imsitumeang

Jika Bupati dan Walikota Dipilih DPRD

In Uncategorized on f 26, 11 at 1:38 pm

Wacana penghapusan pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPRD, mengundang perdebatan panjang. Bukan hanya menyangkut demokratisasi yang hilang, juga format ketatanegaraan.

Alasannya, pemilihan gubernur secara langsung selama ini hanya menghambur-hamburkan dana dan masyarakat menjadi terkotak-kotak. Apalagi, peran gubernur kurang menonjol di bidang administrasi pemerintahan daerah.

Pemerintah, setelah mengevaluasi pelaksanaan pemilihan gubernur pada periode 2005-2008, juga bakal menghapus pemilihan gubernur secara langsung. Mekanismenya diubah menjadi gubernur dipilih oleh DPRD.

Sebelumnya, gagasan lebih ekstrim diusulkan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dua tahun lalu, yakni gubernur dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Alasannya, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai perpanjangan tangan kepala pemerintahan, pemilihan gubernur secara langsung menjadi tidak relevan.

Ada yang berpendapat sebaliknya, yaitu yang harus dikoreksi dan dibereskan justru kelahiran raja-raja kecil di kabupaten/kota yang menyebabkan garis pemerintahan tidak efektif dan efisien. Praktik model kelembagaan pemerintahan daerah melahirkan bupati dan walikota sebagai raja-raja kecil yang mengaburkan garis pemerintahan dari pusat ke daerah dan mengabaikan koordinasi antara bupati/walikota dan gubernur.

Bupati dan walikota enggan berkoordinasi dengan gubernur, bahkan membangkangi gubernurnya karena merasa memiliki basis legitimasi yang sama, yaitu sama-sama dipilih langsung oleh rakyat.

Karenanya, menitikberatkan otonomi daerah dari kabupaten/kota ke provinsi sekaligus menjadikan antara provinsi dan kabupaten/kota memiliki relasi yang hirarkis. Pemilihan langsung kepala daerah hanya menyangkut posisi gubernur maka jabatan bupati dan walikota sebaiknya dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat.

Gubernur yang tetap dipilih langsung memiliki legitimasi yang lebih kuat sehingga menjadi berwibawa kekuasaannya di hadapan bupati dan walikota yang ‘hanya’ dipilih oleh DPRD.

Fakta membuktikan pemekaran kabupaten/kota yang menyebabkan jumlahnya sekitar 500 daerah, ternyata tidak berimplikasi terhadap pelayanan publik. Tingkat kesejahteraan rakyat tidak berubah signifikan tidak lain karena pemekaran daerah dimotivasi kekuasaan ketimbang cita-cita meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran daerah hanya target elite-elit lokal untuk meraih posisi yang mendatangkan keuntungan material.

Melalui dipilih oleh DPRD, beberapa maslahat diraih. Kita menghemat sangat banyak sumberdaya dana dan daya. Energi rakyat tidak terus-menerus dihabiskan hanya untuk mengurusi pemilihan kepala daerah (pemilukada) secara langsung.

Dipilih oleh DPRD juga meminimalkan mudharat seperti sengketa pemilukada di pengadilan agar calon terpilih memanfaatkan waktunya lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Terlebih banyak pemerintahan dan pembangunan di kabupaten dan kota yang macet gara-gara bupati/walikota pecah kongsi dengan wakilnya yang belakangan nyalon.

Lalu, mengurangi alokasi anggaran dan potensi konflik. Pemilihan kepala daerah hanya dilakukan satu kali, yaitu di tingkat provinsi. Dana dan daya jelas bisa diperkecil. Untuk mewujudkan semua pikiran tersebut, diperlukan perubahan hukum, baik konstitusi maupun perundang-undangan. Maukah wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2009 melakukannya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: