imsitumeang

DPT yang Fiktif alias Siluman

In Uncategorized on f 7, 09 at 9:54 am

Di mana-mana, pemilihan umum (pemilu) memerlukan partisipasi pemilih sebanyak-banyaknya. Karena yang mendasar dari pemilu adalah suara (votes) dan pemilih (voters).

Tetapi di Indonesia pemilu mengabaikan pemilih. Tidak cuma mencolok waktu pemilu anggota DPR/DPD/DPRD, tetapi berlanjut hingga pemilu presiden/wakil presiden yang tinggal beberapa hari lagi.

Pengabaian, sebagian kalangan menyebut pengkhianatan, terhadap pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu terbukti dengan adanya daftar pemilih tetap (DPT) fiktif yang masih saja ditemukan.

Eva Sundari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI-Perjuangan, mengungkap tidak kurang 47 juta pemilih tidak termasuk DPT. KPU naik pitam. KPU mengancam memolisikannya jika tanpa bukti.

Belum rampung masalah ini, KPU disodori lagi jumlah yang mencengangkan. Penelusuran tim sukses calon presiden Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto menghasilkan, tidak kurang tujuh juta pemilih fiktif di 50% kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ternyata, KPU tidak memolisikan tim sukses JK-Win.

Menyangkut karut marut DPT, KPU cenderung defensif. Angka Eva Sundari dan angka tim sukses JK-Win bisa saja dilebih-lebihkan, tetapi juga bisa dikurang-kurangi. Karena DPT fiktif bukan hisapan jempol belaka, tetapi terbukti. Kategori masalahnya kompleks, yaitu pemilih terdaftar yang lebih sekali, pemilih meninggal tapi terdaftar, anggota TNI/Polri terdaftar, penduduk yang tidak dikenal atau sudah pindah tetapi terdaftar, atau pemilih yang belum miliki nomor induk kependudukan (NIK).

Semestinya, KPU tidak defensif yang berlebihan. Perbaiki saja DPT dengan sungguh-sungguh sehingga semua pemilih memenuhi hak pilihnya. DPT harus dibuka. DPT bukan dokumen suci yang haram diketahui masyarakat. Bila KPU bergeming alias tidak membuka DPT yang jelas-jelas bermasalah berarti KPU mengesahkan DPT fiktif. KPU membiarkan data siluman.

Pemerintah casu quo (cq) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan KPU berjanji memperbaiki DPT setelah pemilu anggota DPR/DPD/DPRD. Depdagri mendukung KPU memutakhirkan DPT. Keamburadulan DPT Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD yang sangat buruk berpotensi mengancam Pemilu Presiden/Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009. Tetapi tidak dilakukan. Ngapain aja mereka dua bulan terakhir?

Depdagri mempersiapkan daftar pemilih sementara (DPS) sebelum diserahkan kepada KPU. Per tanggal 5 April 2008, DPS diserahkan Depdagri kepada KPU dan jajarannya. Sejak saat itu, pemutakhiran DPS menjadi DPT merupakan kewajiban KPU.

Ketika pembahasan draft Rancangan Undang-Undang Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemerintah mengusulkan DPT diambil dari Depdagri. Selanjutnya, KPU tidak membersihkan data tersebut bersama Depdagri. Padahal, database Pemilu 2004 telah dirampungkan KPU sebelumnya yang selanjutnya diserahkan kepada Depdagri.

Beberapa pihak yang mendukung dua pasangan calon presiden/wakil presiden telah menyuarakan penundaan pemilu. Alasannya, menguntungkan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu. Sikap yang mempertahankan DPT fiktif justru melahirkan kecurigaan perihal karut marut DPT yang didesain untuk menguntungkan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu. Polanya mirip, yaitu pemilih yang tidak terdaftar diisi pemilih fiktif.

Hak pilih adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihilangkan. Prinsipnya, semua warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat harus dimasukkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) lalu DPT. Pemilu yang sarat manipulasi akan kehilangan legitimasi. Ini berbahaya.

KPU tidak bisa meremehkan DPT. DPT fiktif dan “golongan putih” atau golput adalah dua perkara yang berbeda. DPT fiktif mengkhianati pemilih yang berhak memilih, sedangkan golput adalah mereka yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya.

Pemerintah, politisi, dan semua pihak yang mengaku peduli demokrasi, anehnya, tidak menaruh perhatian serius. Malah mereka sibuk membiayai iklan pemilu presiden/wakil presiden satu putaran saja karena alasan penghematan biaya.

DPT adalah nyawa pemilu. DPT yang dipenuhi nama-nama fiktif mencacatkan legitimasi pemilu. Sayang, masalah yang memalukan ini justru bermunculan saat kita semua mengaku reformis yang peduli demokrasi.

Solusinya sesungguhnya gampang. Biarkan mereka yang tidak tercantum dalam DPT menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas lain untuk memilih. Tetapi KPU tidak menggunakan opsi ini. Mereka menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Untungnya, MK mengabulkan semua WNI yang berumur 17 tahun dan/atau sudah kawin boleh memilih asalkan menggunakan KTP/paspor yang dilengkapi kartu keluarga (KK). Tetapi, putusan MK hanya menjawab sebagian kecil kompleksitas masalah DPT fiktif.

Ternyata, Pemerintah dan KPU memilih memelihara DPT fiktif. Sayang sekali.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: