imsitumeang

Archive for Juli 7th, 2009|Daily archive page

DPT yang Fiktif alias Siluman

In Uncategorized on f 7, 09 at 9:54 am

Di mana-mana, pemilihan umum (pemilu) memerlukan partisipasi pemilih sebanyak-banyaknya. Karena yang mendasar dari pemilu adalah suara (votes) dan pemilih (voters).

Tetapi di Indonesia pemilu mengabaikan pemilih. Tidak cuma mencolok waktu pemilu anggota DPR/DPD/DPRD, tetapi berlanjut hingga pemilu presiden/wakil presiden yang tinggal beberapa hari lagi.

Pengabaian, sebagian kalangan menyebut pengkhianatan, terhadap pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu terbukti dengan adanya daftar pemilih tetap (DPT) fiktif yang masih saja ditemukan.

Eva Sundari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI-Perjuangan, mengungkap tidak kurang 47 juta pemilih tidak termasuk DPT. KPU naik pitam. KPU mengancam memolisikannya jika tanpa bukti.

Belum rampung masalah ini, KPU disodori lagi jumlah yang mencengangkan. Penelusuran tim sukses calon presiden Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto menghasilkan, tidak kurang tujuh juta pemilih fiktif di 50% kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ternyata, KPU tidak memolisikan tim sukses JK-Win.

Menyangkut karut marut DPT, KPU cenderung defensif. Angka Eva Sundari dan angka tim sukses JK-Win bisa saja dilebih-lebihkan, tetapi juga bisa dikurang-kurangi. Karena DPT fiktif bukan hisapan jempol belaka, tetapi terbukti. Kategori masalahnya kompleks, yaitu pemilih terdaftar yang lebih sekali, pemilih meninggal tapi terdaftar, anggota TNI/Polri terdaftar, penduduk yang tidak dikenal atau sudah pindah tetapi terdaftar, atau pemilih yang belum miliki nomor induk kependudukan (NIK).

Semestinya, KPU tidak defensif yang berlebihan. Perbaiki saja DPT dengan sungguh-sungguh sehingga semua pemilih memenuhi hak pilihnya. DPT harus dibuka. DPT bukan dokumen suci yang haram diketahui masyarakat. Bila KPU bergeming alias tidak membuka DPT yang jelas-jelas bermasalah berarti KPU mengesahkan DPT fiktif. KPU membiarkan data siluman.

Pemerintah casu quo (cq) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan KPU berjanji memperbaiki DPT setelah pemilu anggota DPR/DPD/DPRD. Depdagri mendukung KPU memutakhirkan DPT. Keamburadulan DPT Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD yang sangat buruk berpotensi mengancam Pemilu Presiden/Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009. Tetapi tidak dilakukan. Ngapain aja mereka dua bulan terakhir?

Depdagri mempersiapkan daftar pemilih sementara (DPS) sebelum diserahkan kepada KPU. Per tanggal 5 April 2008, DPS diserahkan Depdagri kepada KPU dan jajarannya. Sejak saat itu, pemutakhiran DPS menjadi DPT merupakan kewajiban KPU.

Ketika pembahasan draft Rancangan Undang-Undang Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemerintah mengusulkan DPT diambil dari Depdagri. Selanjutnya, KPU tidak membersihkan data tersebut bersama Depdagri. Padahal, database Pemilu 2004 telah dirampungkan KPU sebelumnya yang selanjutnya diserahkan kepada Depdagri.

Beberapa pihak yang mendukung dua pasangan calon presiden/wakil presiden telah menyuarakan penundaan pemilu. Alasannya, menguntungkan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu. Sikap yang mempertahankan DPT fiktif justru melahirkan kecurigaan perihal karut marut DPT yang didesain untuk menguntungkan pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu. Polanya mirip, yaitu pemilih yang tidak terdaftar diisi pemilih fiktif.

Hak pilih adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihilangkan. Prinsipnya, semua warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat harus dimasukkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) lalu DPT. Pemilu yang sarat manipulasi akan kehilangan legitimasi. Ini berbahaya.

KPU tidak bisa meremehkan DPT. DPT fiktif dan “golongan putih” atau golput adalah dua perkara yang berbeda. DPT fiktif mengkhianati pemilih yang berhak memilih, sedangkan golput adalah mereka yang sengaja tidak menggunakan hak pilihnya.

Pemerintah, politisi, dan semua pihak yang mengaku peduli demokrasi, anehnya, tidak menaruh perhatian serius. Malah mereka sibuk membiayai iklan pemilu presiden/wakil presiden satu putaran saja karena alasan penghematan biaya.

DPT adalah nyawa pemilu. DPT yang dipenuhi nama-nama fiktif mencacatkan legitimasi pemilu. Sayang, masalah yang memalukan ini justru bermunculan saat kita semua mengaku reformis yang peduli demokrasi.

Solusinya sesungguhnya gampang. Biarkan mereka yang tidak tercantum dalam DPT menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu identitas lain untuk memilih. Tetapi KPU tidak menggunakan opsi ini. Mereka menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Untungnya, MK mengabulkan semua WNI yang berumur 17 tahun dan/atau sudah kawin boleh memilih asalkan menggunakan KTP/paspor yang dilengkapi kartu keluarga (KK). Tetapi, putusan MK hanya menjawab sebagian kecil kompleksitas masalah DPT fiktif.

Ternyata, Pemerintah dan KPU memilih memelihara DPT fiktif. Sayang sekali.

Iklan

Menyoal Keberpihakan KPU

In Uncategorized on f 7, 09 at 6:20 am

Menyosialisasikan pemilihan umum (pemilu) presiden/wakil presiden dibutuhkan untuk menyukseskan penyelenggaraannya. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memesan spanduk yang dipasang di berbagai tempat dan menyebar alat-alat peraga tata cara mencontreng seperti spanduk dan poster.

Tapi, rangkaian sosialisasi kali ini tak lazim, yakni pasangan calon yang dicontreng mengarah kepada nomor dua. Misalnya, poster yang memuat tiga pasangan calon presiden/wakil presiden. Tapi contoh mencontreng yang benar dibubuhkan untuk pasangan calon di tengah atau nomor dua.

Sebaliknya, contoh mencontreng yang salah bukan nomor dua tetapi pasangan calon nomor satu dan tiga. Jadi, mencontreng yang benar dibubuhkan di nomor dua, sedangkan contoh yang salah di nomor satu dan tiga. Demikian pula, dari tiga kotak yang berjejer, KPU membubuhkan tanda centang di tengah, bukan di kiri dan kanannya.

Contoh pencontrengan ini tak lain mengarahkan pilihan kepada pasangan calon tertentu. Apalagi, jika sosialisasi hingga ke masyarakat kelas bawah mereka akan memilih sesuai contoh sosialisasi KPU. Pantas jika kita mempertanyakan kenetralan KPU. Spanduk dan poster seperti ini dirancang, dicetak, dan didistribusikan kepada sejumlah provinsi atas pengetahuan KPU.

Setelah ramai diprotes, alat-alat peraga yang sempat dipajang di banyak tempat itu ditarik. Dan, dengan enteng KPU mengaku tidak sengaja mengedarkan spanduk dan poster memihak itu. Betulkah KPU tidak sengaja?

Spanduk dan poster, apalagi untuk sosialisasi, tidak dicetak tiba-tiba dan diedarkan tiba-tiba tanpa diketahui siapa-siapa. Materi sosialisasi adalah sebuah produk yang dirancang, dihasilkan, disetujui sebelum diedarkan. Prosedur yang lazim.

Artinya, spanduk dan poster seperti itu mempunyai draft gambar maupun kalimat. Sebelum dicetak atau diperbanyak, draft disetujui yang bertanggung jawab. Sebelum diedarkan, pejabat atau petugas penanggung jawab KPU memeriksanya. Persetujuan yang lumrah berupa tanda tangan yang berwenang.

Pemeriksaan dan persetujuan berlapis-lapis agar tidak terjadi kesalahan. Dengan pengawasan yang ketat, jika toh terjadi kesalahan maka tidak bisa lagi sebagai ketidaksengajaan. Kesalahan prosedur yang ketat terjadi karena kesengajaan. Kesalahan yang harus dihukum.

Ketika KPU enteng mengatakan spanduk sosialisasi itu adalah ketidaksengajaan, amat jelas KPU menganggap enteng persoalan. Menganggap enteng ketidakberpihakan. Menganggap enteng profesionalisme. Dan, menganggap enteng punishment karena mereka meyakini kebal hukuman?

Tidak hanya alat-alat peraga KPU tersandung. Bila dirunut, terlalu banyak kesalahan yang tidak disengaja KPU sejak pemilu anggota DPR/DPD/DPRD hingga pemilu presiden/wakil presiden.

Belum lagi masalah daftar pemilih tetap (DPT). Sampai kini DPT tak kunjung beres, tercatat 79 ribu lebih kasus DPT yang tersebar di 11 provinsi. Itu pun belum semuanya, bisa-bisa di semua provinsi terjadi kasus seperti ini. Sedangkan waktu makin mepet. Kasus-kasus saat pemilu anggota DPR/DPD/DPRD yang lalu masih terjadi seperti pemilih yang belum terdaftar, pemilih yang terdaftar masih di bawah umum, pemilih terdaftar lebih satu kali (dobel, tripel, kwartel), pemilih yang wafat masih terdaftar, anggota TNI/Polri masih terdaftar. Bahkan, disinyalir 49 juta pemilih yang tak termasuk DPT.

KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya netral, tapi indikasinya membuktikan keberpihakan kepada pasangan calon nomor 2. KPU harus benar-benar mengklarifikasi berbagai pertanyaan mengenai kenetralan mereka dan kinerjanya secara umum.

Sosialisasi yang amat minim, pengadaan logistik dan distribusinya, penafsiran keliru terhadap undang-undang adalah daftar kesalahan yang tidak disengaja KPU. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah penetapan calon terpilih dan penghitungan ulang serta pemilihan ulang di beberapa daerah memperlihatkan kinerja KPU yang sering terantuk. KPU ternyata lemah kontrol.

Dalam kasus sosialisasi yang mencederai kenetralan, misalnya, KPU harus menjelaskan secara resmi, bukan hanya menjawab kalau ditanya wartawan. Harusnya mereka mengundang wartawan dan kalangan masyarakat lainnya, menjelaskan detil sekaligus meminta maaf atas kesalahannya. Berbarengan dengan itu, semua perangkat sosialisasi ditarik dan segera diganti.

Demikian pula DPT. Sejauh ini KPU tenang-tenang saja, padahal persoalannya harus dituntaskan. Jika tidak menjadi api dalam sekam. Bisa-bisa menjadi bahan gugatan pasangan calon yang kalah. Bagaimanapun memilih adalah hak, jangan sampai dikebiri karena ketidakmampuan KPU.

Tidaklah mengherankan banyak yang meragukan independensi KPU. Penyelenggara pemilu ini dituding berpihak kepada yang kuat dan sedang memerintah. Keberpihakan mereka kepada yang kuat inilah, barangkali, yang membuat KPU enteng saja berbuat kesalahanan.

Kenetralan anggota KPU beserta kemampuannya memang dipertanyakan. Jika ingin mengukir sejarah, segeralah KPU berbenah. Selenggarakan saja pemilu presiden/wakil presiden yang netral. Jujur dan adil. Pemilu damai bergantung peran KPU secara optimal.

Demokrasi hanya terwujud ketika penyelenggara pemilu menjaga independensi. Apalagi penegak hukum. Ketika lembaga-lembaga yang menjadi wasit kejujuran dan keadilan tidak lagi independen, demokrasi perlahan-lahan akan mati.

Polisi yang Belum Banyak Berubah

In Uncategorized on f 7, 09 at 2:09 am

Polisi termasuk yang sedikit menerima pujian. Masyarakat pelit memuji polisi tapi gampang mencelanya. Apakah berarti kinerja kepolisian sangat buruk? Tidak juga.

Sejak gerakan reformasi, polisi memang telah dan sedang berubah. Tetapi perubahannya seperti siput, tidak burung.

Mengapa masyarakat pelit memuji tapi gampang mencela polisi? Karena ekspektasi masyarakat terhadap peran polisi.

Tanggal 1 Juli 2009 adalah Hari Bhayangkara ke-63. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mewarisi beban yang amat berat. Reformasi memaksanya tanpa persiapan matang berubah menjadi sipil bersenjata dari militer berbedil.

Akibat sistem lama yang menggabungkan kepolisian ke dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dalam sistem lama, polisi anak tiri ABRI.

Ketika gerakan reformasi menggelorakan demokrasi, polisi tanpa persiapan matang mengambil alih keamanan yang ditangani tentara selama Orde Baru (Orba).

Apa biang mengapa masyarakat pelit mengapresiasi polisi? Karena demokrasi membuka ekspektasi masyarakat tanpa kendali, sementara perbaikan kinerja polisi terkendala persoalan. Tidak berimbang antara ekspektasi tentang polisi ideal dan kemampuan faktual polisi memenuhinya.

Mengubah persepsi yang buruk di masa lalu memerlukan langkah luar biasa dan konsistensi kinerja polisi. Krisis kepercayaan yang amat besar tidak bisa direbut dengan prestasi biasa-biasa saja. Harus diciptakan kinerja luar biasa yang mengubah persepsi masyarakat.

Sejauh ini, perubahan yang kentara adalah keinginan polisi menjadi pelayan masyarakat. Diubahlah pusat-pusat pengaduan masyarakat yang mendorong setiap warga mengadukan persoalannya. SIM, STNK, dan pajak kendaraan dilayani melalui bank atau layanan keliling. Sosok sipil yang melayani mulai terlihat.

Tetapi, yang belum berubah banyak adalah sebagai penegak hukum. Belum terasa kenyamanan dan kepastian apabila masyarkat berurusan hukum dengan polisi. Berurusan dengan mereka hanya menambah ketimbang mengurangi dan menyelesaikan perkara.

Skeptis masyarakat berurusan dengan polisi terungkat melalui sindiran. Yaitu, melaporkan kambing yang dicuri kita harus menjual sapi. Kambing tidak ditemukan, sapi pun melayang.

Semuanya adalah problematika polisi yang rakus uang yang dipopulerkan dengan sindiran delapan enam (86). Demi delapan enam polisi menggadai peraturan bahkan harga diri. Preman-preman yang di jalan-jalan dalam berbagai bentuk ternyata menjadi bagian kerakuran polisi kepada delapan enam.

Kita memaparkannya, tentu, tidak menumbuhkan kebencian masyarakat terhadap polisi. Tetapi justru kritik karena kita sesungguhnya sangat mencintai mereka.

Polisi, apa pun reputasinya, berperan vital menegakkan keamanan. Bayangkan apabila sebuah negara hidup tanpa polisi. Mana tahan…

Romantisme masyarakat kepada polisi terdefinisi dalam judul lagu Benci tapi Rindu. Ada polisi dibenci dan dicaci, tapi tidak ada polisi mana tahan…

Sebuah kritik sekaligus ekspresi kecintaan kita kepada polisi. Viva Polri.