imsitumeang

Jika Mengabaikan Tuntutan Warga

In Uncategorized on f 3, 12 at 12:46 pm

Tindakan anarkis menjadi pilihan warga untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Merusak aset negara sebagai wujud pelampiasan kemarahan pun marak. Tidak sekadar merusak pagar seperti di depan Kompleks MPR/DPR/DPD, warga juga membakar kantor atau gedung pemerintah seperti di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/1).

Ribuan pengunjuk rasa membakar Kantor Bupati Bima dan beberapa gedung pemerintah sekitarnya di Sumbawa atas penolakan Bupati Bima Ferry Zulkarnain mencabut Surat Keputusan (SK) bernomor 188/45/357/004/2010 tertanggal 28 April 2010. SK Nomor 188 Tahun 2010 tentang izin usaha pertambangan (IUP) PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk mengekplorasi pertambangan emas di 24.980 hektar lahan Kecamatan Sape, Lambu, dan Langgudu.

Belakangan setelah 15 ribuan warga membakar kantor bupati dan gedung pemerintah sekitarnya di Jalan Soekarno-Hatta, Bupati Bima resmi mencabut SK, Sabtu (28/1) 02.00 WITA. Surat itu mencabut tiga SK yang dikeluarkan, yaitu SK Kuasa Pertambangan (KP), SK perpanjangan IUP dalam SK Nomor 188 Tahun 2010, dan SK penghentian sementara kegiatan pertambangan.

Kendati kepolisian membantahnya, pencabutan itu atas desakan warga. Pemerintah hanya beralasan, Bupati Bima mencabutnya karena mempertimbangkan rekomendasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta stabilitas daerah.

Unjuk rasa yang berbuntut pembakaran juga menuntut pembebasan 56 orang warga yang ditahan aparat kepolisian karena memblokade jalan Pelabuhan Sape, 19-24 Desember 2011. Aksi diwarnai bentrokan antara warga dan aparat serta tembakan aparat kepada tiga pengunjuk rasa. Tuntutannya ialah pencabutan IUP PT SMN.

Persoalan menjadi rumit karena penegak hukum gagap menuntaskan kasus itu hingga sekarang. Huru-hara sebetulnya bisa dicegah jika pejabat pemerintah cepat merespons gejolak. Keadaan memanas setelah pemerintah daerah enggan menanggapi protes warga. Warga kian kesal lantaran pemerintah daerah tak kunjung tegas.

Ferry dikabarkan tidak di Bima, sedangkan pegawai yang panik menghadapi emosi warga justru meninggalkan kantor Bupati. Di tengah kekosongan ini, massa bertindak anarkistis. Kemarahan warga dilampiaskan dengan membakar kantor bupati dan gedung pemerintah di sekitarnya. Aksi seperti itu jelas tidak benar. Massa tidak hanya berunjuk rasa, tapi membuat kerusuhan.

Argumen aparat bahwa provokator memicu aksi ini bisa benar. Tapi, jika betul, provokasi tak bisa bertindak bila pejabat tidak mengabaikan tuntutan warga. Agar cooling-down, seharusnya jauh-jauh hari Bupati berkomunikasi intensif bersama warga guna membahas solusinya. Setelah pencabutan, pemerintah daerah bersama kepolisian menyosialisasikannya agar sebagian besar warga mengetahuinya.

Kalau IUP merugikan warga, Bupati semestinya segera mencabut SK. Setidaknya moratorium atau pembekuan sementara sambil sungguh-sungguh mengkajinya. Sayangnya pemerintah daerah alpa. Bupati ragu mencabut permanen SK demi alasan harus mengkonsultasikannya ke Jakarta agar memiliki kekuatan hukum. Sepertinya dia terlanjur menerima “sangu” sebagai kompensasi izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan, IUP merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) mengatur bahwa IUP diberikan menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah pusat tak bisa cuci tangan. Salah ucapan Menteri Koordinator bidang Perekonomian M Hatta Rajasa bahwa Bupati Bima bisa langsung mencabut izin eksplorasi PT SMN tanpa intervensi pemerintah pusat dan aturan tidak mengatur pemerintah pusat bisa mencabut izin yang diterbitkan kepala daerah. Apalagi, Bupati Bima ketika mengeluarkan izin PT SMN tidak meminta pertimbangan pemerintah pusat.

Benar bahwa penerbitan dan pencabutan IUP menjadi kewenangan kepala daerah sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kerap tak terlibat dalam penerbitan izin dan tidak dapat memerintahkan pencabutan izin kepada kepala daerah. Pemerintah pusat seharusnya memonitor izin usaha pertambangan yang baru, khususnya di daerah yang dilanda konflik.

Kepala daerah tidak bisa seenaknya menerbitkan izin tanpa mengkoordinasikannya dengan pemerintah pusat. Apalagi tercatat 6.000 izin bermasalah karena tumpang tindih. Pemerintah harus berinisiatif untuk memperbaiki rumuskan kewenangan semacam itu tanpa menghilangkan esensi otonomi daerah dalam revisi UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Begitu pula pengusutan kasus penembakan tiga warga. Jakarta mengendalikan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia dan bertanggung jawab membongkar tragedi kemanusiaan ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab kepada Presiden. Organisasinya berjenjang dari tingkat pusat yang disebut Markas Besar (Mabes) Polri ke tingkat kewilayahan yang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: