imsitumeang

TKI dan Harga Diri Bangsa

In Uncategorized on f 22, 11 at 10:20 am

Masalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri seakan tak usai. Dari tahun ke tahun permasalahannya bukan menurun melainkan meningkat dan belum dituntaskan oleh pemerintah.

Betapa miris kita menyaksikan pemberitaan, khususnya bermacam kasus TKI. Mulai dari penyiksaan, pemerkosaan, keterlantaran, hingga ke pembunuhan. Membuktikan betapa pemerintah tidak mampu memberi perlindungan kepada para TKI.

Sangat tidak adil bila TKI yang digembar-gembor sebagai “pahlawan devisa” ternyata rentan diperlakukan tidak manusiawi karena perlindungan hukum yang minim. Selama ini, yang diperhitungkan hanya remitasi atau bagaimana TKI menghasilkan pemasukan negara. Pemerintah kurang memperhitungkan penanggulangan masalah TKI. Berapa pengeluaran negara yang dikeluarkan mengatasi masalah TKI mungkin angkanya jauh lebih sedikit dibanding devisa yang dihasilkan.

Dari sekian negara tujuan penyaluran TKI, kasus yang paling banyak dan paling memilukan dialami para TKI di negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Penyebabnya beberapa faktor seperti memorandum of understanding (MoU) ketenagakerjaan antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi yang belum diteken, budaya yang sangat beda, dan keterampilan para TKI yang minim.

Tidak terpungkiri bahwa sebagian besar TKI di sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Migrant Care mendata, 70% TKI di sektor informal seperti pembantu rumah tangga yang rentan diperlakukan tidak manusiawi. Untuk itu, TKI yang dikirim ke luar negeri harus dibekali berbagai keterampilan, termasuk pengetahuan bahasa dan budaya di negara tujuan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengamanatkan, Pemerintah berkewajiban meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mengirim tenaga kerja hanya yang memiliki keterampilan juga keahlian, serta melindungi tenaga kerja. Tentunya, Pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

Dalam MoU ketenagakerjaan dengan negara tujuan, Pemerintah harus bertindak tegas. Jika belum disepakati MoU ketenagakerjaan, sebaiknya pengiriman TKI, khususnya sektor informal, jangan dilakukan. Ketegasan harus dilakukan agar negara tujuan tidak memandang rendah bangsa kita.

Di negeri jiran kita, Malaysia, kita dianggap hanya sebagai negara pengekspor “babu” terbesar atau pengirim tenaga pembantu rumah tangga saja. Tentunya ini mencambuk harga diri bangsa bahwa betapa masalah TKI juga berpengaruh. Pemerintah harus memikirkan bagaimana mengatasi pengangguran di dalam negeri. Pengiriman TKI bukan solusi atau alternatif potong kompas tapi hanya mengatasi keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Hingga kini, Pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan. Awal tahun 2011, BPS (Badan Pusat Statistik) mendata angka pengangguran di dalam negeri lebih 8% jumlah pekerja. Keadaan yang memicu pertumbuhan dan perkembangan agen-agen penyalur tenaga kerja yang sebagian notabene termasuk agen penyalur TKI “nakal” yang mengejar keuntungan semata tanpa memusingkan nasib TKI yang dikrim. Agen penyalur TKI tidak bertanggungjawab jika terjadi kasus atau seolah-oleh tanggung jawab mereka selesai setelah TKI tersalurkan.

Kebijakan Pemerintah, utamanya di bidang perekonomian, harus berbasis kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah berkewajiban mengeluarkan kebijakan yang mengurangi masalah TKI seperti merevisi undang-undang penempatan dan perlindungan TKI, khususnya TKI di sektor informal; merevitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja) agar menghasilkan calon tenaga kerja yang terampil yang tidak lagi bekerja di sektor informal.

Lalu, meningkatkan pengawasan tidak hanya ketika calon TKI dipersiapkan di dalam negeri, juga selama bekerja di luar negeri dan setelah kembali ke Tanah Air, termasuk mengawasi praktik para agen penyalur tenaga kerja; hanya mengirim calon TKI yang memiliki keterampilan, juga pengetahuan bahasa dan budaya negara tujuan; the right man on the right job agar kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri mewujudkan kenyamanan bekerja; dan memacu ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri, seperti melalui program transmigrasi di masa Orde Baru yang mengurangi pengangguran dan kemiskinan di bidang pertanian.

Masalah TKI yang sepertinya tidak tuntas ini pasti menemui titik terang jika setiap stakeholders menyadari peran dan tanggung jawabnya masing masing dan menomorsatukan kepentingan bangsa. Tentunya, TKI di luar negeri tidak lagi diperlakukan tidak manusiawi dan akhirnya menaikkan harkat dan martabat bangsa yang saat ini memprihatinkan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: