imsitumeang

Menstabilkan Harga Sembako

In Uncategorized on f 12, 12 at 8:00 am

Masyarakat menyambut lega keputusan pemerintah menunda penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan rekomendasi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak hanya menundanya per tanggal 1 April 2012 hingga beberapa bulan ke depan, pemerintah betul-betul membatalkannya. Pemerintah selayaknya berketetapan bahwa opsi penaikan hanya langkah terakhir (kebijakan darurat). Apalagi jika betul, tanpa penaikan harga BBM bersubsidi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman.

Tetapi pemerintah jangan berhenti hanya sampai menunda. Pemerintah harus segera bergerak untuk menjaga situasi ekonomi akibat molor-mungkretnya pembahasan penaikan harga BBM bersubsidi yang berimbas terhadap situasi sosial, politik, serta keamanan dan ketertiban. Yang telanjur membebani masyarakat ialah ketidakstabilan harga sembilan bahan pokok (sembako) yang telanjur meroket.

Merujuk Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tertanggal 27 Januari 1998, daftar komoditi berkategori sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat ialah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, minyak tanah, garam yodium, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, dan jagung. Karena saluran distribusi (produsen–pedagang besar–pengecer–konsumen) rawan permainan, pemerintah seyogyanya tidak menyerahkan harga sembako ke pasar.

Menyerahkan harga sembako ke pasar sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi. Distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga selayaknya dikuasai negara melalui kebijakan intervensi dan pengawasan distribusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pemerintahan era kapan pun senantiasa menghadapi masalah utama perdagangan dalam negeri, yaitu gejolak dan disparitas harga komoditi. Gejolak harga komoditi, atau dapat disebut inflasi, terjadi akibat gangguan pasokan karena kelangkaan produk atau bahan baku. Beras, minyak goreng, cabai, gula, terigu, dan kedelai merupakan contoh sektor industri primer yang kerap mengalami kelangkaan, sedangkan sektor industri bahan baku yang kerap mengalaminya ialah pupuk dan semen.

Menteri Koordinator Perekonomian M Hatta Rajasa semestinya bergerak cepat dan mengomandoi menteri-menteri bidang ekonomi agar menstabilkan harga sembako. Pemerintah, utamanya menteri-menteri bidang ekonomi, harus “menormalkan” harga yang terlanjur melambung itu kembali stabil. Kejadian yang lumrah, selalu tidak mungkin atau mustahil menurunkan harga yang telanjur menaik.

Pemerintah jangan hanya berbicara, tapi meninjau ke lapangan. Jangan gampang menyatakan harga sembako terkendali atau kembali normal. Jika berbicara, pemerintah harus berdasarkan fakta. Faktanya, hari-hari ini harga sembako di berbagai daerah tidak menurut kendati pemerintah resmi menyatakan pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Secara keseluruhan mutlak terjalin kerjasama antar-menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, khususnya antar-kementerian koordinator. Kementerian koordinator bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat, politik hukum dan keamanan harus saling mengisi melaksanakan tugasnya. Keputusan membatalkan penaikan harga BBM bersubsidi bukan tanpa konsekuensi. Setidaknya rakyat miskin yang telanjur diiming-imingi bakal mendapat bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), yang dulu dikenal sebagai bantuan langsung tunai (BLT), kecewa.

Ke depan pemerintah harus berpikir cerdas dan matang sebelum memutuskan program atau kegiatan menyangkut nasib rakyat. Jangan mudah memutuskan penaikan harga BBM bersubsidi, juga tarif dasar listrik (TDL), kemudian mengimpor bahan kebutuhan pokok masyarakat, dan semacamnya. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan sesaat.

Mengenai pengurangan subsidi BBM, pemerintah terlebih dulu mencari opsi lain sebelum memutuskan penaikan harga BBM bersubsidi. Jika cara lain terbuka dan mengatasi masalah subsidi, kenapa pemerintah bersikukuh merencanakan keputusan yang justru merugikan dan melawan kehendak masyarakat?

Apalagi pemerintah bisa menghemat berbagai pengeluaran (pos belanja barang/jasa), misalnya menunda pembelian pesawat kepresidenan yang tidak mendesak. Penghematan itu, termasuk yang hanya menguntungkan atau dinikmati birokrasi. Jangan mudah mengeluarkan dana yang tidak penting. Dan, pemerintah jangan mudah menyatakan hanya kalangan orang kaya yang menikmati subsidi BBM.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: