imsitumeang

Menyoal Keberpihakan KPU

In Uncategorized on f 7, 09 at 6:20 am

Menyosialisasikan pemilihan umum (pemilu) presiden/wakil presiden dibutuhkan untuk menyukseskan penyelenggaraannya. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memesan spanduk yang dipasang di berbagai tempat dan menyebar alat-alat peraga tata cara mencontreng seperti spanduk dan poster.

Tapi, rangkaian sosialisasi kali ini tak lazim, yakni pasangan calon yang dicontreng mengarah kepada nomor dua. Misalnya, poster yang memuat tiga pasangan calon presiden/wakil presiden. Tapi contoh mencontreng yang benar dibubuhkan untuk pasangan calon di tengah atau nomor dua.

Sebaliknya, contoh mencontreng yang salah bukan nomor dua tetapi pasangan calon nomor satu dan tiga. Jadi, mencontreng yang benar dibubuhkan di nomor dua, sedangkan contoh yang salah di nomor satu dan tiga. Demikian pula, dari tiga kotak yang berjejer, KPU membubuhkan tanda centang di tengah, bukan di kiri dan kanannya.

Contoh pencontrengan ini tak lain mengarahkan pilihan kepada pasangan calon tertentu. Apalagi, jika sosialisasi hingga ke masyarakat kelas bawah mereka akan memilih sesuai contoh sosialisasi KPU. Pantas jika kita mempertanyakan kenetralan KPU. Spanduk dan poster seperti ini dirancang, dicetak, dan didistribusikan kepada sejumlah provinsi atas pengetahuan KPU.

Setelah ramai diprotes, alat-alat peraga yang sempat dipajang di banyak tempat itu ditarik. Dan, dengan enteng KPU mengaku tidak sengaja mengedarkan spanduk dan poster memihak itu. Betulkah KPU tidak sengaja?

Spanduk dan poster, apalagi untuk sosialisasi, tidak dicetak tiba-tiba dan diedarkan tiba-tiba tanpa diketahui siapa-siapa. Materi sosialisasi adalah sebuah produk yang dirancang, dihasilkan, disetujui sebelum diedarkan. Prosedur yang lazim.

Artinya, spanduk dan poster seperti itu mempunyai draft gambar maupun kalimat. Sebelum dicetak atau diperbanyak, draft disetujui yang bertanggung jawab. Sebelum diedarkan, pejabat atau petugas penanggung jawab KPU memeriksanya. Persetujuan yang lumrah berupa tanda tangan yang berwenang.

Pemeriksaan dan persetujuan berlapis-lapis agar tidak terjadi kesalahan. Dengan pengawasan yang ketat, jika toh terjadi kesalahan maka tidak bisa lagi sebagai ketidaksengajaan. Kesalahan prosedur yang ketat terjadi karena kesengajaan. Kesalahan yang harus dihukum.

Ketika KPU enteng mengatakan spanduk sosialisasi itu adalah ketidaksengajaan, amat jelas KPU menganggap enteng persoalan. Menganggap enteng ketidakberpihakan. Menganggap enteng profesionalisme. Dan, menganggap enteng punishment karena mereka meyakini kebal hukuman?

Tidak hanya alat-alat peraga KPU tersandung. Bila dirunut, terlalu banyak kesalahan yang tidak disengaja KPU sejak pemilu anggota DPR/DPD/DPRD hingga pemilu presiden/wakil presiden.

Belum lagi masalah daftar pemilih tetap (DPT). Sampai kini DPT tak kunjung beres, tercatat 79 ribu lebih kasus DPT yang tersebar di 11 provinsi. Itu pun belum semuanya, bisa-bisa di semua provinsi terjadi kasus seperti ini. Sedangkan waktu makin mepet. Kasus-kasus saat pemilu anggota DPR/DPD/DPRD yang lalu masih terjadi seperti pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang terdaftar masih di bawah umum, pemilih terdaftar lebih satu kali (dobel, tripel, kwartel), pemilih yang wafat masih terdaftar, anggota TNI/Polri masih terdaftar. Bahkan, disinyalir 49 juta pemilih yang tak termasuk DPT.

KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya netral, tapi indikasinya membuktikan keberpihakan kepada pasangan calon nomor 2. KPU harus benar-benar mengklarifikasi berbagai pertanyaan mengenai kenetralan mereka dan kinerjanya secara umum.

Sosialisasi yang amat minim, pengadaan logistik dan distribusinya, penafsiran keliru terhadap undang-undang adalah daftar kesalahan yang tidak disengaja KPU. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah penetapan calon terpilih dan penghitungan ulang serta pemilihan ulang di beberapa daerah memperlihatkan kinerja KPU yang sering terantuk. KPU ternyata lemah kontrol.

Dalam kasus sosialisasi yang mencederai kenetralan, misalnya, KPU harus menjelaskan secara resmi, bukan hanya menjawab kalau ditanya wartawan. Harusnya mereka mengundang wartawan dan kalangan masyarakat lainnya, menjelaskan detil sekaligus meminta maaf atas kesalahannya. Berbarengan dengan itu, semua perangkat sosialisasi ditarik dan segera diganti.

Demikian pula DPT. Sejauh ini KPU tenang-tenang saja, padahal persoalannya harus dituntaskan. Jika tidak menjadi api dalam sekam. Bisa-bisa menjadi bahan gugatan pasangan calon yang kalah. Bagaimanapun memilih adalah hak, jangan sampai dikebiri karena ketidakmampuan KPU.

Tidaklah mengherankan banyak yang meragukan independensi KPU. Penyelenggara pemilu ini dituding berpihak kepada yang kuat dan sedang memerintah. Keberpihakan mereka kepada yang kuat inilah, barangkali, yang membuat KPU enteng saja berbuat kesalahanan.

Kenetralan anggota KPU beserta kemampuannya memang dipertanyakan. Jika ingin mengukir sejarah, segeralah KPU berbenah. Selenggarakan saja pemilu presiden/wakil presiden yang netral. Jujur dan adil. Pemilu damai bergantung peran KPU secara optimal.

Demokrasi hanya terwujud ketika penyelenggara pemilu menjaga independensi. Apalagi penegak hukum. Ketika lembaga-lembaga yang menjadi wasit kejujuran dan keadilan tidak lagi independen, demokrasi perlahan-lahan akan mati.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: