imsitumeang

Mendesentralisasikan Penanganan Bencana Alam

In Uncategorized on f 30, 12 at 11:13 am

Banjir, bandang, kekeringan, longsor, puting beliung, dan laut pasang merupakan jenis bencana alam hidrometeorologi yang dominan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis bencana alam di Indonesia tahun 2011 berjumlah 1.598. Jumlah yang terbilang besar tetapi lebih kecil ketimbang tahun 2010 yang berjumlah 2.232.

Lambannya penanganan korban bencana alam banjir membuktikan lemahnya manajemen bencana alam oleh pemerintah pusat. Tapi menyalahkan pemerintah pusat juga tidak menyelesaikan persoalan. Mestinya, karena begitu sering terjadi bencana alam, semua pihak harus segera memikirkan metode penanganan yang efektif dan efisien. Misalnya, memperkuat peran lembaga tanggap darurat di daerah.

Penguatan peran ini penting karena geologis dan geografis Indonesia yang memang rawan bencana alam. Bahkan, bisa disimpulkan 83 persen wilayah Indonesia area yang rawan bencana alam. Di area bencana alam itu terentang Sabuk Api Vulkanik (Ring of Fire), yang bermula dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, berakhir ke Sulawesi.

Geologis dan geografis Indonesia yang di pertemuan tiga lempeng utama bumi, yaitu Lempeng Australia, Asia, dan Pasifik, juga menyebabkan wilayah kita makin rawan gempa, longsor, termasuk tsunami. Belum lagi faktor hidrometeorologi yang menyebabkan Indonesia setiap saat harus menghadapi cuaca ekstrem akibat pertemuan dua musim, yaitu musim panas dan hujan.

Dengan area potensi bencana alam yang begitu luas, meletakkan tanggung jawab penanganan bencana alam hanya pada pemerintah pusat bukan pilihan tepat. Bahkan BNPB menekankannya. Seperti tercantum dalam Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Daerah, salah satu prinsip yang ditekankan adalah desentralisasi penanganan bencana alam.

Kendati desentralisasi, tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan. Pemerintah pusat bisa berperan besar ketika luas wilayah yang berpotensi atau yang terkena bencana alam meliputi dua provinsi atau lebih. Batasan lain adalah bila intensitas bencana alam tidak tertangani pemerintah daerah bersangkutan.

Dengan batasan ini, bandang di Wasior sebetulnya tanggung jawab pemerintah lokal. Sebaliknya, tsunami di Banda Aceh, meski kerusakan besar hanya terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam, penanggulangan bencana alam ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena magnitude kehancurannya begitu dahsyat.

Keuntungan desentralisasi penanganan bencana alam ini adalah tanggap darurat bisa lebih cepat dilakukan. Selain itu, karakteristik area bahaya dan lokasi bencana alam lebih dipahami oleh tim penanganan lokal.

Prinsip ini pula yang disepakati dalam konferensi pengurangan risiko bencana alam di Asia, yang berlangsung di Beijing tahun 2005. Sayangnya, prinsip ini tidak mudah diterapkan. Di Indonesia, faktor penyebabnya adalah kesenjangan sumberdaya, teknologi, dan informasi antara pusat dan daerah. Maka, tak aneh, ketika terjadi bencana alam di Wasior atau bencana di daerah-daerah lain, lembaga tanggap darurat lokal kelabakan.

Itu sebabnya, pemerintah pusat harus segera mengatasi kesenjangan tersebut. Penguatan potensi lembaga tanggap darurat lokal harus segera dilakukan. Lembaga ini bukan hanya bentukan pemerintah, tapi juga menghimpun semua potensi lokal yang bisa dikerahkan. Bila lembaga tanggap darurat lokal berperan baik, minimal penanganan awal terhadap korban bencana alam bisa dilakukan lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: