imsitumeang

Bencana Alam dan Derita Warga

In Uncategorized on f 31, 10 at 7:03 am

Bencana alam tanpa jeda melanda negeri kita. Air mata tak kunjung putus mengalir, karena longsor tanah, banjir air, letusan gunung api, serta gempa bumi, dan tsunami seakan-akan silih berganti.

Setiap tahun. Dan, kali ini serentak dan beruntun, dari Wasior di Papua, Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, ke Gunung Merapi di Yogyakarta. Herannya, bencana-bencana alam sebesar itu tidak berefek apa-apa.

Kendati Nusantara akrab dengan bencana alam, pemerintah tetap saja gagap memberi pertolongan kepada warganya. Penanganan yang lambat bin lamban semacam penyakit yang tak sembuh-sembuh. Ketidakberdayaan menjadi begitu mutlak dan kentara, padahal pemerintah wajib melindungi warganya.

Tabiat kebencanaan. Ya, pemerintah tidak mengenal tabiat kebencanaan, kalau pun ada tabiat kebencanaan kita amat rendah. Inilah bumi yang memiliki potensi kebencanaan tertinggi di dunia tapi di sini pula hidup subur tabiat kebencanaan yang amat rendah

Gempa bumi disusul tsunami di Kepulauan Mentawai tanggal 25 Oktober 2010 membuktikan ketidakberdayaan. Pemerintah tidak sigap, bahkan sangat tidak siap mengatasi dampaknya yang merenggut nyawa ratusan orang dan puluhan ribu lainnya mengungsi.

Seluruh bantuan untuk korban lebih dulu ke Padang, ibukota Sumatera Barat, lalu dikirim ke Sikakap, Kepulauan Mentawai. Skenarionya, dari Sikakap bantuan didistribusikan ke lokasi-lokasi bencana alam menggunakan perahu-perahu kecil. Tetapi, rencana tak bisa terwujud karena tingginya gelombang laut.

Pemerintah, tentu saja, berlindung di balik keganasan alam, sebagai penyebab buruknya penanganan. Seakan-akan Kepulauan Mentawai itu baru kemarin bergabung dengan negara Republik Indonesia, sehingga pemerintah tidak mengenal keganasan alamnya.

Alam yang tidak bersahabat di Kepulauan Mentawai bukan kali ini saja. Sangat ironis bahwa pemerintah tidak mengetahui dan memahami persis alam setempat. Jangan-jangan kalau tidak ada bencana, tidak ada pejabat pemerintah yang mengunjungi daerah itu.

Pemerintah tidak mengerahkan segenap potensinya untuk membantu dan menyelamatkan warga. Apalagi, pemerintah sendiri terlambat menyadari bahwa daerah itu diterjang tsunami.

Manajemen penanggulangan bencana masih berantakan dan kacau-balau. Berantakan karena pemerintah enggan belajar dari pengalaman dan kacau-balau karena kehadiran pejabat di daerah itu hanya mau mengumbar air mata demi pencitraan, bukan memastikan seluruh bantuan terdistribusi.

Alam dengan seluruh determinasinya tidak dipahami, tetapi dilawan dengan segala kekonyolan. Tidak menghiraukan peringatan agar mengungsi dari rumah kendati Gunung Merapi hendak meletus sehingga berujung kematian, misalnya kekonyolan itu.

Contoh lainnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyalahkan cuaca ekstrim. Banjir di Jakarta yang intensitas bertambah saban tahun tidak diakui sebagai hukuman alam terhadap pelanggaran tata ruang.

Ibaratnya, masyarakat dan negara kita bertabiat tenteram aman sentosa. Coba perhatikan sistem kedaruratan manajemen bencana. Negara memiliki Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang kewenangannya tumpang-tindih dengan kementerian/lembaga lain.

Bencana alam adalah pos anggaran minimalis yang longgar penggunaannya. Sejumlah bupati, walikota, dan gubernur dibui karena seenaknya memakai dana bencana.

Warga yang tersebar di ribuan pulau seperti Indonesia menuntut penyebaran pusat-pusat penanggulangan dilengkapi fasilitas kedaruratan. Jangan fasilitas kedaruratan hanya di satu lokasi.

Kekurangan kantong mayat untuk membungkus 15 korban kapal motor Tersanjung yang tenggelam di perairan utara Flores adalah contoh manajemen kedaruratan yang tidak tersebar.

Kita terbiasa manajemen kedaruratan post factum. Setelah letusan gunung api meluluhlantakkan, banjir air bah menggasak, dan tsunami menyapu, seluruh otoritas bergegas dalam serbakedaruratan dan, umumnya, melebihi dosis.

Para menteri berebut untuk mengunjungi lokasi, bahkan pada saat yang sama tumpah ruah ke sana. Kepulauan Mentawai contohnya. Pagi dikunjungi Wakil Presiden, sore didatangi Presiden yang terbang langsung dari luar negeri.

Hari-hari pertama setelah bencana alam, kita sibuk mencari dan menghitung mayat dan mengabaikan pertolongan untuk yang hidup. Media massa berlomba memberitakan angka kematian. Padahal, yang jauh lebih penting adalah manajemen kedaruratan prabencana.

Janganlah membabat hutan. Janganlah melanggar tata ruang. Janganlah membangun rumah di kaki dan pinggang gunung api. Janganlah mendirikan rumah di bantaran sungai dan sejumlah jangan lainnya. Kuasa alam mendaulat kuasa manusia.

Kita mencari sumber penyebab, setidak-tidaknya menjadi acuan untuk memperkecil korban sewaktu terjadi bencana alam yang serupa. Ajakan agar kita lebih ramah dan arif terhadap alam.

Lewat tabiat kebencanaan, yang lebih mendesak adalah kenali karakteristiknya, dampak ekonomis-sosial-budayanya. Untuk apa? Agar penanganan bencana alam tidak lagi gamang kikuk, sebaliknya tidak gegabah grasa-grusu.

Selamatkan korban banjir Wasior, tsunami Kepulauan Mentawai, dan letusan Gunung Merapi! Ketiganya analog. Ada kesamaan mendadak terjadi, korban masif. Ada perbedaan karakteristik.

Banjir terjadi karena hujan lebat, terjadi setelah pembalakan hutan. Tsunami terjadi karena keteledoran, penanda teknis dibiarkan rusak. Letusan gunung api yang paling menyita perhatian, tidak begitu terjadi lantas selesai, tetapi mempermainkan dan meneror emosi.

Menyelamatkan korban bencana alam bukan pernyataan, melainkan perintah. Caranya tidak memvonis, salah sendiri tinggal di lereng bukit! Salah sendiri tinggal di pantai! Salah sendiri tidak turun menghindari Merapi!

Jangan ucapkan pernyataan sinis dan tidak simpatik itu karena ketiganya menyisakan korban. Mereka kehilangan harta benda, terutama hidup sosialitas wajar sebelum terjadi bencana alam. Mengisi hari-hari di pengungsian membutuhkan ketahanan mental dan emosi, penyesuaian baru.

Selamatkan korban. Mereka bagian Indonesia. Selamatkan Indonesia! Siapa yang harus menyelamatkan? Kita, utamanya pengambil keputusan. Di sana mata ujian seberapa bobot kepemimpinan: komitmen, ketegasan.

Tahta untuk rakyat tidak lagi sekadar jargon bijak, tetapi perintah, tidak saja dirasakan sebagai ‘milik’ Ngayogyakarta, tetapi juga kepemimpinan nasional, selain kita menghargai cepat tanggapnya solidaritas rakyat.

Indonesia memiliki banyak contoh ekstrim bagaimana terjadi disorientasi terhadap realitas alam. Inilah negara dengan potensi kebencanaan tertinggi di dunia, tetapi di sini hidup subur tabiat kebencanaan yang amat rendah.

Inilah negara yang dikelola dengan semangat lupa waktu dan lupa tempat. Lebih banyak abai. Lalu, ketika bencana alam menghantam, dengan gampangnya mereka menyalahkan alam.

Mereka kesal, tetapi tidak mampu berbuat dan hanya mampu mengucap hajab sirajab bin mustajab seperti cakap Medan. Semakin pintar tipuannya, cepat-cepat kita mengangkatnya sebagai pahlawan. Celaka…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: