imsitumeang

Archive for Oktober 25th, 2010|Daily archive page

Kaya Tapi Indonesia Rawan Pangan

In Uncategorized on f 25, 10 at 4:38 am

INDONESIA dipredikati negeri yang varian tanaman pangannya beragam. Tapi, tidak serta-merta memenuhi kebutuhan penduduknya.

Kementerian Pertanian mendata, daerah-daerah yang rawan pangan di Tanah Air sekitar 4,5%, sebagian besar di Indonesia bagian timur.

Fakta lain yang memprihatinkan, global hunger index (indeks kelaparan dunia) yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memosisikan, dari lima kategori, Indonesia termasuk negara yang berkategori ‘serius’ rawan pangan.

Lima kategorinya, dari yang terburuk ‘sangat mengkhawatirkan’, ‘mengkhawatirkan’, ‘serius’, ‘moderat’, ke yang terbaik ‘rendah’. Jadi, kategori ‘serius’ rawan pangan tergolong buruk, karena hanya satu tingkat di atas kategori ‘mengkhawatirkan’.

Indeks kelaparan dunia mencatat 122 negara dalam tahap berkembang dan transisi, sisanya 29 negara memiliki tingkat kelaparan yang ‘sangat mengkhawatirkan’ dan ‘mengkhawatirkan’, antara lain Burundi, Chad, Kongo, dan Eritrea. Sebagian besar mereka di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan.

Berarti, negara-negara tersebut hanya satu tingkat lebih jelek jika dibanding Indonesia. Bagi negara-negara di Afrika yang varian tanaman pangannya tidak beragam alias terbatas, jika terancaman rawan pangan bisa dianggap wajar. Tetapi, bagi Indonesia yang varian tanaman pangannya beragam, malah tergolong negara yang memiliki megabiodiversity, maka jika terancam rawan pangan tidak bisa dianggap wajar alias ironi.

Penyebabnya, kebijakan pangan yang salah. Di antaranya, menyeragamkan jenis makanan pokok, yakni beras. Celakanya, lahan bertanam padi terus menerus tergerus dan tergusur oleh permukiman atau area lainnya dan infrastruktur jalan tol.

Hampir tidak ada penduduk di negeri ini yang tidak mengonsumsi nasi. Padahal, dulu kita mengenal penduduk Madura yang makanan pokoknya jagung dan sagu yang dikonsumsi penduduk Maluku. Semua kearifan lokal tersebut punah.

Akibatnya, ketika persediaan beras menipis akibat panen padi yang gagal, rawan pangan pun tak terelakkan. Lalu, Pemerintah meminta penduduk Indonesia mengurangi makan nasi, sedangkan pemerintah daerah berkampanye mengurangi konsumsi beras minimal seporsi sehari. Makan nasi dibatasi, begitu komentar orang-orang yang kadung seneng makan nasi.

Karenanya, kebijakan pangan yang salah harus diperbaiki, yaitu kita harus serius mendiversifikasikan jenis makanan pokok. Kebijakan pangan yang salah lainnya adalah Pemerintah mengekspor ketika kebutuhan pengan di dalam negeri belum mencukupi. Indonesia yang kaya hasil laut, misalnya, defisit perdagangan ikan hingga 1 juta ton per tahun.

Ketika persediaan beras menipis, Pemerintah mengimpornya dari Vietnam atau China. Padahal, Pemerintah bisa menggenjot pengolahan varian tanaman pangan lainnya agar dikonsumsi penduduk, seperti singkong, kentang, jagung, atau buah-buahan yang biasa dijadikan sebagai alternatif. Apalagi, trend manusia modern yang mengurangi makan nasi atau memperbanyak makan lauk-pauk, sayur-mayur, atau buah-buahan.

Rawan pangan memang bukan monopoli Indonesia. Tapi, Pemerintah tidak sigap mengantisipasi ancaman tersebut. China, Filipina, bahkan Thailand dan Vietnam yang menjadi lumbung beras kini mulai mencadangkan pangan untuk kebutuhan di dalam negerinya agar terhindar ancaman tahun 2011. Apalagi, perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim mengubah sikluas masa tanam pangan di banyak negara.

Di sini, kita cekcok menyoal apakah Indonesia surplus beras atau tidak. Bahkan, kita terjebak dalam perdebatan benar-salahnya Indonesia rawan pangan. Cape deh…

Iklan

Kinerja Pemerintahan yang Buruk

In Uncategorized on f 25, 10 at 3:29 am

Kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di bidang ekonomi, lumayan. Perekonomian bertumbuh positif, kemiskinan dan pengangguran pun menurun.

Kendati demikian, masyarakat tetap kecewa, karena Pemerintah mestinya bisa memacu kencang pertumbuhan di bidang ekonomi. Ternyata, Pemerintah kurang mempercayai dirinya sendiri. Karena kurang, Pemerintah mematok angka pertumbuhan yang rendah.

Padahal, banyak kalangan, termasuk World Bank dan International Monetary Fund, meyakini pertumbuhan di bidang ekonomi bisa melewati target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2008, yakni 5,8%. Malah, sebagian ekonom memprediksi kita bisa 7%.

Setidaknya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan 90% target kinerja yang tercapai. Klaim keberhasilan bukan sekadar bualan. Faktanya, di bidang ekonomi, secara makro, pertumbuhan ekonomi tahun 2010 mencapai 5,5%, lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya (4,5%).

Kemiskinan dan pengangguran juga menurun. Total orang miskin yang berjumlah 32,5 juta tahun 2009 menjadi 31 juta jiwa tahun ini. Sementara, total orang nganggur berkurang dari 8,1% tahun 2009 menjadi 7,4% tahun ini.

Peringkat daya saing global Indonesia juga meningkat signifikan. Forum Ekonomi Dunia, misalnya, mengumumkan indeks daya saing global kita di posisi yang ke-44 atau menaik sepuluh tingkat ketimbang tahun 2009.

Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia lebih baik dibanding Vietnam yang di posisi ke-59, Filipina (85), dan Kamboja (109). Tapi, Indonesia lebih buruk dibanding Singapura (3), Malaysia (26), Brunei (28), dan Thailand (38).

Di bidang politik dan keamanan selama setahun terakhir juga berhasil. Setidaknya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangkap teroris di Aceh, Sumatera, dan Jawa.

Begitu pun, koalisi Pemerintah melalui Sekretariat Bersama yang masih solid harus dianggap sebagai keberhasilan. Meskipun bergejolak, toh kubu Yudhoyono-Boediono tetap menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tapi, di samping keberhasilan juga terkesan pasangan Yudhoyono-Boediono lamban mengatasi persoalan. Di bidang lain, misalnya hukum, mereka belepotan. Pengungkapan kasus-kasus mafia hukum yang hanya menyentuh pelaku kelas teri, tidak kelas kakap. Kasus mega skandal Bank Century juga belum tuntas.

Mereka juga gagal mewujudkan birokrasi yang bersih. Kita tidak menerima kelanjutan reformasi birokrasi jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keungan, pembalakan hutan yang melibatkan aparatur Kementerian Kehutanan, analisis lingkungan “pesanan” yang melibatkan aparatur Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Lebih sulit lagi jika mengawasi pelaksana teknisnya seperti dinas, kantor, atau badan di pemerintahan daerah.

Pemerintahan Yudhoyono-Boediono gagal mempercepat pembangunan infrastruktur. Selama setahun terakhir, tak banyak perbaikan infrastruktur. Hanya sedikit proyek pembangkit listrik yang didirikan, satu ruas jalan tol yang dibangun di Jawa, dan beberapa renovasi bandar udara atau pelabuhan laut.

Banyak ruas jalan rusak di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Papua yang terbengkalai. Sulit membayangkan pertumbuhan di bidang ekonomi bergerak cepat hanya mengandalkan infrastruktur yang seadanya.

Tidak mengherankan jika pengusaha mengeluhkan urusan yang ribet jika berbisnis di negeri ini. Misalnya, mengurus barang impor atau ekspor di pelabuhan laut tidak hanya ruwet tapi juga mahal. Pengusaha Sofjan Wanandi mengakui ekses biaya pengurusan di pelabuhan laut bisa 14%. Biaya siluman masih terjadi di hampir semua instansi Pemerintah yang mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi.

Pengusaha juga bertambah pusing jika berurusan dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota). Banyak aturan yang simpang-siur dan inkonsisten. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahkan menemukan 3.091 peraturan daerah (perda) yang bermasalah selama sembilan tahun terakhir.

Semuanya sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah. Setiap daerah seolah-olah berlomba membuat aturan sendiri-sendiri. Tapi, seharusnya tumpang-tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa segera diatasi jika Pemerintah bergerak yang cepat.

Mari kita menyimak ungkapan Vikram Nehru, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, yang mengatakan bahwa iklim usaha dan infrastruktur merupakan kunci keberhasilan pembangunan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Mereka bisa pulih lebih cepat setelah kolaps akibat krisis mondial tahun 2008. Sayangnya, dua faktor ini yang ditelantarkan Pemerintah.

Kalangan yang optimistis masih berharap pemerintahan Yudhoyono-Boediono membuat gebrakan untuk masa jabatan empat tahun ke depan. Tapi, harapan tersebut hanya sia-sia jika Pemerintah tidak memperbaiki kelemahannya. Evaluasi menjadi salah satu kunci sukses tidaknya pemerintahan Yudhoyono-Boediono, beserta menteri-menterinya yang tanggal 20 Oktober 2010 berusia setahun.

Tidak aneh bila Presiden-Wakil Presiden harus mengevaluasi kinerja kabinetnya. Kita harus jujur mengakui, banyak persoalan yang belum terselesaikan, antara lain karena kerja menteri-menterinya yang lamban tanpa inisiatif. Perkara-perkara itu yang kemudian melahirkan ketidakpuasan seperti aksi peringatan setahun pemerintahan Yudhoyono-Boediono.

Popularitas pasangan yang menurun disebabkan harapan publik yang terlalu besar, sementara implementasinya terlalu kecil. Publik tidak puas jika pencapaiannya terlalu kecil dari yang seharusnya bisa. Tapi, Pemerintah tidak introspeksi, tidak komunikatif, dan hanya basa-basi. Penegakan hukum adalah salah satu yang terparah.