imsitumeang

Apa Kabar 12 Inpres Gayus?

In Uncategorized on f 11, 11 at 2:25 am

Tanggal 17 Januari 2011 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 12 instruksi presiden (inpres) khusus perkara mafia hukum Gayus Tambunan, termasuk penjelasan perihal perkembangan kasusnya kepada publik. Presiden menunjuk Wakil Presiden Boediono yang memimpin pengawasan, pemantauan, dan penilaian inpres tersebut.

Isi 12 Inpres ‘Gayus’ sebagai berikut.

1. Instruksi kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan.

2. Instruksi agar meningkatkan sinergi antarpenegak hukum yang melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi lebih dilibatkan dan lebih didorong untuk melakukan pemeriksaan yang belum dilakukan Kepolisian.

3. Instruksi audit kinerja penegak hukum untuk mengetahui pelanggaran di setiap lembaga-lembaga terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Pajak. Yudhoyono berharap, langkah yang sama dilakukan lembaga penegak hukum yang tidak di bawah lembaga Presiden.

4. Instruksi penegakan hukum tidak pandang bulu. Sebanyak 149 perusahaan yang disebut dalam masalah perpajakan, bila ada bukti permulaan yang cukup, dalam arti melakukan pelanggaran, perlu dilakukan pemeriksaan.

5. Instruksi penggunaan metode pembuktian terbalik dapat dilakukan sesuai perundangan yang berlaku agar penanganan efektif.

6. Instruksi untuk mengamankan dan mengembalikan uang atau aset negara, termasuk uang yang diduga hasil korupsi kasus Gayus.

7. Instruksi untuk melakukan tindakan administrasi dan disiplin di samping sanksi hukum bagi yang bersalah kepada semua pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan, pelanggaran, dan kejahatan, termasuk mutasi dan pencopotan. Bagi lembaga yang belum melakukan, diharap bisa melakukan satu miggu ke depan.

8. Instruksi bagi organisasi atau lembaga yang sejumlah pejabatnya melakukan kesalahan dan penyimpangan, perlu dilakukan penataan ulang agar bisa dibersihkan dari unsur-unsur yang bisa melakukan perbuatan serupa di masa depan. Untuk instruksi ini, Yudhoyono memberi waktu satu bulan ke depan.

9. Instruksi peninjauan dan perbaikan secara serius pada lembaga hukum untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa di masa depan.

10. Instruksi adanya laporan secara berkala dari kemajuan penuntasan kasus hukum Gayus, termasuk pelaksanaan Inpres, setiap dua minggu.

11. Instruksi untuk menjelaskan atau mengumumkan kepada masyarakat luas tentang kemajuan penanganan kasus Gayus secara berkala, agar masyarakat dapat mengikuti apa yang sedang dan akan dilakukan jajaran penegak hukum, termasuk unsur pemerintah terkait.

12. Menugaskan Wakil Presiden memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian Inpres dibantu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Fukum.

“Sebanyak 12 instruksi yang saya keluarkan hari ini, untuk dilakukan jajaran penegak hukum dan pemerintah, terkait kasus Gayus Tambunan,” ujar Yudhoyono. Tapi, apa kabar Inpres tersebut? Hebat nian Gayus!

Negara telah kalah. Untuk menuntaskan perkara bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Presiden mengeluarkan 12 instruksi. Banyak apresiasi di satu sisi, tapi di lain sisi tidak sedikit pihak yang menganggap biasa 12 Inpres Gayus. Inpres Gayus dinanti-nanti khalayak, setelah kritikan keras sejumlah tokoh agama terhadap jurang yang amat lebar antara apa yang diucapkan Presiden dan apa yang dikerjakannya selama ini.

Pemerintah, terutama Yudhoyono, tersinggung ketika para tokoh agama menyebutnya sebagai pembohong. Karenanya, dua langkah diambilnya dalam hari yang sama, yaitu mengeluarkan 12 Inpres Gayus siang harinya dan bertemu tokoh agama malam harinya di Istana Negara.

Kita tidak mempersoalkan perdebatan semantik kata “bohong”. Pertemuan Yudhoyono dengan pengkritiknya adalah wujud kesediaannya berdialog kendati banyak pihak yang kecewa karena hasilnya tidak menyentuh substansi. Kita justru menyoroti 12 Inpres Gayus.

Dari 12 Inpres, hanya dua perkara yang baru, yaitu penggunaan metode pembuktian terbalik dan penunjukan Boediono sebagai pengawas. 10 Inpres lainnya adalah keharusan-keharusan yang normatif sebuah negara hukum. Koordinasi, evaluasi, pelaporan, transparansi, dan kontrol adalah prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan.

Yang menjadi persoalan ialah ketika keharusan-keharusan normatif tata kelola pemerintahan harus dipertegas oleh Inpres yang bernuansa kegawatan. Keadaan yang menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan terjadi penyimpangan yang serius terhadap prinsip-prinsip sebuah negara hukum.

Misalnya, bukan sekali saja Yudhoyono menginstruksikan Kepolisian dan Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus mafia perpajakan dan mafia peradilan. Ketika ia mengeluarkan Inpres penyelesaian kasus yang sama, berarti sesuatu tidak terlaksana.

Sebuah tamparan terhadap kepemimpinan Yudhoyono kalau birokrasi tidak melaksanakan perintah Presiden. Apalagi, Kepolisian dan Kejaksaan adalah institusi vital penegakan hukum yang di bawah Presiden.

Kita skeptis dan pesimis Inpres Gayus terlaksana. Bila tidak, Yudhoyono harus mengartikan bahwa kementerian/lembaga di bawahnya membangkang. Sekaligus membuktikan kenyataan institusi penegak hukum terbelit mafia.

Kita berharap Yudhoyono memerintahkan agar kasus Gayus diambil alih KPK. Ternyata tidak terjadi. Penunjukan Boediono sebagai penanggung jawab pengawasan Inpres menjadi benturan kepentingan yang baru, karena ia diduga terlibat kasus bail-out Bank Century.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: