imsitumeang

Setelah Aung San Suu Kyi Dibebaskan

In Uncategorized on f 6, 11 at 7:04 am

Akhirnya, junta militer Myanmar membebaskan pejuang demokrasi dan peraih Hadiah Nobel Perdamaian 1991, Aung San Suu Kyi. Pembebasannya kurang seminggu setelah pemilihan umum. Hari Sabtu, 19 Juni 2010, Suu Kyi, genap berusia 65 tahun.

Banyak kalangan menganggapnya kontroversial karena pemilu hanya sekadar mengekalkan kekuasaan militer, lewat jalur yang seakan-akan demokratis. Buktinya, partai pro-junta yang berkuasa dengan mudah memenanginya. Para pemimpin oposisi dan para pemantau independen menuduh kemenangan itu curang.

Partai junta, USDP (Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan), memenangi 80% kursi parlemen. Ditambah kursi pesanan junta 25% jumlah kursi parlemen, maka aliansi USDP dan junta menguasai parlemen.

Disebut junta militer karena merujuk ke suatu bentuk pemerintahan diktator militer, biasanya dipimpin seorang perwira berpangkat tinggi yang mengendalikan hampir segalanya.

Pemilu tanggal 7 November 2010 mengingatkan orang akan pemilu demokratis yang pertama, 20 tahun lalu, yang dimenangi NLD (Liga Nasional untuk Demokrasi) yang dipimpin Suu Kyi. NLD memenangi 80% suara. Tetapi, kemenangannya tidak diakui junta.

Suu Kyi mestinya sudah memimpin Myanmar setelah memenangi pemilu 1990 tanggal 27 Mei 1990 tapi dianulir junta. Junta bahkan mengambil alih kemenangan dan berkuasa hingga sekarang, serta menjebloskan lawan-lawan politik, atau musuh-musuh negara, termasuk Suu Kyi, ke penjara.

Suu Kyi selama tujuh tahun terakhir menjalani tahanan rumah. Ia menghabiskan 15 dari 21 tahun terakhir di penjara. Pertama kali ia dikenai tahanan rumah tanggal 20 Juli 1989. Hukuman dijatuhkan tanpa dakwaan dan tanpa lewat pengadilan. Meski hilang kebebasannya, popularitas Suu Kyi sebagai pejuang demokrasi tak pudar.

Bahkan, ia menjelma sebagai ikon demokrasi. Ia beroleh anugerah Rafto Human Rights Prize (1990). Parlemen Eropa menganugerahi Suu Kyi Sakharov Human Rights Prize (1991). Dan, puncaknya Komite Hadiah Nobel Norwegia mengumumkan Suu Kyi sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian (1991).

Apakah pembebasan Suu Kyi benar-benar bagian dari upaya Myanmar untuk membangun dirinya menjadi negara demokrasi? Ataukah pembebasan itu bagian dari strategi junta untuk mengurangi sorotan dan tekanan dunia terhadap dirinya?

Sebelumnya, Mahkamah Agung Myanmar menolak banding Suu Kyi untuk kasus penahanan rumahnya, yang dijalani sejak 1989. Rakyat Myanmar sempat diliputi teka-teki: apakah sang tokoh akan bebas atau tidak. Tapi, pengacara Suu Kyi, Nyan Win, menyatakan, tidak ada hukum untuk memperpanjang masa tahanan rumahnya.

Peluang keberhasilannya sulit ditebak. Maklum saja, setelah ditekan kemenangan demokratis NLD saat pemilu tahun 1990, juga oleh negara-negara tetangga ASEAN—terutama Filipina—serta Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, junta bergeming.

Bukan hanya Myanmar. Indonesia, Afrika Selatan, dan Korea Selatan juga harus menunggu puluhan tahun sebelum memiliki kehidupan demokrasi. Bahkan oleh penderitaan seperti ditanggung Nelson Mandela, satu bangsa akhirnya menemukan jati diri dan komitmen memperjuangkan demokrasi mati-matian, tak jarang awalnya dengan darah dan air mata.

Nasib Suu Kyi nyaris sama dengan Mandela. Hampir tiga dasawarsa Mandela ditahan oleh rezim apartheid Afrika Selatan. Tahun 1980-an, jutaan orang di seluruh dunia menyerukan pembebasan Mandela dan pengakhiran politik apartheid. Ia akhirnya dibebaskan tahun 1990 dan politik apartheid pun diakhiri. Bahkan, Mandela menjadi orang kulit hitam pertama di Afrika Selatan yang menjadi presiden.

Berbeda dengan Mandela yang setelah dibebaskan memimpin negaranya, Suu Kyi tetap dianggap sebagai ancaman oleh rezim militer yang berkuasa di Myanmar. Junta pun tidak memedulikan imbauan, seruan, dan desakan dari berbagai penjuru.

Dunia mengutuk junta. Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tak segan-segan memberi ancaman. Semuanya tak berarti bagi junta. Selain karena kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaannya di Myanmar, junta juga didukung China. Maka, urusan PBB adalah urusan China yang memiliki hak veto. Begitu jalan pikiran junta.

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), organisasi kawasan yang salah satu anggotanya adalah Myanmar, pun tidak berdaya. Myanmar adalah beban berat ASEAN, sementara Piagam ASEAN yang berlaku sejak tahun 15 Desember 2008 menekankan penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. ASEAN gagal dan Suu Kyi “dibiarkan” berjuang di balik tahanan rumah.

Pembebasan Suu Kyi adalah proyek citra junta yang selama ini tidak menghormati kemanusiaan, mengungkung kebebasan rakyatnya. Boleh jadi, Suu Kyi masih harus menyusuri jalan panjang sebelum bisa memimpin Myanmar yang demokratis. Kini, ia masih selalu diawasi dan bukan tidak mustahil akan dihentikan lagi kalau aktivitasnya membahayakan posisi junta.

Bukan kali ini saja Suu Kyi dibebaskan. Sebelum ditangkap tahun 2003, ia sempat menghirup udara kebebasan. Suu Kyi juga bebas tahun 1995 hingga 2000. Ia ditangkap lagi setelah kritis karena ia terus menerus memperjuangkan kehidupan demokrasi. Karenanya, seketika setelah hari pembebasan, Suu Kyi berujar, “Rakyat harus bersatu, bekerja sama. Hanya dengan cara itu, kita dapat mencapai sasaran.”

Hanya melalui persatuan dan kerja sama seluruh rakyat Myanmar, rezim yang otoriter, yang tidak menghormati kemanusiaan, yang tidak demokratis, yang membelenggu rakyat, bisa dikalahkan. ”Ada saatnya untuk diam dan ada saatnya untuk bicara.” Begitu ucapan Aung San Suu Kyi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: