imsitumeang

Jika Kepala Daerah Terjebak “Politik Dagang”

In Uncategorized on f 16, 10 at 2:00 pm

Ada paradoks antara pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung oleh rakyat dan penciptaan pemerintahan yang bersih. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakuinya.

Reformasi konstitusi telah mengubah sistem perpolitikan Indonesia. Meskipun konstitusi hanya mengamanatkan pemilihan umum (pemilu) presiden secara langsung oleh rakyat, dalam praktiknya pemilukada gubernur, walikota, dan bupati juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Padahal, konstitusi hanya menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis.

Tahun 2010 digelar 244 pemilu kepala daerah. Rinciannya, 7 pemilukada gubernur, 202 pemilukada bupati, dan 35 pemilukada walikota. Biayanya Rp 4 triliun, di luar biaya yang disiapkan setiap kandidat. Biaya pemilukada bertambah jika pemilukada secara langsung oleh rakyat menjadi dua putaran atau malah tiga putaran jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilukadanya diulang.

Bila ditaksir, biaya yang disiapkan setiap kandidat bupati/walikota bisa Rp 5 miliar, sedangkan setiap kandidat gubernur paling tidak mengalokasikan Rp 20-100 miliar. Biaya tersebut sebagai “mahar” bagi partai yang mengusungnya, ditambah konsultan yang disewa, serta biaya-biaya penunjang kampanyenya. Ternyata, politik menjadi industri dan Indonesia memasuki era politik berongkos tinggi.

Memang, terbuka pertanyaan dari mana dan bagaimana mereka memperoleh biaya tersebut. Bisa saja dari “donatur” bermasalah, seperti pengusaha-pengusaha hitam, cukong-cukong kayu, bos-bos judi, atau makelar-makelar. Dibekali informasi, mereka berusaha mendekati kandidat tertentu dan menanamkan “saham” untuk menggolkannya.

Ongkos tinggi, memang, tidak harus ditanggung kandidat karena faktanya mereka bisa menggalang dana simpatisan, termasuk “donatur” bermasalah. Apalagi, undang-undang membolehkan kandidat menerima sumbangan simpatisan yang jumlahnya bisa diakal-akali. Ketergantungan pun terbentuk, layaknya simbiosis mutualisma.

Jika kelak sang kandidat menang, “saham” yang ditanam menjadi garansi agar mereka tetap melenggang bebas tanpa tersentuh hukum. Mereka inilah yang menjadi the untouchable yang memanfaatkan posisi gubernur/bupati/walikota yang terpilih hingga periode kekuasaannya berakhir. Kita bisa membayangkan bagaimana biasnya kebijakan yang akan diputus mereka yang terjerat budi “donatur” bermasalah.

Jika dihitung-hitung, gaji gubernur hanya Rp 8,7 juta dan gaji bupati/walikota hanya Rp 6,7 juta, tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengeposkan biaya rutin, dinas, atau biaya tak terduga lainnya yang bermiliar-miliar rupiah. Tentunya, hanya gaji tanpa tunjangan-tunjangan siluman tidak mencukupi.

Faktanya, kesenjangan antara pengeluaran dan penghasilan hanya gaji yang diterima selama menjabat menjadi sumber konflik yang problematik. Penerimaan tidak seimbang dengan jumlah yang dikeluarkan kandidat menjelang pemilukada. Jika kandidat gubernur mengeluarkan Rp 100 miliar, maka dalam satu tahun dia harus memperoleh minimal Rp 20 miliar atau satu bulan Rp 1,7 miliar. Kalau hanya segitu, bagaimana biaya dikembalikan?

Apakah ongkos tinggi pemilukada secara langsung oleh rakyat menjadi jawaban atas banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi? Sedikitnya 155 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Korupsi hanya terjadi jika dua persoalan bertemu secara bersamaan, yakni keinginan untuk korup (willingness to corrupt) dan kesempatan untuk korup (opportunity to corrupt). Usaha untuk mengembalikan ongkos tinggi yang dikeluarkan menjadi faktor yang mendorong keinginan untuk korup, terlebih-lebih setelah kekuasaan digenggam.

“Politik dagang” membawa konsekuensi lain. Makna politik tereduksi menjadi komoditas yang diperdagangkan. Kekuasaan yang didapat bukan lagi diabdikan untuk melayani rakyat, tetapi bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan atau membuka kesempatan seluas-luasnya kepada “donatur” bermasalah.

Tampaknya, penataan ulang sistem pemilukada secara langsung oleh rakyat adalah keniscayaan. Tentunya, dibutuhkan keberanian pemimpin untuk menatanya. Tipikal pemimpin seperti apa yang bisa melakukannya? Apakah presiden yang dipilih untuk kedua kalinya berani menatanya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: