imsitumeang

Archive for Agustus 16th, 2010|Daily archive page

Jika Kepala Daerah Terjebak “Politik Dagang”

In Uncategorized on f 16, 10 at 2:00 pm

Ada paradoks antara pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung oleh rakyat dan penciptaan pemerintahan yang bersih. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengakuinya.

Reformasi konstitusi telah mengubah sistem perpolitikan Indonesia. Meskipun konstitusi hanya mengamanatkan pemilihan umum (pemilu) presiden secara langsung oleh rakyat, dalam praktiknya pemilukada gubernur, walikota, dan bupati juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Padahal, konstitusi hanya menyebut kepala daerah dipilih secara demokratis.

Tahun 2010 digelar 244 pemilu kepala daerah. Rinciannya, 7 pemilukada gubernur, 202 pemilukada bupati, dan 35 pemilukada walikota. Biayanya Rp 4 triliun, di luar biaya yang disiapkan setiap kandidat. Biaya pemilukada bertambah jika pemilukada secara langsung oleh rakyat menjadi dua putaran atau malah tiga putaran jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilukadanya diulang.

Bila ditaksir, biaya yang disiapkan setiap kandidat bupati/walikota bisa Rp 5 miliar, sedangkan setiap kandidat gubernur paling tidak mengalokasikan Rp 20-100 miliar. Biaya tersebut sebagai “mahar” bagi partai yang mengusungnya, ditambah konsultan yang disewa, serta biaya-biaya penunjang kampanyenya. Ternyata, politik menjadi industri dan Indonesia memasuki era politik berongkos tinggi.

Memang, terbuka pertanyaan dari mana dan bagaimana mereka memperoleh biaya tersebut. Bisa saja dari “donatur” bermasalah, seperti pengusaha-pengusaha hitam, cukong-cukong kayu, bos-bos judi, atau makelar-makelar. Dibekali informasi, mereka berusaha mendekati kandidat tertentu dan menanamkan “saham” untuk menggolkannya.

Ongkos tinggi, memang, tidak harus ditanggung kandidat karena faktanya mereka bisa menggalang dana simpatisan, termasuk “donatur” bermasalah. Apalagi, undang-undang membolehkan kandidat menerima sumbangan simpatisan yang jumlahnya bisa diakal-akali. Ketergantungan pun terbentuk, layaknya simbiosis mutualisma.

Jika kelak sang kandidat menang, “saham” yang ditanam menjadi garansi agar mereka tetap melenggang bebas tanpa tersentuh hukum. Mereka inilah yang menjadi the untouchable yang memanfaatkan posisi gubernur/bupati/walikota yang terpilih hingga periode kekuasaannya berakhir. Kita bisa membayangkan bagaimana biasnya kebijakan yang akan diputus mereka yang terjerat budi “donatur” bermasalah.

Jika dihitung-hitung, gaji gubernur hanya Rp 8,7 juta dan gaji bupati/walikota hanya Rp 6,7 juta, tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengeposkan biaya rutin, dinas, atau biaya tak terduga lainnya yang bermiliar-miliar rupiah. Tentunya, hanya gaji tanpa tunjangan-tunjangan siluman tidak mencukupi.

Faktanya, kesenjangan antara pengeluaran dan penghasilan hanya gaji yang diterima selama menjabat menjadi sumber konflik yang problematik. Penerimaan tidak seimbang dengan jumlah yang dikeluarkan kandidat menjelang pemilukada. Jika kandidat gubernur mengeluarkan Rp 100 miliar, maka dalam satu tahun dia harus memperoleh minimal Rp 20 miliar atau satu bulan Rp 1,7 miliar. Kalau hanya segitu, bagaimana biaya dikembalikan?

Apakah ongkos tinggi pemilukada secara langsung oleh rakyat menjadi jawaban atas banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi? Sedikitnya 155 kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Korupsi hanya terjadi jika dua persoalan bertemu secara bersamaan, yakni keinginan untuk korup (willingness to corrupt) dan kesempatan untuk korup (opportunity to corrupt). Usaha untuk mengembalikan ongkos tinggi yang dikeluarkan menjadi faktor yang mendorong keinginan untuk korup, terlebih-lebih setelah kekuasaan digenggam.

“Politik dagang” membawa konsekuensi lain. Makna politik tereduksi menjadi komoditas yang diperdagangkan. Kekuasaan yang didapat bukan lagi diabdikan untuk melayani rakyat, tetapi bagaimana mengembalikan modal yang dikeluarkan atau membuka kesempatan seluas-luasnya kepada “donatur” bermasalah.

Tampaknya, penataan ulang sistem pemilukada secara langsung oleh rakyat adalah keniscayaan. Tentunya, dibutuhkan keberanian pemimpin untuk menatanya. Tipikal pemimpin seperti apa yang bisa melakukannya? Apakah presiden yang dipilih untuk kedua kalinya berani menatanya?

Iklan

Mengerikan Pertambahan Penduduk

In Uncategorized on f 16, 10 at 1:20 pm

ANCAMAN kependudukan yang kian nyata tapi diabaikan ialah ledakan jumlah penduduk alias overpopulation. Sensus Penduduk 2010 yang dilaporkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tanggal 16 Agustus 2010 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tercatat 237,6 juta jiwa. Bertambah sekitar 32,5 juta jiwa dari jumlah sebelumnya yang tercatat tahun 2000.

Perkiraan sebelumnya, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sekitar 234 juta jiwa. Berarti, melebihi perkiraan hingga 4 juta jiwa. Dengan begitu, kurun waktu sepuluh tahun terakhir jumlah penduduk bertambah sekitar 35 juta orang atau saban tahun pertambahannya setara jumlah penduduk Singapura.

Jika gagal dikendalikan, tahun 2100 jumlah orang yang mendiami negeri kita bisa mencapai 1 miliar orang. Jumlah yang mengerikan jika membandingkan luas wilayah lautan terhadap daratan Indonesia yang mendekati 70% luas total negara Indonesia. Berbeda dengan luas keseluruhan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina.

Yang lebih mengerikan, 60% penduduk kita terkonsentrasi di Pulau Jawa yang luasnya hanya 10% luas total Indonesia. Komposisi yang tidak berubah dibanding 40 tahun yang lalu. Mereka tidak tersebar merata ke pulau-pulau Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.

Kita menyadari, jumlah penduduk yang bertambah melahirkan masalah sosial yang kian kompleks. Buku The Population Bomb (1968) yang ditulis Paul R Ehrlich meramalkan bencana kemanusiaan akibat terlalu banyak penduduk atau ledakan penduduk. Argumennya sama seperti dikemukakan Thomas Malthus dalam An Essay on the Principle of Population (1798), bahwa laju pertumbuhan penduduk mengikuti pertumbuhan eksponensial dan akan melampaui suplai makanan yang mengakibatkan kelaparan.

Jelasnya, pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan tingginya tantangan pembangunan dalam penyediaan pangan, sandang, dan papan. Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan terpusat di daerah-daerah tertentu, sehingga hasil pembangunan tidak bisa dinikmati yang justru menimbulkan kesenjangan antardaerah.

Kenyataan itu menunjukkan absennya negara dalam menyusun desain besar pemerataan penduduk. Padahal, dari desain itu peta kependudukan dan kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan bisa dirancang.

Problem lainnya yang memicu bahwa jumlah penduduk merupakan ancaman ialah masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Data United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2009 menunjukkan peringkat IPM kita di posisi 111 dari 182 negara. Di Asia Tenggara, kita tercecer di peringkat keenam. Sayangnya, ancaman itu belum ditanggapi serius negara.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang kini namanya menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bak anak yatim piatu yang tidak jelas induknya. Padahal, era Orde Baru BKKBN merupakan institusi bergengsi yang dipimpin menteri kependudukan.

Tapi kini, di era otonomi daerah, di pusat kementeriannya dihapus, di daerah pun BKKBN tidak berkaki lagi. Akibatnya, persoalan kependudukan belum menjadi isu utama kampanye kepala daerah, calon kepala daerah, calon anggota legislatif, bahkan calon presiden. Semuanya belum meletakkan kependudukan sebagai ancaman yang nyata. Ia masih dianggap sebagai ilusi yang dilebih-lebihkan.

Padahal, problem turunan ledakan penduduk tak kalah gentingnya. Sekarang saja jumlah penduduk miskin berkutat di angka yang mencemaskan, yakni sekitar 40 juta. Tapi, daya dukung ekonomi amat minim untuk menangani mereka. Daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah tenaga kerja juga rendah, karena pertumbuhannya ditopang konsumsi.

Karena itu, tak ada cara lain, pemerintah harus merevitalisasi program Keluarga Berencana (KB) yang telah sayup-sayup. Revitalisasi mesti dibarengi pembuatan desain kependudukan, juga political will yang jelas ditunjukkan pemimpin tertinggi di negeri ini. Saatnya pemerintah menghidupkan kembali kementerian kependudukan yang bertugas menyusun peta jalan kependudukan.

Kalau kita terlambat, ledakan penduduk akan menjadi bencana yang menakutkan. Fenomena konversi lahan pertanian, misalnya, mengancam pemenuhan pangan penduduk setelah ledakan penduduk atau overpopulation. Dipastikan, kita kian jauh tertinggal untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Salah satu contoh pengendalian penduduk yang dipaksakan terjadi di Republik Rakyat Cina yang terkenal dengan kebijakannya ‘satu anak cukup’; kebijakan ini diduga banyak menyebabkan terjadinya aksi pembunuhan bayi, pengguguran kandungan yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib.

Indonesia juga menerapkan pengendalian penduduk, yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB), meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia.