imsitumeang

Jangan Hanya Nazaruddin

In Uncategorized on f 14, 11 at 4:51 am

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan pihak terkait di jajaran pemerintahan agar mencari buronan yang lain, yang seolah-olah tidak bisa ditemukan. Penangkapan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Cartagena, Kolombia, membuktikan bahwa buron sekakap atau seteri apa pun bisa dicari dan ditemukan. Maka, tidak ada alasan bahwa Polri dan pihak terkait untuk menyatakan tidak bisa menangkap buronan lainnya.

Pihak terkait dimaksud seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkum HAM), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Apalagi, Presiden menginstruksikannya dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/8). Semua instansi harus membuktikan bahwa pencarian buronan bukan karena Presiden yang menginstruksikan.

Tercatat sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri seperti Edy Tanzil [kasus penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Bapindo Rp 1,3 triliun], Hendra Rahardja [kasus korupsi dana BLBI Rp 1,95 triliun], Samadikun Hartono (kasus korupsi dana BLBI Bank Modern Rp 169,472 miliar), Sjamsul Nursalim (kasus penyalahgunaan dana BLBI Rp 27,4 triliun), Sudjiono Timan [kasus penyalahgunaan pinjaman investasi Rp 369 miliar], Anggoro Widjojo [kasus suap proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) tahun 2007 Rp 180 miliar], atau Nunun Nurbaeti [kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009].

Penangkapan Nazar adalah momentum membongkar skandal korupsi yang menyeret elite-elit di negeri ini, termasuk sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri. Sesampai di Tanah Air, Nazar harus melalui proses hukum yang transparan dn akuntabel karena merupakan upaya ekstra aparat penegak hukum Indonesia. Setidaknya tiga kali Presiden memerintahkan pemulangan Nazar, sedangkan tersangka kasus suap dan korupsi yang lain Presiden sama sekali tidak mengeluarkan perintah.

Tetapi, momentum tersebut bisa bagai angin lalu jika penegak hukum bersikap cukup Nazar yang menjadi pesakitan. Padahal, nyanyian Nazar menguak banyak cerita. Misalnya, tudingan Nazar kepada anggota DPR Angelina Sondakh dan I Wayan Koster, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, atau keterlibatan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah serta Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Ade Raharja. Jelas, kesaksiannya, baik melalui blog, twitter, BlackBerry Messenger (BBM), atau Skype sangat bernilai dan sangat berarti bagi penegakan hukum.

KPK tak boleh membiarkan keterangan apa pun sebagai angin lalu, seperti sebelum Nazar bernyanyi, terdakwa Mindo Rosalina Manulang membantah keterlibatan partai yang berkuasa sebagaimana pengacaranya kala itu, Kamaruddin Simanjuntak.
Tapi, Rosa berubah. Rosa membenarkan tuduhan Nazar bahwa Anas menerima aliran dana proyek Wisma Atlet SEA Games, Palembang.

Semuanya secuil info yang membantu pengungkapan. Apakah yang terjadi bila sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri tidak dicari? Bukankah keuangan negara yang ditilep habis?

Karenanya, sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri juga harus dicari hingga ke lubang persembunyiannya. Mereka pun harus menjadi bidikan KPK. Semestinya KPK juga serius mencari sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang dulunya ditangani Kejagung dan Polri tetapi dibiarkan kabur ke luar negeri hingga hari ini. KPK harus mengambil alih kasus-kasusnya. Kita masih berharap KPK yang melakukannya, kendati citranya sedikit rusak belakangan ini.

Kini, sang buron tiba di Tanah Air menggunakan pesawat Gulfstream N913 PD yang dicarter KPK. Biaya membawa Nazaruddin Rp 4 miliar. Ongkos yang tergolong mahal yang semestinya dibayar lunas KPK. Caranya, menyelidiki keterlibatan nama-nama yang disebut Nazar.

Rakyat Indonesia yang dahaga keadilan tidak terpuaskan hanya keberhasilan memulangkan Nazar saja. Rasa keadilan malah kian tercabik-cabik jika mereka yang dituding Nazar tidak diseret ke pengadilan. Polri dan pihat terkait di jajaran pemerintahan pun harus mencari dan menemukan sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri.

Presiden telah menginstruksikan Polri dan pihak terkait mencari buronan yang lain, yang seolah-olah tidak bisa ditemukan. Buron sekakap atau seteri apa pun bisa dicari dan ditemukan. Maka, tidak ada alasan bahwa Polri dan pihak terkait untuk menyatakan tidak bisa menangkap sejumlah tersangka kasus suap dan korupsi yang kabur ke luar negeri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: