imsitumeang

Menyoal Status Kepala Daerah

In Uncategorized on f 26, 11 at 1:08 pm

Status kepala daerah dipersoalkan tidak lain karena otonomi daerah melahirkan raja-raja kecil yang menghambat efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendesain kelembagaan pemerintahan daerah yang menganut model prefektoral terintegrasi pada provinsi dan local self-government pada kabupaten/kota.

Model yang mendudukkan provinsi sebagai daerah yang otonom sekaligus wilayah administrasi atau perpanjangan pemerintah pusat. Sebaliknya, kabupaten/kota sebagai daerah yang otonom murni. Sebagai daerah otonom, relasi antara provinsi dan kabupaten/kota tidak hirarkis tetapi sebagai sesama badan publik. Hanya saja, secara administratif, daerah otonom menjadi subordinat dan bergantung ke pemerintah pusat.

Sayangnya, praktik model kelembagaan pemerintahan daerah demikian justru menimbulkan dilema menyangkut wibawa kekuasaan. Misalnya, gubernur kerap disepelekan dan diabaikan bupati dan walikota. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak memiliki kekuasaan untuk menindak bupati dan walikota yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan. Bahkan, tak jarang ada gubernur yang tidak mematuhi pemerintah pusat.

Dilema lain kelahiran raja-raja kecil di kabupaten/kota yang menyebabkan garis pemerintahan dari pusat ke daerah tidak jelas dan tegas. Bupati dan walikota bisa bertindak sendiri tanpa berkoordinasi dengan gubernur, bahkan membangkangi gubernurnya karena merasa sama basis legitimasinya, yaitu dipilih langsung oleh rakyat.

Karena dilema tersebut, ada pilihan model yang bisa dianut. Kesatu, menitikberatkan otonomi daerah dari kabupaten/kota ke provinsi sekaligus menjadikannya memiliki relasi hirarkis. Karenanya, pemilihan langsung kepala daerah hanya menyangkut posisi gubernur. Sebaliknya, jabatan bupati dan walikota dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah setempat.

Model kedua, menitikberatkan otonomi daerah tetap di kabupaten/kota dan pemilihan langsung kepala daerah hanya menyangkut posisi bupati dan walikota. Jabatan gubernur dipilih oleh DPRD.

Apa pun model kelembagaan pemerintahan daerah yang dianut, payung hukum tentang pemerintahan daerah seperti UU 32/2004 memang layak direvisi. Yang harus digarisbawahi, revisi tersebut jangan mengembalikan sistem sentralistis, yang segala-galanya diatur oleh pusat serta mematikan aspirasi dan kepentingan daerah.

Sebaliknya, revisi jangan menjadikan kepala daerah sebagai raja-raja kecil yang berbuat seenaknya dan mengabaikan koordinasi dengan pemerintah pusat. Otonomi daerah hanya alat untuk mewujudkan rakyat yang berpartisipasi dalam kebijakan publik sehingga pelayanan dirasakan dalam bingkai negara kesatuan. Penataan ulang posisi kepala daerah harus menyeimbangkan antara kepentingan lokal dan nasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: