imsitumeang

Negara Maritim Hanya Utopi?

In Uncategorized on f 19, 11 at 10:29 am

Tahun 2025, 14 tahun lagi, Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara maritim yang maju, mandiri, dan kuat di dunia. Sayangnya, target yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad tidak berlanjut. Penggantinya, Sharif Tjitjip Sutardjo, justru fokus mengembangkan industrialisasi perikanan di Tanah Air mulai tahun 2012. Pilot project-nya di 5 kawasan perikanan tangkap dan 5 kawasan perikanan budidaya.

Minapolitan ala Fadel sejatinya menuju industrialisasi perikanan ala Sharif. Namun rencana kerja Sharif jangan melawan rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014, yang memuat visi, misi, dan grand strategy “Indonesia menjadi negara maritim”. Targetnya: revolusi biru! Yakni perubahan berpikir dari daratan ke maritim yang berkonsep pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi kelautan dan perikanan melalui program nasional minapolitan yang intensif, efisien, efektif, dan integral.

Indonesia bukan tidak memenuhi syarat mewujudkan minapolitan. Kita menuju “Indonesia menjadi negara maritim” setelah Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 diikuti Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982. Berkat deklarasi dan konvensi, luas wilayah Indonesia bertotal 5,9 juta kilometer persegi, yaitu 3,2 juga kilometer persegi wilayah laut teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi wilayah laut zona ekonomi eksklusif. Luas wilayah daratannya hanya 1,9 juta kilometer persegi. Daratan tersebut termasuk perairan seperti danau, situ, sungai, muara.

Fakta luas wilayah tersebut modal untuk mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhyono. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara maritim yang maju, mandiri, dan kuat di dunia tahun 2025. Sayangnya, target tersebut tidak diikuti implementasi. Kita hanya memiliki road map sebagai strategi untuk menuju Indonesia menjadi negara maritim tapi tanpa implementasi.

Pemerintah masih membuka kran impor ikan untuk industri pengolahan ikan yang kesulitan bahan baku yang justru makin memarjinalkan nelayan dan pembudidaya, juga pelaku industri pengolahan ikan. Sembari meningkatkan produksi perikanan, pemerintah sebaiknya membenahi sistem logistik dan distribusi ikan untuk ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dari fishing area yang menjadi sentra produksi perikanan ke sentra usaha pengolahan di Jawa dan Bali serta mengarahkan investasi usaha pengolahan ikan ke daerah yang dekat sentra produksi perikanan.

Pengembangan minapolitan menjadi pusat pertumbuhan daerah, regional, dan nasional yang mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif ternyata mensyaratkan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergitas pusat-daerah menyangkut komitmen pembiayaan, personil, dan fasilitas, pemilihan komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi, kestrategisan lokasi yang merujuk komoditas unggulan; kesesuaian lokasi dengan rencana strategis, rencana tata ruang wilayah, dan rencana program investasi daerah; ketersediaan unit produksi, pengolahan, pemasaran, dan unit lainnya; permodalan, penyuluhan dan pelatihan, serta ketersediaan data dan informasi potensi.

Krisis bahan baku semestinya tidak terjadi jika pemerintah benar-benar mengelola potensi kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia. Impor ikan hanya mungkin jika keadaannya sungguh darurat tapi membarenginya dengan kegiatan program nasional minapolitan. Pengembangan minapolitan melalui penyediaan kapal dan pengusahaan budidaya di seluruh kabupaten/kota yang berpotensi perikanan, pengolahan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta pemasaran hasilnya.

Konsep karakter negara bahari jangan hanya wacana. Jangan bermimpi mengikuti jejak kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kebijaksanaan Pemerintah membuktikannya: impor ikan dan garam. Ironis! Anehnya, pencurian ikan justru meningkat signifikan dari tahun ke tahun. KKP mendata, selama tahun 2005-2011 tertangkap 1.162 kapal ikan asing di perairan Indonesia. Negara rugi US$ 10-23 juta atau Rp 90-2000 miliar per tahun.

Industri perikanan berperan sebagai leading sector. Industrialisasi perikanan menyangkut pemanfaatan optimal sumberdaya kelautan dan perikanan yang berarti meningkatkan produktivitas nelayan dan pembudidaya ikan atau semakin besar nilai tambah kegiatan ekonomi dan meluaskan ruang lingkup kegiatan nelayan dan pembudidaya ikan atau semakin luas lapangan kerja mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

Industrialisasi perikanan bisa gagal tanpa memahami revolusi biru. Tapi industrialiasi perikanan bukan obat mujarab (a panacea) mengatasi keterbelakangan. Tidak ada faktor produksi, atau kebijaksanaan, atau sektor yang sanggup sendirian mengatasi ketertinggalan kelautan dan perikanan. Indonesia menjadi negara maritim adalah muara tujuan pembangunan. Jika tidak, semuanya hanya utopia yang mirip target di bidang lain. Ujung-ujungnya, kita hanya gigit jari.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: