imsitumeang

Mempercepat Pembangunan di Papua

In Uncategorized on f 31, 12 at 1:50 am

Papua (juga Papua Barat) merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang final. Dunia mengakuinya. Maka apapun yang terjadi di sana adalah masalah dalam negeri.

Mengatasi ketertinggalan Papua, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Perpres 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Pendekatan kesejahteraan yang layak didukung semua pihak agar Papua tidak bergejolak lagi, jika masyarakatnya sejahtera.

Persoalan Papua mencuat kembali setelah banyak gangguan keamanan diduga kelakuan kelompok separatis Papua. Gangguan yang meresahkan masyarakat, baik orang asli Papua maupun non-asli Papua. Banyak pihak menilai masalah akhir-akhir ini akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta belum meratanya pembangunan hingga pelosok Papua.

Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua menganggap bahwa gejolak di Papua akibat pemerintah pusat belum optimal memperhatikan orang asli Papua kendati terlaksana otonomi khusus (otsus). Jakarta diminta arif bijaksana menyelesaikan persoalan Papua. Pemerintah pusat belum menjadikan empat bidang sebagai prioritas pembangunan di Papua, yakni pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan infrastruktur. Sehingga, orang asli Papua menyatakan ketidakpuasannya.

Presiden menjawab masalah Papua melalui perpres unit kerja yang timnya dipimpin mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pertahanan Nasional Bambang Darmono. Tim melakukan komunikasi konstruktif, juga mengevaluasi dana otsus Papua yang diduga banyak diselewengkan. Tahun 2012, dana otsus Papua dianggarkan Rp 3,83 triliun dan Papua Barat Rp 1,64 triliun. Tahun 2012 dialokasikan dana tambahan infrastruktur untuk Papua Rp 571,4 miliar dan Papua Barat Rp 428,6 miliar.

Kendati pembentukan Unit Kerja Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UKP4B) terlambat, unit kerja ini masih bisa menyelesaikan persoalan utama di Papua. Syaratnya, mengevaluasi keseluruhan impelementasi otsus berikut penyaluran dananya. Kita harus mendorong UKP4B bekerja cepat dan tuntas.

Esensi persoalan utama di Papua ialah dana otsus yang tidak sesuai dengan penggarisan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Implementasinya karut-marut. Dana otsus yang seharusnya menyejahterakan mayoritas orang asli Papua justru dinikmati oleh minoritas orang asli Papua. Mereka elite birokrasi dan politik. UKP4B harus mengevaluasi keseluruhan penyaluran dana otsus. Apa dan bagaimana penggunaannya.

Jika orang asli Papua diberdayakan dengan dana otsus, peri kehidupan mereka bisa membaik. Pemerintah pusat berhasil menyelesaikan persoalan Aceh, kebijakan serupa bisa terterapkan di Papua. Pemerintah pusat mau duduk bersama dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menyelesaikan persoalan, seharusnya juga bisa mengundang Organisasi Papua Merdeka (OPM). UKP4B menjadi kepanjangan tangan Jakarta.

Unit kerja harus cerdas dan cermat menganalisis persoalan, menyiapkan birokrasi, serta memadukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Targetnya menyejahterakan masyarakat Papua sebagai bagian masyarakat Indonesia. Jakarta harus menanamkan pemahaman yang sama dengan pemerintah daerah dan menggalakkan penyosialisasiannya di masyarakat Papua.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: