imsitumeang

Archive for Februari 28th, 2012|Daily archive page

Partai Demokrat di Tengah Pusaran

In Uncategorized on f 28, 12 at 9:47 am

Ibaratan kapal besar yang dihantam badai berkepanjangan, Partai Demokrat sedang di tengah pusaran masalah. Partai penguasa (the ruling party) itu, kini tengah menghadapi hantaman badai berkepanjangan. Yang mencemaskan, kaptennya justru terlilit masalah. Apakah kapal besar itu bisa selamat, sangat tergantung awak lainnya. Bukan tidak mungkin partai ini gagal mengembalikan citranya yang anjlok.

M Nazaruddin yang awalnya mengguncang Partai Demokrat. Dugaan keterlibatan mantan Bendahara Umum Dewan Pimpian Pusat (DPP) Partai Demokrat itu dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring Sport City, Palembang, yang berusaha ditutup-tutupi sebagian besar elite Partai Demokrat, justru makin memojokkan partai itu. Partai Demokrat pun menjadi bulan-bulanan, setelah Nazaruddin serta beberapa saksi menarik-narik beberapa elite Partai Demokrat.

Tidak hanya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Mallarangeng, anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Angelina Sondakh dan Mirwan Amir, tetapi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pun terlilit persoalan. Nama-nama mereka kerap dikait-kaitkan dengan kasus suap wisma atlet, bahkan juga sering disebut-sebut saksi kasus wisma atlet di pengadilan. Masalah makin rumit karena elite Partai Demokrat terpecah. Ada yang semangat membela mereka, ada pula yang mengusulkan pelengseran Anas.

Masalah Partai Demokrat tidak karuan akibat ulah pengurusnya yang bak pendekar mabuk dalam serial cerita silat Cina, yang menyepak ke sana ke mari, memukul kiri kanan, tanpa mempedulikan apakah yang terkena hantaman lawan atau kawan. Perilaku mereka bukannya mengangkat citra Partai Demokrat, justru makin menjatuhkan pamor Partai Demokrat di mata rakyat.

Apa boleh buat, benang telah kusut, layang-layang yang sedang di udara makin berat terbangnya, terancam menukik ke bumi. Untuk menyelamatkan Partai Demokrat, petinggi di partai itu harus berupaya keras membersihkan namanya dari segala penyakit atau benalu. Kembali, ibarat kapal besar yang sedang di tengah pusaran masalah maka kapal besar itu bakal karam. Saatnya mengurangi muatan. Muatan apa pun harus rela dibuang, demi keselamatan kapal besar itu.

Jangan ragu. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat bersama jajarannya harus bersikap tegas. Jika betul beberapa elite partai itu terlibat kasus wisma atlet, juga kasus pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Bogor, maka solusi satu-satunya ialah menggusur mereka. Jika ragu, partai itu kehilangan kepercayaan.

Kemudian, Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat mengonsolidasikan partai. Tindakan ragu-ragu seperti menyiapkan calon pengganti ketua umum tanpa menindak beberapa elitenya yang betul-betul bersalah malah memosisikan Partai Demokrat sebagai sasaran opini jelek dan negatif bahwa Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat berusaha menutup-nutupi keburukan yang ada. Jangan mempengaruhi hukum, tetapi Partai Demokrat mendukung penegakannya, meski harus mengorbankan pengurus.

Iklan

Indonesia Negara Otopilot

In Uncategorized on f 28, 12 at 7:55 am

Di lokasi strategis Jakarta terpajang spanduk-spanduk bertuliskan “Indonesia Negeri Autopilot”. Istilah autopilot (otopilot) dalam konteks perkembangan sebuah negeri bernama Indonesia bukan bermaksud puja-puji tapi sindiran. Sasarannya jelas: pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Memang begitu faktanya. Enak betul menjadi pemerintah. Sepertinya tak repot-repot mengatur negara. Ibarat pesawat yang terbang otopilot, Indonesia hidup otomatis tanpa pemerintahan. Negeri otopilot bermakna sebuah negeri yang rakyatnya bergerak tanpa bimbingan atau berjuang tanpa arahan.

Contohnya ekonomi yang bertumbuh 6,3% tahun 2011. Pemerintah tidur-tidur saja pun persentase pertumbuhan teraih dengan sendirinya. Tanpa perbaikan infrastruktur yang signifikan, toh Indonesia tetap bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi 8% tercapai jika Indonesia memiliki pilot alias pemimpin.

Contoh lainnya, pemerintah membiarkan pertumbuhan ekonomi itu mengurangi kemiskinan dengan sendirinya. Alhasil kemiskinan cuma berkurang 0,13%, jauh jika dibandingkan dengan patokan pemerintah, yakni 1% tiap tahun.

Pemerintah juga tak berupaya menegakkan hukum ketika terjadi konflik tanah. Tak mengherankan bila jumlah konflik agraria memesat, yaitu dari 22 kasus dan 5 orang korban tewas tahun 2010 ke 120 kasus dan 18 orang korban tewas tahun 2011.

Begitulah, pesawat otopilot yang terbang terlalu lama tidak selalu mulus landing dan take off. Di udara juga bisa terjatuh karena kehabisan bahan bakar, misalnya. Negara yang terlampau sering tanpa pemerintahan pun terjatuh karena rakyat habis kesabaran.

Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil alih kemudi negara untuk mengantarkan rakyat ke tujuan, yakni negara yang adil dan sejahtera.

Tanggapan miring pemerintah lantas terlontar karena menilai istilah itu menimbulkan mispersepsi di tengah rakyat bahwa Indonesia bak bergerak atau berjuang tanpa kontribusi pemerintah. Tak satupun negara tanpa pemimpin. Dan, pemimpin Indonesia bekerja demi kepentingan rakyatnya.

Misalnya, Financial Reform Institute (FRI) menyebut tulisan spanduk itu sensasi dan provokasi mereka berpikiran picik dan kebelet berkuasa. FRI menunjukkan fakta indeks kemiskinan menurun dari 2,08 persen di bulan Maret 2011 ke 2,05 persen di bulan September 2011, indeks ekonomi 6,5 persen tahun 2011 atau tertinggi di ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations), dan indeks inflasi 3,7 persen atau terendah di kawasan Asia Pasifik. Banyak lembaga internasional memprediksinya bertahan.

Jangan lupa, prestasi Indonesia yang meraih kembali peringkat Fitch’s Rating dan Moody’s Rating setelah menunggu selama 14 tahun. Pemeringkatan itu setara investment grade atau negara yang layak menjadi lokasi berinvestasi. Keduanya menyatakan ekonomi Indonesia sanggup bertahan terhadap guncangan sebagaimana tahun 2008.

Menurut pemerintah, fakta ekonomi tersebut membuktikan bahwa menyebut Indonesia negeri otopilot merupakan pemutarbalikan. Tujuannya buruk, yakni memperlemah citra Indonesia. Pemerintahan Soeharto menghabiskan waktu 30 tahun untuk meraihnya, sementara pemerintahan Yudhoyono hanya 7 tahun.

Boleh saja penilaian Moody dan Fitch menjadi senjata pemerintah untuk menjawab tudingan bahwa negeri ini bukan otopilot. Tapi jangan lengah, sebab tantangan yang dihadapi tetap berat. Ingat, penurunan peringkat kemudahan berinvestasi Indonesia versi Bank Dunia tahun 2011 menjadi 129 dari 183 negara di dunia merupakan penurunan dibanding tahun 2010, yakni di posisi 126.

Yudhoyono dan jajarannya jangan lupa diri, merasa sukses di bidang ekonomi. Yakinlah, investor tidak akan berebutan untuk menggelontorkan dananya ke wilayah Indonesia selagi di Tanah Air masih berkeliaran mafia (anggaran, hukum), koruptor atau pencoleng uang dan aset negara, keamanan tak kondusif, upah tenaga kerja yang kurang, dan belum lengkapnya sektor pendukung.