imsitumeang

Perebutan DKI-1 Menuju Jakarta yang Beradab

In Uncategorized on f 28, 12 at 3:27 am

Batas waktu pendaftaran bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2012 – 2017 berakhir tanggal 19 Februari 2012 pukul 24.00 WIB. Siapa saja yang memperebutan DKI-1 atau posisi orang nomor satu di ibukota negara, Jakarta, sudah jelas.

Jalur perorangan atau independen, pasangan Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria. Jalur partai, selain Alex Noerdin-Nono Sampono yang diusung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembanguan (PPP), dan Partai Damai Sejahtera (PDS), terdaftar pasangan calon Joko Widodo alias Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digadang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra, petahana (incumbent) Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang dibekingi Partai Demokrat (PD) dan Partai Amanat Nasional (PAN), serta Hidayat Nurwahid-Didik J Rahbini yang dijagokan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memverifikasi dukungan bakal calon untuk menentukan pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) tanggal 11 Juli 2012. Meski jadwal kampanye setiap kandidat mulai tanggal 24 Juni hingga 7 Juli 2012, tak terlalu lama lagi ruangan Jakarta bakal dipenuhi berbagai spanduk, pamflet, bahkan kampanye terselubung.

Kita mengapresiasi antusiasme pasangan calon, baik jalur independen maupun partai. Mereka berani nyalon menjadi pemimpin Jakarta yang sesungguhnya muara persoalan. Persoalan yang melilit Jakarta kompleks, mulai dari supermodern seperti supermal dan busway sampai ke superkolot seperti gelandangan dan sampah.

Semua persoalan bermuara pada masalah mendasar, yaitu pemimpin yang tidak baik dan benar menata ibukota. Itulah sebabnya warga ibukota menyambut gembira para pasangan calon, tidak menyoal apakah di antaranya dari daerah lain.

Warga Jakarta tentu saja tidak membutuhkan janji-janji muluk cagub dan cawagub, apalagi kalau di antara calon mengklaim dirinya sebagai ahli mengatasi persoalan Jakarta. Jakarta membutuhkan pemimpin yang sanggup mengatasi setidaknya tiga persoalan, yaitu banjir, macet, dan rasa aman.

Setiap musim hujan, sedikitnya 60% wilayah Jakarta terendam banjir. Penyebabnya ialah sampah yang menyumbat selokan dan air kiriman dari Bogor. Setiap pemimpin Jakarta mengetahuinya, tetapi tidak mampu mengatasinya kendati telah membangun kanal-kanal.

Kemacetan di Jakarta sangat merugikan warga ibukota. Terhitung Rp 28 triliun per tahun kerugian akibat pemakaian bahan bakar, waktu produktif yang terbuang di jalan raya, angkutan umum yang ugal-ugalan, dan asap knalpot kendaraan yang mengganggu kesehatan. Kerugian yang terbesar ialah bahan bakar yang Rp10,7 triliun per tahun.

Jakarta menjadi contoh nyata tentang pemerintahan dan pembangunan yang tidak mewujudkan kenyamanan bagi warganya. Rasa aman menjadi mewah sebab setiap warga cemas karena perampokan dan penembakan serta perkosaan dan pembunuhan. Indonesia Police Watch (IPW) mendata sekitar 8.000 senjata api ilegal beredar di wilayah Jakarta yang saban kapan merenggut nyawa warganya.

Masalah Jakarta memang kelewat ruwet. Tidak hanya urusan banjir, macet, dan rasa aman yang membuat warga senewen tetapi juga urusan lainnya, termasuk perumahan/pemukiman, urbanisasi, dan ruang terbuka hijau. Seorang ahli saja tidak cukup untuk mengurai semua persoalan tanpa tim, tentunya di bawah komando gubernur yang menguasai masalah serta memiliki visi dan misi yang jelas.

Pertumbuhan Jakarta dalam paradoks. Berpenduduk terbesar tetapi terkumuh. Banyak orang kaya tetapi di Jakarta berkumpul gembel dan pengemis terbanyak. Lebih 70% uang beredar di Indonesia hanya di sekitar Jakarta.

Oleh karena itu, menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta atau kepala daerah di mana pun setidaknya berbekal pengetahuan mengenai daerah bersangkutan seperti luas wilayah, jumlah anggaran belanja daerah termasuk pendapatan daerah, jumlah penduduk (miskin, kaya, sedang), potensi sumberdaya alam dan manusia, jajaran birokrasi (dinas, badan, kantor) atau satuan kerja perangkat daerah, serta dinamika sosial (masyarakat, kepemudaan, keagamaan) dan bisnis (investasi).

Setelahnya, gubernur dan wakil gubernur memiliki visi, misi, kebijakan, sasaran, prioritas, program, dan kegiatan yang diuji publik sekaligus melakukan pendekatan partisipatif agar ide dan gagasannya makin diketahui khalayak. Begitu banyak cagub dan cawagub yang memiliki keinginan bahkan berambisi, disokong modal politik, sosial, dan finansial. Tetapi keinginan saja tidak cukup tanpa mengukur kemampuan diri dan sumberdayanya serta tantangan dan hambatannya ketika menerima amanah.

Jakarta membutuhkan pemimpin yang sanggup mengubahnya menjadi ibukota yang beradab. Jakarta membutuhkan pemimpin yang berwibawa, tegas, berani, dan bertanggung jawab, jika perlu “bertangan besi”. Bila menyebut gubernur ideal untuk DKI, tanpa basa-basi tak sedikit warga yang berharap sosok seperti Ali Sadikin, orang nomor satu di Jakarta periode 1966-1977.

Wajar jika warga Jakarta, bahkan warga sekitar Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek)—yang sehari-harinya beraktivitas di Jakarta—berharap Gubernur DKI Jakarta mendatang benar-benar mampu mengubah Jakarta menjadi beradab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: