imsitumeang

Nggak “Fair” Hanya Menuntut Presiden

In Uncategorized on f 1, 12 at 8:25 am

Pasal satu: bos tak pernah salah. Pasal dua: jika bos salah, kembali ke pasal satu. Karakter pemimpin diktator: the king can do no wrong. Di zamannya, pemimpin diktator bisa semaunya. Dia menentukan semua kebijakan tanpa menimbang pendapat pihak lain, entah itu wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); civil society, intelektual, atau pengamat.

Kebijakan pemimpin diktator hanya demi rezimnya. Kepentingan rezimnya di atas segala-galanya, di bawahnya kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat terabaikan. Hitler di Jerman dan Mussolini di Itali awalnya membela rakyat, tapi akhirnya mereka memperlakukan rakyat semena-mena. Mengutip pepatah Minangkabau: raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Mereka harus dilawan!

Soekarno membubarkan Konstituante dan mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Soeharto memasung hak asasi, demokrasi Pancasila-nya semu. Dia menggebuk “lawan-lawannya”. Berbeda dengan Soekarno dan Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa bergaya diktator. Di zamannya, mereka tidak bisa semaunya.

Di zaman sekarang, Presiden bersama DPR, memperhatikan pertimbangan DPD, mensahkan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Operasionalnya, presiden mengeluarkan instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres). Dia dibantu menteri-menteri mengepalai pemerintahan.

Walaupun memiliki hak prerogatif, tidak berarti Presiden bisa seenaknya mengganti menteri yang tidak melaksanakan tugasnya. Sebentar-sebentar bongkar-pasang kabinet,   lalu apa beda kabinet presidensial dengan kabinet parlementer tahun 1950-an yang jatuh-bangun? Karena berkali-kali bongkar-pasang kabinet dan jatuh-bangun, ada tercatat kabinet yang berusia seumur jagung dalam sejarah Orde Lama.

Jika menirunya, Yudhoyono pasti menghadapi resistensi. Dan, pergolakan politik tiada henti. Lalu, kapan dia bekerja? Sekalipun begitu, dia tetap berhak menuntut menteri melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang itu menjamin visi dan misi Presiden terlaksana di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui program/kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Presiden mengepalai pemerintahan.

Presiden pun tak bisa seenaknya memecat gubernur dan bupati/walikota yang tak melaksanakan instruksinya, karena kepala daerah itu terpilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Tetapi dia tetap berhak menuntut gubernur dan bupati/walikota melaksanakan tugas dan wewenangnya yang menjamin visi dan misi pemerintah pusat terlaksana di daerah, utamanya tugas pemerintahan umum seperti stabilitas dan integrasi nasional, koordinasi pemerintahan dan pembangunan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota (tugas dan wewenang gubernur terhadap bupati/walikota).

Tetapi mengapa DPR (dan DPD menyangkut undang-undang tertentu) tidak bisa memaksa pemberhentian menteri dan kepala daerah yang mengabaikan undang-undang? Apakah karena sejumlah menteri dan kepala daerah itu kader partai? Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempeskan. Atau, apakah karena Presiden segan bertindak, karena sejumlah mereka kader atau anggota partai? Menjaga kekompakan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pendukung Pemerintah, Presiden segan.

Pantas dong dipertanyakan kinerja mereka, apalagi yang jeblok. Nol besar! Memang fraksi koalisi partai DPR tumpul kekritisan jika menyangkut kinerja menteri separtai, bahkan ketua umum partainya. Inilah masalahnya jika koalisi partai juga di kabinet, sehingga menjadi hambatan psikologis yang menutup kritisisme. Jika fraksi oposisi mengkritik, toh dia menghadapi fraksi koalisi. Menjadi aneh jika kebijakan pemerintah, andaikan salah, divoting.

Praktik selama ini pelajaran berharga bahwa koalisi partai seusai dengan hasil Pemilu 2014 cukuplah di DPR saja. Jika juga di kabinet, fenomena ini terulang. Bisa saja disiasati bahwa kader atau anggota partai yang menjadi menteri mengundurkan diri sebagai pengurus partai, tetapi siapa bisa menjamin kesetiaannya kepada partai seketika berakhir? Dukungan koleganya di DPR tidak tamat begitu saja.

Kecuali tokohnya berkaliber negarawan, yang mengamalkan petuah John Fitzgerald Kennedy, bahwa pengabdian kepada partai berakhir ketika pengabdian kepada negara dimulai. Adakah gerangan politisi kita berkaliber negarawan? Wallahualam bissawab.

Kembali ke pokok persoalan. Sesungguhnya banyak pihak yang bertanggung jawab di negara ini. Selain presiden,  juga menteri, anggota DPR/DPD, kepala daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka menikmati fasilitas negara di pusat dan daerah. Nggak fair hanya menuntut Presiden. Sekiranya presiden harus mundur, menteri, anggota DPR/DPD, kepala daerah, dan anggota DPRD yang tak becus bekerja juga harus mundur. Tanggung renteng.

Mengkritik hanya presiden habis-habisan, seperti fenomena belakangan ini, bisa mengaburkan esensi persoalan. Misalnya, bagaimana persoalan itu terjadi, siapa yang bertangung-jawab, dan bagaimana solusinya melibatkan pihak-pihak yang menikmati fasilitas negara di pusat dan daerah itu. Jika mengabaikan aspek itu maka kritisisme menjadi politis, dan tak menyelesaikan urusan.

Memang menjadi trending topics dan hot issues media massa karena seru, tetapi kemudian berlalu begitu saja tanpa penyelesaian urusan. Padahal rakyat membutuhkan penyelesaian urusan yang dikritik itu, bukan sekadar menyaksikan selebritas politik yang geger dan ramai. Kalau hanya presiden yang dianggap paling bertanggung-jawab, pihak lain cuci tangan, nggak fair dong!

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: