imsitumeang

Archive for Juni 8th, 2009|Daily archive page

Neolib dan Kerakyatan Ramai-Ramai ke Pasar

In Uncategorized on f 8, 09 at 11:42 pm

POLEMIK yang sekaligus menjadi platform pembeda di antara calon presiden yang bersaing dalam pemilu mendatang adalah neoliberalisme dan kerakyatan. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, walaupun membantah berulang kali, tetap saja dicap kaum neolib.
Sebaliknya pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo sama-sama mengklaim penganut sekaligus pembela paham ekonomi kerakyatan.
Tanpa penjelasan yang memadai tentang perbedaan di antara dua paham ekonomi itu, para calon presiden ramai-ramai terjun ke pasar. Di sana mereka ingin memperlihatkan bahwa mereka tidak menganut neolib.
Yang pertama dan yang paling rajin adalah Jusuf Kalla. Dia memulai dengan kunjungan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta, kemudian ke Pasar Beringharjo di Yogyakarta. Ke mana-mana Jusuf Kalla pergi, pasar selalu menjadi tempat yang dikunjungi.
Tidak kalah dengan Jusuf Kalla, capres SBY mengunjungi Pasar Sukowati di Denpasar, Bali. Selain di pasar ada kerumunan manusia, mengunjungi pasar dilakukan SBY untuk menepis tuduhan terhadap dirinya sebagai orang neolib.
Megawati yang mampu menciptakan drama ‘wong cilik’ dengan memilih Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sebagai lokus deklarasi juga terjun ke pasar. Dalam rangka pembuatan iklan yang memperlihatkan keberpihakannya kepada ekonomi kerakyatan, Mega masuk Pasar Blok A di Jakarta Selatan.
Sama-sama mengunjungi pasar oleh kedua kubu yang sedang mencari poin perbedaan memperjelas bahwa mereka sesungguhnya tidak menghayati betul distingsi antara kerakyatan dan neolib.
Sesungguhnya tidak ada negara di dunia yang melaksanakan neoliberalisme maupun ekonomi kerakyatan secara murni. Neoliberalisme sebagai paham yang mendewakan pasar tanpa campur tangan negara terlalu banyak ternyata memerlukan banyak regulasi atau intervensi. Tidak mungkin sebuah perekonomian bebas dari intervensi negara.
Sebaliknya, paham ekonomi kerakyatan tidak bisa mengunci pintu rapat-rapat dari pengaruh dan mekanisme pasar. Baik karena pengaruh globalisasi maupun pengaruh kebutuhan pertumbuhan dan kesejahteraan itu sendiri. Semakin sebuah bangsa keluar dari kemiskinan karena perkembangan ekonomi yang membaik, dia mau tidak mau harus membuka diri untuk diekspos atau mengekspos mekanisme pasar.
Jadi, kita sesungguhnya tidak sedang beperkara dengan kaum neolib atau kaum kerakyatan. Kita semua, terutama dalam masa pencarian mandat baru kepemimpinan nasional di masa depan, sedang menggugat seluruh kemandekan dari proses pencarian kesejahteraan dan keadilan.
Karena itu, para capres jangan menyibukkan diri dengan cap neolib atau kerakyatan. Berilah kepada rakyat, dalam proses kampanye sekarang, harapan dan rasionalitas tentang kepastian akan kemakmuran dan kesejahteraan itu.
Perasaan hati kolektif bangsa ini yang paling menyakitkan adalah kelambanan negara merealisasikan kemakmuran dan keadilan itu. Padahal kita bernegara di atas tanah dan air yang kaya raya. Setiap kali kampanye pemilu datang, selalu hadir tokoh dan kaum yang menjanjikan kemampuan dan kemauan. Namun, selalu kandas di tengah jalan.
Jadi, janganlah mengacaukan diri sendiri dengan paham-paham yang tidak kita pahami secara mendalam. Neolib atau kerakyatan semua bermuara pada keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Kalau sekarang para capres ramai-ramai ke pasar, anggaplah mereka sedang mencuri show komunikasi. Tidak ada penjelasan yang membuat kita paham tentang perbedaan di antara mereka.

Iklan

Semangat Tertutup di Era Terbuka

In Uncategorized on f 8, 09 at 11:25 pm

SEMANGAT lama untuk menutup kebebasan berpendapat ternyata masih hidup di negeri ini. Itulah yang terjadi pada kasus Prita Mulyasari.

Perkara bermula dari keluhan Prita atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang, Banten, melalui surat elektronik. Akan tetapi, akibatnya jauh sekali. Prita dituntut dan dipenjarakan dengan pasal penghinaan.

Dampaknya pun jauh sekali, yakni terganggunya rasa keadilan publik. Tak hanya itu, kasus tersebut bahkan menyayat perasaan karena seorang ibu harus berpisah dengan anak-anaknya. Tak tanggung-tanggung, nasib Prita itu menyebabkan dua calon presiden, Jusuf Kalla dan Megawati, turun tangan. Prita kemudian dibebaskan setelah kunjungan Mega ke penjara.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa polisi dan jaksa menerapkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus Prita?

Pasal 310 KUHP adalah pasal karet yang gampang digunakan rezim yang berkuasa untuk menghajar kalangan yang menyatakan pendapatnya kepada umum dengan tuduhan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang atau lembaga. Itulah pasal buatan kolonial Belanda yang terus dipertahankan hingga sekarang.

Melindungi nama baik, reputasi, dan integritas merupakan sebuah keharusan. Karena itu, adalah sah bila ada pihak-pihak yang merasa terganggu kemudian mencari keadilan dengan membawanya ke ranah hukum.

Akan tetapi, bukankah warga juga memiliki hak untuk menyatakan pendapat menyangkut haknya sebagai konsumen, lebih khusus lagi, dalam kasus Prita ini, haknya sebagai pasien?
Prita dalam kasusnya tidak boleh dipandang hanya sebagai kasus individual.

Pelayanan rumah sakit harus bisa dipandang sebagai pelayanan untuk kepentingan umum, bukan semata kepentingan personal. Apa yang dialami Prita dapat terjadi kepada siapa pun dalam kedudukannya sebagai pasien.
Oleh karena itu, keluhan Prita harus dapat dipandang juga demi kepentingan orang banyak. Dengan demikian, penggunaan Pasal 310 ayat (1) dan (2) gugur karena terpenuhinya ayat (3) yang mengatakan ‘tidak merupakan pencemaran jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum….’

Pasal 310 itu seharusnya tidak dipakai lagi. Pasal itu seharusnya sudah dicabut. Sebab penggunaan pasal itu dapat membunuh hak setiap orang untuk mengutarakan pendapat. Orang akan takut menyampaikan keluhan secara tertulis kepada publik karena bisa dipandang melakukan pencemaran nama baik.

Orang akan takut mengkritik pelayanan publik di hadapan khalayak karena bisa diseret pasal penghinaan. Yang lebih disesalkan adalah bila kelak para hakim juga mengabulkan tuntutan jaksa kasus Prita dan memenangkan pihak penggugat.

Karena itu, untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa pada kasus yang berbeda, Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) perlu menggalang upaya untuk menghapus pasal karet tersebut.

Menjaga nama baik, reputasi, dan kredibilitas harus dapat dilakukan tanpa menghilangkan hak orang untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Sebab semua itu dijamin konstitusi. Para hakim juga harus ekstra cermat dalam mengadili kasus-kasus pencemaran nama baik.

Terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronika (ITE), perlu dikaji ulang apakah UU yang diberlakukan pada era keterbukaan informasi dan teknologi itu sudah memiliki semangat yang benar-benar sesuai dengan perkembangan zaman.

Bila belum, sudah seharusnya UU tersebut direvisi. Jangan sampai ada UU yang mengatur kebebasan pada era keterbukaan ini justru dibuat dengan semangat ketertutupan. Itulah pekerjaan besar yang menanti para pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum.

Soal Provokasi Malaysia

In Uncategorized on f 8, 09 at 5:13 am

Tajuk Rencana

Kompas, Senin, 8 Juni 2009

Desakan agar Malaysia menghentikan provokasi armada perangnya di perairan Ambalat milik Indonesia sudah berkali-kali disampaikan.

Keefektifan desakan itu praktis kecil. Malaysia terus saja melakukan manuver armada perangnya di perairan Ambalat, yang diklaim milik Indonesia. Provokasi itu terkesan meningkat setelah Malaysia berhasil mendapatkan Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia tahun 2002.

Masih harus ditunggu sejauh mana desakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memiliki keefektifan untuk menghentikan provokasi Malaysia di perairan Ambalat. Desakan Presiden dilontarkan Sabtu 6 Juni lalu ketika menerima beberapa anggota DPR RI yang akan ke Malaysia pekan ini untuk menyelesaikan secara diplomatik persengketaan perbatasan perairan di Ambalat.

Provokasi Malaysia dilakukan justru pada saat berlangsung diplomasi dan perundingan soal penetapan garis batas perairan Ambalat. Keberanian Malaysia melakukan provokasi perlu dilihat secara dialektis, bukan linear. Secara dialektis, Malaysia melakukan provokasi bukan pertama-tama karena keberaniannya, tetapi lebih karena Indonesia dipersepsikan lemah.

Secara timbal balik dapat dikatakan, keberanian Malaysia bersumber pada kelemahan Indonesia. Tanpa takut-takut pula Malaysia dapat menjarah hutan dan ikan Indonesia. Tidaklah mungkin Malaysia seberani itu jika Indonesia dipandang kuat.

Jelas pula, keangkuhan Malaysia melakukan provokasi laut dan menjarah hutan serta ikan hanyalah akibat, bukanlah sebab. Sumber persoalan utama terletak pada bangsa Indonesia sendiri yang tidak mampu meningkatkan kemajuan ekonomi, ketertiban, dan keamanan.

Citra Indonesia secara keseluruhan memang masih kedodoran. Puluhan juta orang terperangkap dalam kemiskinan, dan angka pengangguran tinggi pula. Praktik korupsi terus merebak luas yang memperlihatkan ketidakmampuan Indonesia memperbaiki kelemahan dirinya. Potret suram itu membuat Indonesia dilihat dengan sebelah mata. Padahal, pada masa lalu, kawan atau lawan memperlihatkan sikap segan dan hormat kepada Indonesia.

Gambaran kelemahan itu meluas dan mendalam. Kelemahan antara lain terlihat di langit Indonesia yang sepi dari raungan suara pesawat tempur. Pemandangan serupa terlihat di laut. Gugusan kapal perang Indonesia terlihat sangat kecil dan bergerak lamban, antara lain karena usia, di tengah samudra luas Nusantara.

Dengan menggunakan momentum pemilu presiden, kiranya bangsa Indonesia mampu memilih pemimpin yang dapat melakukan terobosan kemajuan yang mampu mengusung wibawa dan martabat bangsa sejajar dengan bangsa besar lainnya di dunia.