imsitumeang

Pecah Kongsi Pemimpin Daerah

In Uncategorized on f 3, 12 at 10:37 am

Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto memiliki bertumpuk alasan mundur lantaran bosnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, emoh berbagi tugas dan wewenang. Dia kecewa berat lantaran Foke—panggilan akrab Fauzi—sama sekali tak memberinya kesempatan “manggung”—walau cuma sambutan festival lenong, apalagi menyelesaikan persoalan warga Ibukota. Foke “mengunci” posisinya.

Prijanto melayangkan surat pemundurannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditembuskan kepada Foke dan DPRD DKI Jakarta. Ia berniat mundur memasuki tahun kedua masa jabatannya tetapi tidak tersiar kabar fasilitasi atau mediasi DPRD DKI Jakarta dan gabungan partai politik pengusungnya guna mencari solusi agar keduanya bertahan. Mau tidak mau, Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta harus menerima pemundurannya. Prijanto bertahan 4 tahun berpasangan dengan Fauzi.

Sebelumnya Diky Candra. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut menerima pemundurannya selaku Wakil Bupati Garut. Lebih singkat dari Prijanto, Diky hanya bertahan 2 tahun 8 bulan berpasangan dengan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Mediasi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan DPRD Jawa Barat tidak menyurutkan niatnya. Diky merasa tidak optimal. Penyeberangan Aceng ke Partai Golkar awal tahun 2011 hanya alasan berikutnya. Mereka adalah pasangan jalur perorangan.

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memang tidak jelas mengatur pembagian tugas dan wewenang antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan, Undang-Undang tidak bisa menyanksi. Wakil bisa berperan jika atasan berbaik hati, membagi pekerjaan. Alhasil, wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota tak ubahnya ban serep. Tanpa fungsi maka jabatan tersebut hanya tempelan.

UU hanya menyebutkan tugas wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam penyelenggaraaan pemerintahan daerah. Ia memerintah setelah kepala daerahnya wafat atau terpaksa lengser, misalnya terlibat perkara pidana. Aturan yang tidak rigid, karena tidak semua kepala daerah mau “dibantu” wakilnya—barangkali karena persaingan atau perbedaan kepentingan partai politik pengusung keduanya.

Pembagian peran tersebut yang, sekali lagi, menjadi alasan Prijanto. Walau, melihat pemilihan waktunya, kita menduganya tidak jauh-jauh dari persiapan menuju B-1 atau Jakarta Satu. Pemilihan gubernur DKI Jakarta memang dijadwalkan pertengahan tahun depan tetapi purnawirawan jenderal bintang dua itu telah mendaftar di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon gubernur.

Pecah kongsi menjadi rapor buruk keduanya. Prijanto kurang bertanggung jawab, karena ia sepaket dengan Foke yang dipilih langsung konstituennya. Masa jabatan pasangan ini hingga bulan Oktober tahun depan. Mereka kudu kompak. Rapor buruk terlebih bagi Foke yang berambisi maju ke periode kedua. Ia gagal bekerjasama dengan wakilnya selama empat tahun ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemerintah harus merevisi UU. Apalagi, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) melansir dari 244 pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (pemilukada) tahun 2010 dan 67 pemilukada tahun 2011, sekitar 94 persen pasangan pemenang pecah kongsi di masa jabatannya. Hanya 6 persen yang solid sejak awal hingga akhir periode. Alasannya mirip: mereka gagal bekerjasama.

Jika demikian, sebaiknya pemilihan kepala daerah cukup untuk gubernur, bupati, dan walikota, sonder wakilnya. Wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah terpilih yang memilih pembantunya dari pejabat karir setempat. Jika pola pemilihannya ini maka DPRD kabupaten/kota yang memilih dengan merujuk pertimbangan gubernur (bagi kabupaten/kota) atau DPRD provinsi yang memilih dengan merujuk pertimbangan Mendagri (bagi provinsi).

Buat apa posisi wakil kepala daerah yang seharusnya bisa harmonis dengan kepala daerah tetapi tidak jelas tugas dan wewenangnya. Toh fungsinya bisa dilakukan sekretaris daerah, walau dengan sejumlah keterbatasan politik. Deputi juga membantu kepala daerah. Daerah otonom dapat memiliki lebih satu deputi mempertimbangkan beban kepala daerah, kompleksitas masalah, dan kemampuan anggarannya.

Revisi UU Pemeritahan Daerah yang segera dibahas bersama tak usah ragu memakai pola pemilihan ini. Sejumlah kota besar, seperti London dan New York, menerapkannya. Selain mengoptimalkan posisi pembantu kepala daerah, pola pemilihan tersebut memperkecil resiko perceraian yang berdampak buruk bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Rakyat pun dirugikan, selain kerap menonton relasi tak elok: pemimpin daerah gontok-gontokan demi kekuasaan semata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: