imsitumeang

Setelah Prita Bebas

In Uncategorized on f 29, 09 at 2:23 am

Wajah Prita Mulyasari (32), ibu dua bocah, memancarkan kegembiraan. Ia bersujud syukur begitu majelis hakim membatalkan dakwaan terhadapnya. Prita dinyatakan tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama Rumah Sakit Omni International Alam Sutra, Tangerang.

Sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (25/6), ramai diliput media massa. Karena, kasusnya sebagai perlakuan semena-mena institusi rumah sakit yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan.

Majelis hakim menerima keberatan yang diajukan Prita dan membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Tangerang. Prita dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Padahal, UU ITE akan berlaku dua tahun lagi. Artinya, diterapkan per tanggal 21 April 2010. Karenanya, Prita tidak bisa dijerat dengan UU ITE. Inilah kesewenang-wenangan jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan. Mereka bengis menerapkan sanksi terhadap orang yang lemah.

Coba bandingkan dengan kasus konglomerat hitam pengemplang utang. Pekan-pekan ini Kejaksaan Agung sangat berkompromi kepada Djoko Tjandra. Padahal, kasus Djoko telah berkekuatan hukum tetap. Beragam alasan digunakan Kejaksaan Agung untuk berdalih dalam kasus Prita maupun Djoko. Sangat kontradiktif.

Prita disel sel tanggal 13 Mei 2009. Dia disel lewat UU ITE Pasal 27 ayat (3) dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun. Ia tersangka pencemaran nama RS Omni International setelah menulis keluhannya lewat e-mail. Awalnya, kasus Prita nyaris luput dari perhatian media massa.

Namun, setelah pemberitaan yang sangat gencar, akhirnya aparat hukum membebaskan Prita dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang, Rabu (3/6). Lalu, dialihkan penahanannya dari tahanan LP menjadi tahanan kota.

Tidak hanya Prita yang berkasus dengan RS Omni International. Juliana, yang melahirkan bayi kembar tanggal 26 Mei 2008, juga harus menerima kenyataan pahit.

Orang tua bayi kembar Jayden dan Jared itu tak bisa lagi menahan kesedihan setelah kebutaan dialami sang anak, Jayden Christophel. Juliana melaporkan RS Omni International ke kantor polisi.

Kasus di rumah sakit seperti ini tidak harus terjadi, apabila dokter jujur menjelaskan penyakit yang diderita pasien. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), setiap pasien berhak mendapat penjelasan yang baik dan rinci. Bahkan, dokter harus jujur menjelaskan sakit pasien. Dokter berwajib menjelaskannya dengan baik dan rinci.

Setelah dokter menginformasikan, pasien berhak menolak pengobatan dokter. Sebaliknya, dokter berwajib meminta izin pasien. Tidak bisa sembarangan dokter melakukan tindakan medis tanpa izin pasien atau ahli warisnya.

Dalam kasus kesehatan, pasien bisa mengadukan masalahnya kepada Departemen Kesehatan dan Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Terutama, kasus yang diduga mengandung unsur kelalaian dan malpraktik.

Kita harus mengambil hikmah kasus Prita. Tidak boleh ada ‘main mata’ antara rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan dan aparat penegak hukum untuk menjerat pasien. Apalagi, memenjarakan pasien.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: