imsitumeang

Mekanisme Tagih Janji Politik

In Uncategorized on f 4, 09 at 4:30 am

Politik kerap dicap sebagai arena kotor karena pemerannya kerap umbar janji. Janji diumbar untuk meraih kekuasaan, tetapi dilupakan saja setelah kekuasaan digenggam.

Ketika kita kini berbicara tentang peningkatan kualitas peradaban demokrasi, salah satu perkara yang perlu mendapat perhatian serius adalah bagaimana memperlakukan janji-janji di musim kampanye.

Politikus, mungkin, tidak berniat untuk membohongi ketika mengumbar janji di musim kampanye. Kebohongan yang dicap pada janji-janji politik, dengan demikian, mungkin sekali disebabkan ketiadaan mekanisme penagihan yang jelas dan memaksa.

Masyarakat tidak memiliki kebiasaan mendokumentasi janji-janji politik itu. Itulah peradaban yang menyuburkan memori pendek sehingga politikus dan masyarakat sama-sama cepat melupakan janji.

Tiga pasangan yang bertarung dalam pemilihan presiden–yang dimenangi dengan telak oleh calon Susilo Bambang Yudhoyono–banyak menabur janji yang akan dilaksanakan bila mandat diberikan rakyat. Megawati dan Prabowo, misalnya, meneken banyak sekali kontrak politik. Itulah bentuk dari janji ketaatan terhadap janji.

Berbeda dengan pasangan Megawati-Prabowo, pasangan SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto juga berjanji, tetapi tidak meneken kontrak politik.

Sebagai pemenang pemilu–menurut versi hitung cepat–SBY dan Boediono memiliki beban lebih berat terhadap janji daripada Megawati dan Jusuf Kalla yang kalah.

Namun, tidak berarti Kalla dan Megawati tidak lagi berutang terhadap janjinya. Untuk merealisasi janji mereka, keduanya bisa menitipkan melalui SBY yang memperoleh mandat. Ini, tentu, kalau pola hubungan dan komunikasi di antara mereka berjalan baik.

SBY berjanji akan menekan jumlah orang miskin yang tidak pernah berkurang dari angka 30 juta sampai hari ini. Bila memakai standar Bank Dunia bahwa orang yang berpenghasilan kurang dari US$2/hari adalah orang miskin, separuh penduduk Indonesia miskin.

Janji lainnya datang dari mulut Boediono. Dia bertekad menekan rasio utang terhadap produk domestik bruto dari 32%–ekuivalen Rp1.700 triliun–sekarang ini menjadi 25% lima tahun ke depan.

Memang, sistem dan mekanisme pemerintahan yang dijalankan mengandung praktik pemenuhan terhadap janji, yaitu dalam bentuk program-program pembangunan. Tetapi peradaban baru terhadap janji yang hendak kita dorong tidaklah semata berjalan dan ditempuh melalui sistem check and balances di antara lembaga-lembaga pemerintahan, terutama di antara eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Harus tumbuh sebuah mekanisme tagih dan mekanisme lapor terhadap janji. Misalnya, rakyat secara berkala menagih janji melalui forum di DPR. atau langsung kepada presiden. Kemudian presiden atau wakil presiden secara berkala pula melapor tentang realisasi janji kepada forum pertemuan dengan rakyat di desa.

Ini seharusnya bisa dilaksanakan. Toh pada musim pemilu para calon rajin turun ke desa dan berbicara akrab dengan rakyat, mengapa di luar musim kampanye pemilu bentuk pertemuan seperti itu menjadi tidak mungkin?

Itulah peradaban baru tentang janji politik yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita menganggap janji politik lumrah dilupakan, sehingga kita ramai-ramai berbohong di musim kampanye pemilu tanpa perasaan bersalah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: