imsitumeang

Pemekaran Daerah

In Uncategorized on f 20, 09 at 2:53 am

Tajuk Republika
Rabu, 04 Februari 2009

Pembentukan provinsi atau kabupaten/kota baru pasti menelan dana besar. Tak hanya secara objektif proses tersebut memang membutuhkan dana, tapi juga ada uang pelicin. Apalagi, di tengah budaya korupsi dan suap yang masih merajalela seperti saat ini. Setiap meja adalah uang. Uang itu mengalir ke ‘oknum’ pemerintah daerah atau pemerintah pusat serta ke ‘oknum’ di DPR atau DPRD. Penggunaan kata oknum sebetulnya tak tepat karena uang tersebut disawerkan ke banyak orang. Sehingga, tak salah bahwa di balik pemekaran daerah selalu ada cukong.

Cukong tersebut bisa tokoh yang akan duduk di kursi gubernur ataupun bupati/walikota. Juga, bisa pengusaha yang akan menguasai proyek-proyek infrastruktur di wilayah baru tersebut. Jadi, pasti ada orang kuat di sana. Tak heran jika pembentukan wilayah baru selalu gegap gempita dan marak demonstrasi. Apalagi, pembentukan wilayah baru tersebut sudah pasti dikalkulasi pula oleh sejumlah pegawai pemerintah ataupun partai-partai. Mereka akan mendapat promosi baru untuk menjadi sekda/sekwilda, kepala dinas, dan anggota dewan.

Kematian Aziz Angkat, ketua DPRD Sumatra Utara, adalah korban dari situasi itu. Dari urut-urutan kejadiannya, sangat jelas ia menjadi sasaran utama para pengunjuk rasa pembentukan provinsi Tapanuli. Dokter menyatakan ada memar di dada dan kepala sekretaris DPD Partai Golkar tersebut. Walaupun dokter mengakui bahwa penyebab kematiannya adalah adanya serangan jantung, <I>toh<I> pemicunya disebabkan adanya tindak kekerasan. Seorang anggota DPRD Sumut dari Golkar menuding dalang aksi anarkis tersebut adalah seorang anggota dan mantan anggota DPRD setempat.

Selalu saja ada ‘organisasi’ yang bekerja. Ada yang bergerak di luar, ada yang bergerilya di dalam. Kita tahu, pemerintah sudah mengimbau untuk moratorium pemekaran wilayah. Hal ini untuk mengerem laju pembentukan wilayah baru yang mulai tak terkendali. Pemekaran yang awalnya ditujukan untuk mengembangkan potensi masyarakat dan potensi wilayah telah bergeser menjadi ajang bancakan dan kalkulasi politik. Akibatnya, wilayah-wilayah baru tersebut justru menjadi parasit bagi pemerintah pusat. Pendapatan daerahnya tak mencukupi untuk menggerakkan pembangunan dan pemerintahan. Jika demikian, pemerintah pusat terkena getahnya saja karena harus memberikan subsidi melalui dana alokasi khusus ataupun dana alokasi umum.

Imbauan pemerintah untuk moratorium adalah langkah yang tepat. Ini untuk memberi kesempatan kepada kehidupan politik yang lebih sehat. Kita tak tahu sampai kapan. Namun, kita berharap hal itu bisa segera terwujud. Walau bagaimanapun aspirasi pemekaran daerah bukanlah dosa, persetujuannya pun harus mempertimbangkan fakta objektif: sejarah, geostrategis, potensi ekonomi, dan aspek-aspek demografis. Ujungnya adalah pemekaran tersebut justru mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sumut memang berpotensi untuk dimekarkan. Provinsi ini relatif luas. Dari aspek sejarah pun Tapanuli merupakan wilayah yang dulunya merupakan daerah maju, namun posisinya surut seiring melemahnya kekuatan ekonomi mereka. Kita perlu mencermati lagi apakah secara ekonomi kini mereka mampu mandiri atau justru hanya akan menjadi parasit. Aziz Angkat selaku ketua dewan memiliki posisi menentukan. Karena, setelah DPRD Sumut mengetokkan palu setuju, tahap selanjutnya adalah dibawa ke DPR RI. Tampaknya, ada pihak yang mencoba menggesa sebelum masa kerja DPRD berakhir pada 2009 ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: