imsitumeang

Jangan Gembosi KPK

In Uncategorized on f 29, 09 at 2:27 am

Sekian lama hukum diperjualbelikan di negeri ini. Muncullah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadirannya menjadi angin segar penegakan hukum, apalagi sepak terjangnya terbukti memberantas korupsi.

Sejauh ini, KPK jauh mengungguli Kepolisian dan Kejaksaan. Dua yang terakhir seolah-olah tumpul menegakkan hukum. Bisa dikooptasi, dibeli, dan selalu berpihak kepada pemilik uang. Belakangan, sejak kemunculan KPK, kepolisian dan kejaksaan terus berbenah diri. Meskipun belum menunjukkan perubahan yang memuaskan.

Sebagai yang konsisten memberantas korupsi, KPK memiliki musuh-musuh, terutama mereka yang terancam. Mereka terus menerus bergerilya menggembosi KPK, baik halus maupun kasar berupa ancaman kepada anggota KPK. Kasus Antasari Azhar menjadi senjata mereka untuk memojokkan KPK.

Di tengah ancaman penggembosan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa KPK telah berubah menjadi superbody. Dan menurutnya, kekuasaan yang terlalu besar, apalagi tanpa kontrol memadai, sangat berbahaya. “KPK ini sudah powerholder yang luar biasa. Hati-hati,” katanya, ketika mengunjungi redaksi Kompas di Jakarta.

Barangkali, yang dikatakan Presiden hanya peringatan agar KPK tidak gegabah. Tetapi karena diucapkan orang nomor satu di Republik Indonesia maka bisa ditafsirkan bahwa Susilo tidak nyaman dengan sepak terjang KPK. Pernyataan yang menjadi kontraproduktif, apalagi Presiden juga meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit KPK.

Tapi apapun pikiran dan pendapat orang terhadap KPK, apapun manuver mereka untuk menghancurkannya, KPK harus kuat. Selama ini KPK satu-satunya lembaga negara yang dipercaya memberantas korupsi. Meskipun masih dikritik tebang pilih, tapi secara umum kinerja KPK memuaskan. Banyak pejabat yang awalnya tak tersentuh akhirnya dipenjara KPK.

Bukan itu saja, KPK secara tidak langsung berhasil mencegah korupsi. Pejabat takut korupsi. Terbukti dalam pelaksanaan berbagai proyek pemerintah, banyak pejabat maupun pelaksana proyek yang bertanya dulu ke ahli hukum, boleh atau tidak ini itu, boleh atau tidak melakukan ini itu.

Kelanjutan kinerja KPK juga terancam molornya Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Semestinya, pembahasan dan pengesahannya dirampungkan sebelum berakhir periode 2004-2009 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tugas yang harus diselesaikan. Tapi sampai sekarang belum bisa dipastikan penyelesaiannya.

Pengadilan Tipikor sangat penting. Jika dibubarkan dan belum ada penggantinya maka setiap perkara yang diajukan KPK akan diadili di pengadilan umum. Padahal, pengadilan umum belum dipercaya seratus persen sebagaimana Pengadilan Tipikor. Bisa jadi perkara yang diajukan KPK ke pengadilan umum justru mentok.

Kita harus bersama-sama menjaga KPK tetap eksis. Kita harus melawan pihak-pihak yang terus menerus menggembosi KPK.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: