi lingkungannya yang rusak. Turunnya permukaan tanah dan habisnya ruang terbuka hijau sebagian besar akibat paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi ekonomi. Lalu lintas macet saban hari, banjir meluas setiap kali hujan adalah dua contoh akibatnya.

Jakarta bukan acuan penataan kota di Indonesia karena gagal menjadi rumah bersama, gagal melindungi warganya. Serba tidak terkendali dan serakah, perkembangan Jakarta melenceng jauh dari tujuannya sebagai kota beradab. Penghuninya saling mengerkah dan merebut alokasi lahan dan waktu.

Akar masalah di antaranya karena bersatunya pemerintahan dan bisnis di Jakarta, juga politik. Jenis-jenis kegiatan itu sangat menyibukkan Jakarta, wilayah berkerumun lebih 20 juta orang dari seluruh penjuru Tanah Air. Jakarta pun terengah-engah, terlampau terbebani.

Kisahnya tentang asa yang pupus. Ketika Fauzi “Foke” Bowo berslogan “serahkan pada ahlinya” dalam Pemilihan Umum Gubernur Jakarta, banyak orang mempercayai kemampunya membereskan centang-perenang ibukota. Alasannya logis: Foke ahli tata kota lulusan Jerman dan 30 tahun menggeluti berjuta urusan Jakarta. Berkat dukungan partai-partai besar, jadilah Foke memimpin Jakarta.

Kenyataannya berbeda. Warga Jakarta justru merasakan banjir yang kian merata, kemacetan yang kian menjadi-jadi, transportasi nyaris tak berubah, dan ruang terbuka hijau kian sempit. Deretan masalah ini hanya sebagian. Selama pemerintahannya, akar masalahnya tidak terselesaikan, malah makin ruwet. Warga Jakarta kecewa karena Foke bukan orang baru, ia pasti mengenal Jakarta, termasuk akar masalahnya.

Sehari-hari warga Jakarta tersiksa. Tanpa gebrakan yang berarti. Mereka menyadari, Jakarta membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar ahli, tapi juga berani. Ia harus bertindak agar rencana umum ibukota tidak menyimpang. Perubahan tata ruang jelas membuktikan betapa Jakarta makin mengabaikan lingkungannya.

Statusnya sebagai ibukota negara, Jakarta merupakan pusat eksekusi atau pengambilan keputusan pemerintahan, bisnis, dan politik. Beredarnya sekitar 70 persen uang kartel, Jakarta cepat mengaus. Terjadi perlombaan mengeksploitasi sumberdaya, baik sumberdaya alam maupun non-alam, atas nama pertumbuhan.

Dengan praksis yang sibuk berwacana ketimbang bertindak—maklum, makin bertambah repot di era reformasi yang kebablasan—penyelamatan Jakarta kian mengambang. Terjadi pembiaran Jakarta menyelesaikan urusannya sendiri.

Jakarta sedemikian buruk sehingga pemberesannya jangan tambal sulam. Pemerintah pusat seharusnya turut bertanggung jawab, memberikan solusi. Konsep mengembangkan Jakarta sebagai megapolitan tidak bisa terwujud tanpa keputusan di tingkat undang-undang yang melibatkan pemerintah pusat serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui pertimbangannya.

Bahkan, selayaknya keputusan lebih berani, yaitu memindahkan ibukota negara. Jika alternatif memindahkannya ke kota lain atau membuka kawasan baru, besar biaya membuat gamang penentu kebijakan. Alternatif itu tidak teruji lewat data atau kumpulan fakta hasil pengukuran atau pengamatan variabel yang terdeskripsi, kemudian terklasifikasi persamaan atau perbedaannya. Mendiskusikannya lewat argumentasi spekulatif hanya bersilat lidah untuk memamerkan kelihaian berwacana. Terjadi lagi pembiaran Jakarta menyelesaikan urusannya sendiri.

Saat Jakarta makin rusak dan kita menjadi korbannya, keputusan opsi yang visibel sebaiknya dipercayakan kepada ahlinya, dan kita melakukannya segera. Senyampang itu menghentikan pembangunan di Jakarta. Moratorium bukan mustahil sebab cara yang sedikit mudharat banyak manfaat.

Keputusan dan melakukan opsi segera merupakan warisan kita bagi generasi kemudian. Sebaliknya, pembiaran Jakarta sekarang adalah warisan kerusakan masa depan! Sampai kapan kita menanggung malu memiliki ibukota negara yang buruk? Mari membenahi Jakarta!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: