imsitumeang

“Tanah Konflik” untuk Pembangunan?

In Uncategorized on f 27, 11 at 11:00 am

Pembebasan tanah (land acquistion) menjadi momok kronis. Banyak proyek pembangunan terhenti atau terbengkalai (mangkrak) karena terganjal pembebasan tanah yang tak kunjung selesai. Saking rumitnya, pembebasan tanah kerap memakan korban, baik harta maupun raga. Kasus di beberapa daerah menandakan betapa buruk penyelesaiannya.

Nyatanya, pembebasan tanah kerap mengganggu dan menghambat pembangunan infrastruktur. Masalah klasiknya ialah banyak spekulan tanah yang bermain, harga tanah yang meningkat di luar logika, banyak tanah yang berstatus girik, penentuan dasar harga tanah yang tak sama antara pemerintah daerah dan konsultan, serta penolakan masyarakat karena terdapat fasilitas umum maupun pribadi.

Walhasil, banyak proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak. Eksesnya terhadap minimnya infrastruktur yang menyebabkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang tidak menarik di antara negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Pembebasan tanah dan minimnya infrastruktur adalah penyebab asing enggan berinvestasi langsung ke Indonesia, ditambah terbatasnya kawasan industri di Indonesia. Jadi, ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadikan kegiatan lebih mudah, murah, efektif, dan efisien. Infrastruktur menjadi kunci kemajuan Indonesia.

Syukurnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanggal 16 Desember 2011 mengesahkan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang itu jelas membuka banyak harapan. Contohnya, memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

Masyarakat sebagai pemilik tanah yang dibebaskan akan memperoleh kompensasi yang wajar. Pengusaha bisa menghitung keuntungan dan kerugian bisnisnya yang feasible dan reasonsible. Begitu pun pemerintah bisa segera merealisasikan program/kegiatan serta anggarannya. Pembebasan tanah ditangani tim independen yang menilai berdasarkan sejumlah kriteria yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

Fakta membuktikan banyak pembangunan infrastruktur, entah jalan tol, jalan raya, jembatan, jalur rel, bandara, pelabuhan, waduk, irigasi, pasar, dan fasilitas publik lainnya mangkrak gara-gara masalah klasik tersebut. Padahal, infrastruktur bermakna strategis bagi kepentingan umum. Contohnya, pembangunan irigasi untuk lahan pertanian dan pasar di permukiman

Pembahasan undang-undang pembebasan tanah tidak mulus. Pro-kontra amat keras. Problemnya ialah definisi “kepentingan umum”. Jika definisi kepentingan umum kabur maka terbuka peluang bagi “perselingkuhan” pihak swasta (termasuk swasta asing) dan pemerintah yang berkepentingan atas tanah sebagai alat produksi.

Kasus tukar guling gedung sekolah menjadi gedung supermarket merupakan perampasan tanah masyarakat. Alasannya  demi kepentingan umum tetapi realitasnya demi kepentingan bisnis. Kasus pembongkaran pasar adalah contoh lain perampokan tanah oleh pemerintah dan kapitalis properti.

Pro-kontra juga amat keras karena pemerintah memaksa harga tanah rendah. Argumennya pembangunan untuk kepentingan umum. Masyarakat menganggap, pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur merupakan bisnis yang menggiurkan. Untungnya bisa lebih 100 persen.

Jika harga tanah tetap rendah berarti pemilik tanah terpaksa berkorban demi kepentingan umum tetapi calo dan mafia tanah untung. Terjadi ketimpangan antara pihak yang untung dan pihak yang rugi.

Dalih bahwa pengesahan undang-undang ini memacu laju investasi sesungguhnya pengakuan jujur, karena memang untuk memancing investor (asing) makanya undang-undang disahkan. Investor enggan terbentur masalah pembebasan tanah yang (menurut mereka) menganggu produktivitas. Dan, pemerintah pun menuruti tuntutan investor.

Bertolak belakang dengan tuntutan petani yang bertahun-tahun mendesak reformasi agraria, pemerintah tak sedikit pun menggubrisnya. Program pembaruan agraria nasional yang merencanakan pembagian 8,1 juta hektar tanah kepada rakyat, yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seakan tiada bekas. Bandingkan dengan konflik tanah yang skalanya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam perspektif itu posisi Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bagaimanapun, masyarakat masih trauma karena jargon pembangunan untuk kepentingan umum tetapi menyengsarakan mereka. Sengketa atau konflik tanah tidak hanya di Mesuji. Masih ingat kasus Alas Tlogo dan kasus pembebasan tanah lainnya?

Karena itu, kontroversi seputar undang-undang itu hanya bisa terminimalisir oleh regulasi yang memihak rakyat, bukan pemodal. Regulasi yang menjamin terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan yang makin sulit terwujud.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: