imsitumeang

Posisi Sulit Yudhoyono

In Uncategorized on f 13, 11 at 3:14 am

Susilo Bambang Yudhoyono sungguh sulit memosisikan dirinya, kapan sebagai Presiden Republik Indonesia dan kapan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Pidatonya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/7) malam, membuktikan segalanya. Tidak hanya sekali ia berpidato tentang organisasi partainya atau petinggi partainya tersangkut kasus.

Idealnya, seorang presiden tidak lagi merangkap menjadi pimpinan partai agar terhindari dari ambiguitas kepentingan. Maksudnya, dia harus fokus bekerja demi negara dan rakyatnya, bukan demi golongan dan konstituennya. Jika tidak, terpecah perhatian seorang presiden yang juga pimpinan partai. Yudhoyono pun terpaksa berpidato, kendati lokasinya di kediaman pribadi, menyangkut kasus korupsi petinggi partainya. Ia tidak memosisikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Kita berharap Yudhoyono berposisi yang adil sama atau setara menanggapi kasus-kasus korupsi, tidak hanya yang melibatkan petinggi partainya juga petinggi partai lain. Sayangnya, dalam pidatonya di Puri Cikeas itu ia justru menanggapi isu-isu yang mengungkap karut-marut internal dan eksternal Partai Demokrat. Jadi, kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Celakanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Kementerian Luar Negeri (kemlu) bertindak sendiri-sendiri. Kita berharap, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Yudhoyono bersikap cepat dan tegas menindaklanjuti kasus-kasus korupsi, khususnya elit Partai Demokrat yang dituding eks bendahara umum partainya, Muhammad Nazaruddin, menerima uang suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Entah yang bernama Anas Urbaningrum, sang ketua umum; Andi Mallarangeng, Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat; Angelina Patricia Pingkan Sondakh atau Angelina Sondakh, anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (F-PD DPR) yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat dan pelaksana tugas ketua; Mirwan Amir, anggota F-PD DPR yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPR; atau Ketua F-PD DPR Mohammad Jafar Hafsah. Entah petinggi partai lain.

Sebaliknya, Yudhoyono berpidato tentang persoalan yang mendera partainya, seperti memastikan rencana Partai Demokrat menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas), bukan kongres luar biasa (KLB); atau Anas akan mengudetanya, yang sesungguhnya perkara internal partai.

Yudhoyono juga berpidato tentang perkara eksternal partai. Ia menyalahkan pemberitaan pers yang mengutip konten short message service (SMS) dan Blackberry Messenger (BBM) Nazaruddin atau keluh kesah Marzuki Alie, Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Kalimatnya, konten pesan itu kabur sumbernya. Pernyataan itu bagaikan memercik air di dulang tepercik wajah sendiri. Bukankah Yudhoyono akhir Mei silam menanggapi SMS gelap yang berisi tudingan terhadap dirinya dan Partai Demokrat? Dulu, di awal-awal masa baktinya sebagai presiden bersama wakil presiden M Jusuf Kalla, sebelum mengambil keputusan Yudhoyono mempertimbangkan informasi dari masyarakat yang disampaikan melalui SMS. Kenapa sekarang Yudhoyono menyalahkan media massa yang mengutip SMS Nazaruddin sebagai sumber pemberitaannya? OC Kaligis, lawyer Nazaruddin, juga menggunakan SMS yang berisi testimoni Nazaruddin. Mengapa SMS atau BBM hanya boleh digunakan jika isinya menyenangkan Yudhoyono dan Partai Demokrat saja?

Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa (the rulling party). Korupsi yang diduga pelakunya adalah elite partai jangan ditanggapi enteng dan mengalihkan masalahnya ke perkara internal dan eksternal partai, apalagi menyalahkan sumber pemberitaan pers. Semuanya berpokok di persoalan bahwa Yudhoyono sungguh sulit memosisikan dirinya, kapan sebagai Presiden Republik Indonesia dan kapan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Jika seseorang terpilih sebagai presiden, atau gubernur, bupati, walikota, atau diangkat menjadi menteri, pejabat tinggi setingkat menteri, maka yang bersangkutan harus melepaskan dirinya dari kepengurusan partai. Jika tidak, dia sulit terhindari dari ambiguitas kepentingan, antara kepentingan negara atau golongan!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: