imsitumeang

Pemimpin Narsis yang Gemar Mejeng

In Uncategorized on f 24, 12 at 6:05 am

Mereka berbuat apa ketika memimpin di negeri ini? Bupati, walikota, dan gubernur, bahkan presiden dan menteri, bisakah fokus bertugas? Pertanyaan normal dan logis. Konsekuensi menjadi pemimpin. Rakyat menuntut kesejahteraan dan kemakmuran karena mereka mayoritas belum merasakan kemajuan. Kesejahteraan dan kemakmuran hanya kalimat manis dalam pembukaan undang-undang dasar.

Situasi dewasa ini seharusnya menyadarkan kepala daerah (bupati/walikota/gubernur beserta wakilnya) dan pemimpin lain agar meningkatkan kinerja di berbagai bidang. Jika pemerintahan dan pembangunan business as usual, tidak cukup. Rakyat menuntut terobosan menuju perubahan karena terlalu lama perekonomian tidak menggeliat dan pembangunan hanya rutinitas program/kegiatan.

Apalagi semakin banyak penguasa tersandung kasus hukum, korupsi. Sederet bupati/walikota/gubernur atau wakilnya berstatus saksi, tersangka, dan terdakwa. Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan dalam rentang tahun 2004-2012. Hebatnya, 70 persen tervonis pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Sungguh mengkhawatirkan. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang gemar mejeng. Jangan-jangan karena gagal bekerja, mereka hanya bisa memoles citra. Cara instan mendongkrak popularitas. Karena itu, rakyat sepatutnya mencurigai pemimpin, baik jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang gencar mempromosikan diri lewat spanduk, baliho, dan billboard.

Dugaan tersebut wajar. Sederet kepala daerah bermasalah—kebanyakan tersangkut penyalahgunaan wewenang—menyosialisasikan program/kegiatan pemerintah daerah sembari mempromosikan diri. Menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemiluka), ulah incumbent biasanya makin gila. Kendati pemilukada masih lama, bupati/walikota dan gubernur incumbent mulai getol memajang potretnya di hampir setiap perempatan jalan seolah-olah takut kalah bersaing dengan calon lain.

Kadang-kadang sosialisasi diri tak sebanding dengan program/kegiatan. Misalnya, baliho besar-besar itu hanya untuk khitanan massal atau ucapan selamat. “Aksi tebar pesona” itu justru bumerang. Rakyat menjadi antipati. Saya saja lama-lama sebel! Enek melihatnya. Tak ada pesan yang berarti. Jika bisa bertindak, rakyat sebenarnya mau menghentikan “aksi tebar pesona” itu atau sekadar berbicara “jangan narsis!”

Siapa pun mudah menebak bahwa tujuan dan maksud mereka hanya pencitraan. Pemimpin yang sibuk memoles citra sesungguhnya tak berkontribusi apa-apa. Cuma membuktikan bahwa kepala daerah bersangkutan tak mampu memenuhi janji-janjinya selama berkampanye serta selama periode kepemimpinannya pemerintahan dan pembangunan di daerah itu gagal total. Kinerja nol besar.

Kalau masih rajin propaganda, berarti mereka tak meyakini kemampuannya untuk bersaing atau berkompetisi melawan calon lain yang di antaranya tidak sekalipun berpengalaman memimpin wilayah bersangkutan. Sederet kepala daerah yang terlibat kasus korupsi merupakan kegagalan, tidak hanya membuktikan ketidakmampuan mereka tetapi juga kegagalan kaderisasi partai atau gabungan partai pengusung.

Rakyat tidak menuai manfaatnya, kecuali mudharat. Selain ajang berkampanye, spanduk dan baliho yang terbentang di sejumlah jalan protokol atau terkonsentrasi di satu titik itu mengganggu keindahan dan kebersihan. Apalagi pemasangan sebagian spanduk dan baliho itu tanpa izin dinas pertamanan. Kalaupun sedikit memperoleh persetujuan (accord), nyatanya di lapangan banyak baliho tanpa cap izin. Ulah mereka tidak etis.

Banyak cara kreatif dan inovatif tanpa memajang photo. Jika hanya persoalan media berkomunikasi, pejabat daerah bersangkutan bisa melakukan langkah lain. Contohnya, mereka mendatangi kantong-kantong kemiskinan di sejumlah daerah. Kalau gubernur, ke kabupaten yang petani dan nelayannya rata-rata miskin. Bukankah kalau benar-benar melakukan “karya nyata”, rakyat bakal mengenang jasa-jasa mereka?

Rakyat mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya, untuk menelisik kepala daerah dan pemimpin lain yang menyalahgunakan wewenang. Pemimpin yang bekerja sungguh-sungguh tidak akan terkriminalisasi, asalkan kebijakannya bisa dipertanggungjawabkan demi kepentingan rakyat. Jika tak salah, mengapa mereka takut?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: