imsitumeang

Rekening Penyelenggara Negara

In Uncategorized on f 19, 10 at 2:52 am

REKENING bank kini menjadi modus kejahatan penyelenggara negara. Dilakukan meluas, sistematis, dan terencana.

Tetapi, secanggih-canggihnya kejahatan, bau busuknya tercium jua. Bau busuk itu yang kini diendus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tak tanggung-tanggung, 1.100 rekening bank atas nama pribadi yang mencurigakan.

Hebatnya, hanya 25 rekening bank yang dilaporkan kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 25 rekening bank itu, 15 di antaranya dimiliki pegawai pajak dan 10 lainnya dimiliki pegawai bea cukai.

Sejauh ini, dua kasus pegawai pajak yang ditindaklanjuti, yaitu Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie. Rekening bank Gayus yang mencurigakan karena bernilai Rp 28 miliar dan rekening Bahasyim yang bernilai lebih besar, Rp 64 miliar.

Mengapa hanya dua rekening bank yang diusut? Apakah PPATK hanya tukang monitor dan tukang lapor?

Agaknya demikian. Agar terdengar gagah, ibarat sepak bola, PPATK hanya sebagai gelandang, yang mengumpan bola matang ke mulut gawang. Di mulut gawang seharusnya yang berdiri bebas adalah Mabes Polri, Kejagung, dan KPK untuk mengeksekusinya.

Sangat disayangkan, mereka sebagai institusi penegak hukum enggan mengusut rekening bank penyelenggara negara yang diduga hasil tindak pidana korupsi atau pencucian uang (money laudring). Alih-alih menghabisi koruptor, aparat malah menjadikan penyelenggara negara bermasalah itu sebagai “Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”.

Institusi penegak hukum tidak hanya memperlambat pengusutan rekening bank yang dimiliki aparatur negara. Penertiban rekening liar yang dimiliki instansi pemerintah pun tanpa kemajuan berarti. Sejak dibuka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2007, penertiban rekening liar di bawah komando Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diperkirakan bisa dituntaskan tahun 2011.

Hingga bulan Juni 2009, Tim Penertiban Rekening Pemerintah menertibkan 40.284 rekening bank yang bermasalah di kementerian/lembaga bernilai Rp 13,94 miliar dan US$ 774,99 juta.

Dari jumlah rekening bank yang ditertibkan itu, KPK menginvestigasi 260 rekening bank bernilai Rp 314,23 miliar dan US$ 11,02 juta yang berindikasi penyimpangan atau diduga memenuhi unsur pidana korupsi. Tetapi, investigasi nyaris tak terdengar kelanjutannya.

Sangat benderang, penggunaan rekening bank yang liar tersebut melanggar hukum. Pejabat tidak dibenarkan mengumpulkan pungutan tanpa menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Apalagi, tanpa persetujuan bendahara negara, atau Menteri Keuangan, sebagaimana diamanatkan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sempurna sudah kejahatan rekening bank untuk menjarah uang negara yang dilakukan meluas, sistematis, dan terencana oleh individu dan institusi. Uang negara yang semestinya digunakan untuk sebesar-besarnya memakmurkan rakyat malah menguap triliunan rupiah setiap tahun tanpa berbekas.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: