imsitumeang

Mengusik Keistimewaan Yogyakarta

In Uncategorized on f 31, 10 at 2:26 am

Jakarta “mengusik” keistimewaan Yogyakarta. Ketenangan Yogyakarta tidak hanya terganggu oleh bencana Gunung Merapi, tetapi juga oleh silang pendapat mengenai status keistimewaannya.

Status keistimewaan justru diwacanakan ketika perhatian Pemerintah dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sedang mengupayakan rehabilitasi dan konstruksi pasca-bencana. Konsentrasi menjadi terpecah.

Silang pendapat menyangkut persoalan apakah gubernur dan wakil gubernur DIY “ditetapkan” seperti selama ini atau “dipilih”. Perdebatan tidak hanya silang pendapat di level elite dan pusat kekuasaan, tetapi juga menyembul di level alit dan pinggir kekuasaan antara kelompok pendukung dan penentang sistem pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung memilih konsep pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY. Argumentasinya, antara lain semua kepala daerah harus dipilih secara demokratis, tidak terkecuali di DIY. Konsep yang diajukan pemerintah pusat dalam rancangan undang-undang keistimewaan DIY ternyata menimbulkan reaksi keras, terutama kalangan pendukung sistem penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY.

Ada yang menuding, momentum untuk mengangkat masalah status keistimewaan tidak tepat sama sekali karena pemerintah dan masyarakat DIY sedang terpukul oleh keganasan bencana Gunung Merapi. Substansi usulan pemerintahan Yudhoyono juga dipertanyakan. Bukankah keistimewaan Yogyakarta justru terletak pada proses penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY?

Tidak seperti Papua dan Papua Barat yang keistimewaannya pada alokasi kekhususan, atau Nanggroe Aceh Darussalam pada aturan kekhususan, keistimewaan Yogyakarta justru pada penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur. Terbukti pula, proses penetapan gubernur dan wakil gubernur tanpa pergolakan selama 65 tahun Indonesia merdeka. Gubernur dan wakil gubernur DIY hasil penetapan terbukti tidak bisa berkuasa semaunya juga karena dikontrol oleh hukum dan parlemen sebagai kekuatan checks and balances. Pemerintahan DIY berhasil mendorong proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya.

Kiprah DIY di bawah kepemimpinan sultan merangkap gubernur dan adipati merangkap wakil gubernur membuktikan komitmen keindonesiaan yang kuat. DIY menjadi salah satu jangkar kuat, yang menopang semangat dan budaya kemajemukan, bhineka tunggal ika, dalam kerangka negara Republik Indonesia.

Sebagai persoalan, status keistimewaan Yogyakarta yang sejauh ini tidak menimbulkan keruwetan bagi bangsa dan negara keseluruhan bukan masalah yang mendesak untuk dijadikan prioritas agenda, sekurang-kurangnya saat ini. Masih banyak agenda krusial lainnya, seperti kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang justru menuntut perhatian yang besar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: